Soal Klaim Malaysia AtasTarian Tor-tor

Melani Minta Jangan Salahkan Presiden SBY
Senin, 25 Juni 2012 | 19:07

Wakil Ketua MPR RI Melani Leimena Suharli (kiri) didampingi Ketua Fraksi Partai Hanura MPR RI, Abdillah Fauzi Achmad berbicara dalam Dialog Pilar Negara bertema "Perlindungan Atas Kebudayaan Nasional", di Jakarta, Senin (25/6). [SP/Charles Ulag]

[JAKARTA] Wakil Ketua MPR RI Melani Leimena Suharli meminta masyarakat tidak serta-merta menyalahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terkait aksi Malaysia yang ingin mematenkan tarian Tor-tor ke Unesco.

Melani juga mengusulkan dibentuk sebuah wadah, bisa berupa rumah kebudayaan atau museum kebudayaan, yang berisi semua warisan budaya yang ada di Indonesia.

“Jangan semua ditudingkan pada Pak SBY. Kan, beliau punya bawahan yaitu menteri-menteri, yang bertugas untuk menjaga budaya dan kedaulatan negara ini. Kita memang tidak boleh lemah menghadapi negara lain, tapi semua harus dilakukan sesuai prosedur dan mekanisme yang benar,” kata Melani Dialog Pilar Negara bertema "Perlindungan Atas Kebudayaan Nasional" di Gedung Parlemen, Senin (25/6).

Hadir sebagai pembicara Ketua Fraksi Partai Hanura di MPR RI Abdillah Fauzi Achmad.

Menurut Melani, kita tidak boleh putus asa untuk terus berjuang membela budaya bangsa ini, termasuk beberapa warisan budaya yang diklaim oleh Malaysia.  Caranya dengan mencatat semua warian budaya ke Unesco.

“Kita mesti mencatat dan mendaftarkan seluruh jenis budaya bangsa ini ke badan dunia atau Unesco, agar tidak mudah diklaim negara lain,” kata anggota Dewan Pembina Partai Demokrat ini.

Sementara itu,
Achmad Fauzi tidak merasa terganggu dengan klaim Malaysia, karena Indonesia memang kurang bahkan tidak peduli dengan kekayaan budayanya, dan juga pulau yang tersebar dari Sabang-Merauke.

“Bayangkan dari 17.000 pulau, yang memiliki nama baru 8.000 pulau. Berarti masih 11.000  pula yang belum bernama. Ini kan rawan dicaplok Malaysia,”  katanya.

Achmad Fauzi  sepakat agar pemerintah, DPR, dan pemerintah daerah untuk mendata ulang seluruh jenis warisan budaya, dan menamai kepulauan yang tak punya bernama tersebut untuk kemudian didaftarkan ke Unesco atau ke Mahkamah Internasional di Den Haag, agar tidak diklaim negara lain.

Apalagi, setelah Pulau Sipadan-Ligitan, Malaysia akan mencaplok Ambalat, dan daerah-daerah perbatasan kedua negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang potensial.

“Provokasi Malaysia di Laut Ambalat, Kalimantan Timur, sudah puluhan kali terjadi. Di mana Ambalat disinyalir memiliki kandungan minyak bumi dan kandungan gas yang cukup besar, sehingga wajar kalau Malaysia mencoba mati-matian mengklaimnya,” katanya. [L-8]