SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Jumat, 25 Juli 2014
Pencarian Arsip

Maluku Masih Bermasalah Di Bidang Kesehatan
Jumat, 5 Oktober 2012 | 8:07

Kota Ambon [google] Kota Ambon [google]

[AMBON] Berdasarkan rilis yang dikeluarkan Badan Penelitian dan Pembangunan (Litbang) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI baru-baru ini, menunjukkan bahwa, tujuh kabupaten/kota di Maluku cukup bermasalah di bidang kesehatan.

Ini artinya, Maluku masih membutuhkan bukan hanya bagaimana memproduksi tenaga kesehatan yang professional, trampil dan terlatih, tetapi dibutuhkan juga sosok petugas yang punya pengabdian, dedikasi dan loyalitas yang tinggi untuk melakukan pelayanan kesehatan tanpa pamrih.  

“Karena itu, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat pesat, tenga perawat dituntut meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta pengembangan diri dalam meningkatkan karir sebagai tenaga kesehatan kini dan kedepan,” kata Gubernur Maluku Karel Albert Ralahallu di Ambon, Jumat (5/10) menanggapi  daerahnya masih dinilai bermasalah oleh Kemenkes RI.  

Saat ini tenaga perawat masih dihadapkan pada masalah yang berat.

“Otonomi daerah, krisis global, dan keterbatasan lapangan pekerjaan serta peluang menjadi pegawai negeri yang sangat terbatas sekali sehingga diharapkan agar aktif mencari peluang atau kesempatan kerja yang memungkinkan atau menjadi tenaga mandiri bagi yang belum bekerja. Memasuki dunia sesungguhnya, diharapkan kepada para perawat di Maluku dapat bertindak sebagai social agent di bidang kesehatan,” katanya.  

Karel meminta perawat di Maluku tidak bosan-bosan melakukan upaya pembinaan dan pendampingan kesehatan dengan mengajak masyarakat memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Di samping itu, pelayanan yang optimal kepada masyarakat harus diutamakan, jangan hanya karena kurangnya pengetahuan masyarakat atau karena ketidakmampuan biaya pasien, lalu membeda-bedakan pelayanan.

“Perawat harus menjunjung tinggi etika profesi sebagai insan yang punya komitmen tinggi tehadap kemanusiaan,” kata dia.

Sementara itu, ssalah Maluku masih bermasalah di bidang kesehatan adalah karena Provinsi Maluku belum mengoptimalkan adanya program bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Kepala Biro (Karo) Kepegawaian Kemenkes RI Roberth Johan Pattiselano mengatakan, Kemenkes miliki program bidan PTT yang belum dimanfaatkan secara optimal oleh Provinsi Maluku, bukan karena dinas yang tidak ingin merekrut tetapi orangnya yang masih kurang, di mana bidan yang ingin mengabdi di Maluku ini sebelumnya harus mendaftarkan diri ke dinas kabupaten/kota setempat, kemudian diusulkan ke pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi.

Ia menambahkan, jika tidak ada yang mendaftar, maka pastinya tidak akan diusulkan oleh dinas yang bersangkutan.

“Dengan belum optimalkan program bidan PTT ini, maka justru yang mendaftar lebih didominasi oleh lulusan dari luar Maluku dan ini harus dilihat oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota untuk mengatasi persoalan ini karena para bidan ini direkrut ke Maluku tetapi gajinya dibayar oleh pemerintah pusat, ini peluang yang baik dan harus direspons. Kita melihat tenaga kesehatan di Indonesia terlebih khusus di kawasan Indonesia Timur sangat minim, misalnya tenaga dokter PNS yang ditempatkan oleh daerah, tetapi ada juga dokter PTT yang direkrut dari pusat namun masa kerja mereka singkat, yakni hanya satu tahun dan saat ini untuk Maluku banyak sekali terdapat dokter PTT, tetapi untuk tenaga bidan masih kurang,” kata dia.

Kendati pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) merupakan kebijakan pemerintah pusat, namun dengan adanya moratorium ini dengan kondisi tenaga kesehatan yang terbatas di kabupaten/kota di Maluku, maka harus ada langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, yakni membuat analisis kebutuhan formasi, membuat analisis beban kerja, membuat peta jabatan untuk lima tahun ke depan dan sebagainya.

Jika hal itu tidak dilakukan maka pastinya tidak akan diberikan peluang untuk adanya formasi untuk Maluku.

“Saya kira di tahun ini tidak ada satupun yang mendapatkan formasi karena di Indonesia Timur yang mendapatkan formasi hanya di Provinsi Sulawesi Tengah dan  Provinsi NTB,” kata Roberth. Menurut Roberth, khusus bidan PTT untuk tahun 2013 mendatang, pihaknya akan mengarahkan agar ditempatkan di Kawasan Indonesia Timur dan kuotanya tergantung dari permintaan kabupaten dan kota.[156]




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!



Pemilu 2014

selengkapnya »»