Mengapa Pemerintah Ngotot Membeli Tank Tua Leopard?
Sabtu, 4 Februari 2012 | 12:40

Tank Leopard [google]

Harian Belanda, De Pers pada Rabu (1/2), menulis, “Pemerintah Belanda sudah kebelet ingin menjual alat utama sistem pertahanan (alutsista) tua mereka. Cuma, ketika ada negara yang bereaksi dan berniat membeli tank-tank, Parlemen Belanda langsung menggeleng-gelengkan kepalanya.”

Pemerintahan Perdana Menteri Mark Rutte ingin menambah kas negara dari penjualan 119 tank tipe Leopard. Calon pembeli sudah bermunculan, tapi perkaranya tidak sesederhana itu. Lihat saja kasus Indonesia. Perdebatan seru mengenai penjualan mencuat, baik di negara pemakan keju itu maupun di negara Indonesia.

Radio Nederland (RN) melaporkan, Parlemen Belanda ingin tahu apa rencana Indonesia, negara kepulauan yang memiliki ratusan hektare hutan, terhadap satu tank yang beratnya setara dengan lima puluh mobil Golfs Volkswagen.

Lebih-lebih anggota parlemen khawatir dengan isu hak asasi manusia misalnya, dengan rakyat Papua, atau penduduk asli Papua Nugini.   Menurut organisasi hak-hak asasi manusia, ada demonstran di Papua, yang harus mendekam 20 tahun di tahanan dengan dalih mengacu pada undang-undang lama warisan kolonial Belanda.

Bagi Partai Sosialis (SP), Partai Buruh (PvdA), Partai Kiri Hijau (GroenLinks), dan  Partai Kristen Sosial Konservatif (ChristenUnie), semua fakta di atas sudah cukup menjadi alasan untuk urung melepaskan tank Belanda ke Indonesia.  

Dipermalukan

Tapi, harian De Pers lagi-lagi menulis, ”Kemana rongsokan  tank Belanda ini harus dijual?” Selama bertahun-tahun, Belanda tidak pernah keberatan memasok tank ke Arab Saudi dan kendaraan lapis baja ke Mesir dan Bahrain.

Tetapi sekarang banyak anggota parlemen keberatan. Bahkan untuk melepaskannya ke negara seperti Yaman dan Turkmenistan saja, mereka masih harus pikir-pikir dulu.

Mengapa Parlemen Belanda sangat berhati-hati menyetujui penjualan tank dan peralatan militernya ke luar negeri? Jawabannya sangat sederhana. 

Pada 14 Februari 2011, Belanda dipermalukan oleh tayangan televisi  tentang pemberontakan  di Arab, yang  memperlihatkan munculnya kendaraan perang yang dicurigai mirip dengan alat perang tua Belanda. Melihat tayangan itu, anggota parlemen dari GroenLinks, Arjan El Fassed dan Menteri Luar Negeri Uri Rosenthal akhirnya mengakui bahwa Belanda lebih dari sekali telah melepaskan surplus pertahanannya ke Bahrain.

"Ini termasuk kendaraan lapis baja (panser) 35 M-113 dan 25 YPR," kata menteri dari Partai Liberal Konservatif (VVD) itu. Juga di Mesir, pada insiden Maspero bulan Oktober 2011, dimana 27 orang tewas. ”Banyak panser yang digunakan," kata anggota dewan Joël Voordewind dari ChristenUnie. "Besar kemungkinan panser-panser bekas kami juga ada di antaranya."

Belanda rupanya pemasok besar kendaraan lapis baja ke negara-negara Timur Tengah. Ke Mesir misalnya, antara tahun 1996 dan 2006 sudah lebih dari seribu panser yang terjual.

Bahrain dan Mesir bersama-sama menyumbang kas negara Belanda sejumlah 200 juta euro.

Sekarang Indonesia juga berani membayar jumlah yang sama untuk tank-tank Leopard A26. Jumlah yang sulit ditampik oleh Menteri Pertahanan Hans Hillen, padahal kementeriannya harus menghemat 1 miliar euro.

Anggota dewan Martijn van Dam asal PvdA, yang sebelumnya gagal menghentikan rencana pengiriman tank ke Mesir berkomentar, "Negara yang sudah jelas-jelas ingin membeli tank, malah dilarang. Lihat dong negara-negara yang telah kita pasok sebelumnya, sebanyak apa demokrasi terjadi di sana?"

Reaksi penolakan pembelian tank Leopard asal Belanda itu juga disampaikan anggota parlemen di Indonesia.  Komisi I DPR sampai saat ini belum memberikan sikap resmi atas rencana pembelian tank Leopard ini. Komisi bidang pertahanan ini akan melakukan pertemuan dengan Kementerian Pertahanan dan jajaran TNI Angkatan Darat. 

“Komisi I DPR RI belum bersikap resmi soal rencana TNI AD beli tank Leopard. Dalam waktu dekat akan digelar rapat dengan Kemhan dan Mabes bahas rencana pembelian alutsista dari luar negeri,” ujar Mahfudz baru-baru ini.  

Sementara itu, anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKB Lily Chotijah Wahid mengatakan,  seluruh anggota Komisi I DPR RI menolak pembelian tank bekas Belanda oleh TNI AD. Alasannya, tank tersebut tidak cocok dengan medan yang dibutuhkan oleh TNI AD.
 
“Komisi I DPR RI hampir semua menolak pembelian tank ini, speknya tidak cocok untuk medan di Indonesia,” ujar Lily Wahid.

Kalau mayoritas Komisi I DPR RI menolak mendatangkan tank tua dari Belanda, mengapa pemerintah ngotot membelinya? Apa ada udang di balik batu?

Yang pasti, sikap keras pemerintah membeli tank Leopard, menimbulkan kecurigaan, mengail di air keruh, mencari keuntungan dari sebuah besi tua.

Mengapa kita tidak mengembangkan industri pertahanan sendiri, membeli tank dari PT Pindad yang selama ini justru dipakai oleh beberapa negara tetangga?

Ironis memang negara ini, negara lain boleh mengacung jempol atas produksi peralatan militer Indonesia, tetapi pemerintahnya sendiri malah tidak pernah mengakuinya. Welelehhhhhh!!!!! [RN/L-8]