Mendagri Minta Pilkada DKI Gunakan KTP Elektronik
Selasa, 24 Januari 2012 | 9:28
[JAKARTA] Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi
meminta Pemerintah Daerah (Pemda) dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI
Jakarta agar menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atau Electronic
KTP (E-KTP) dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta, Juli mendatang.
Alasannya, semua warga DKI Jakarta telah
memiliki E-KTP. Selain itu, penggunaan E-KTP itu sebagai uji coba atas produk
baru tersebut. Jika pada pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) DKI berhasil,
maka bisa menjadi acuan untuk pemilu 2014 nanti. Jika gagal, maka bisa
dilakukan perbaikan-perbaikan sehingga pada pemilu 2014 benar-benar sudah siap.
"DKI Jakarta mestinya bisa menggunakan
data kependudukan yang sudah ada," kata Gamawan di Jakarta, Selasa (23/2)
pagi.
Ia menjelaskan, data base penduduk DKI
berbasiskan KTP elektronik sudah ada. Demikian pun Nomor Induk Kependudukan
(NIK) yang sudah diperbaharui. Maka tinggal menggunakan data yang ada untuk
pilkada DKI Jakarta.
"Kan data base semua penduduk DKI Jakarta sudah ada, NIK juga sudah
ada. Itu bisa dijadikan data awal pemilih untuk DKI," ujarnya.
Akhir bulan Desember 2011 lalu, Dirjen Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Irman menjelaskan, dari 7 juta
penduduk DKI yang wajib KTP, sudah ada 5 juta yang sudah mendapatkan KTP
elektronik. Sisanya 2 juta bisa diselesaikan sampai April 2012 nanti.
Dalam pernyataannya, Gamawan kembali menyatakan keyakinan dan sikap
optimistisnya bahwa proyek KTP elektronik yang mencapai 172 juta bisa selesai
pada akhir tahun ini.
Dia kembali menegaskan siap mundur jika tidak
mencapai target. Pernyataan yang sama telah berulang kembali dikemukakan
Gamawan pada akhir 2011 lalu. "Saya optimistis target 2012 tercapai,"
ujarnya.
Ia menjelaskan proyek E-KTP baru dimulai Oktober 2011 lalu. Sampai Desember
2011 lalu, sudah ada 35 juta penduduk yang mendapatkan E-KTP.
"Kemarin (2011, Red) waktu tersedot
untuk tender, karena panitia bekerja sangat hati-hati. Tahap awal berupa
pemasangan jaringan, pengadaan peralatan, mengirim pendamping dan perekaman
serta pencetakan dilakukan. Dalam waktu 12 bulan di 2012, kami akan maksimalkan
proyek yang ada," tegas manta Gubernur Sumatera Barat ini. [R-14]
Komentar Untuk Artikel Ini
Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!
Kemnakertrans Rampok Rp 1,18 Triliun Duit Amnesti TKI di Arab Saudi
Mari Membaca Berita BBM Versi Media Sosial
Tolak Kenaikkan BBM, Polisi Tahan Rektor Universitas HKBP Nommensen
Deplu AS Bilang RI Gagal Lindungi Minoritas
Sidang Paripurna DPR Sahkan UU APBN-P 2013
Wartawan Jambi Aksi Damai Protes Aparat Keamanan
Mendagri: Gubernur Sumut Layak Raih MURI
KPK Diminta Audit Pungli Oleh Kemnakertrans
