LPSK Diminta Lindungi Keluarga Nazaruddin
Kamis, 11 Agustus 2011 | 9:33

Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai

Berita Terkait

• Presiden SBY Harus Jamin Keselamatan Keluarga Nazaruddin

• Hari Ini Kuasa Hukum Nazaruddin ke LPSK

• LPSK Akan Lihat Perkembangan Status Nazaruddin

• Penangkapan Nazaruddin Saatnya KPK Tunjukkan Kredibilitas

• Perintah Presiden Tidak Efektif

[MEDAN] Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) diminta untuk dapat memberikan perlindungan terhadap istri beserta anak-anak M Nazaruddin, terdakwa kasus dugaan korupsi dan suap wisma atlet SEA Games Palembang. Perlindungan tersebut diperlukan agar tidak ada pembungkaman maupun teror dari kelompok tertentu terhadap Nazaruddin dalam membongkar kasus dugaan korupsi yang melibatkan petinggi di Partai Demokrat (PD).
 
"Tidak perlu untuk diminta sekalipun, LPSK wajib memberikan perlindungan hukum. Kenyamanan dari keluarga Nazaruddin ini perlu dilakukan. Kita bukan menganggap Nazaruddin sebagai pahlawan, tapi keterangannya dibutuhkan untuk mengungkap sebuah kebenaran," ujar Ketua Masyarakat Anti Korupsi (Marak), Agus Yohanes kepada SP di Medan, Sumatera Utara (Sumut), Kamis (11/8) pagi.
 
Agus memastikan, Nazaruddin akan mengkhawatirkan keselamatan istri beserta anak-anaknya jika proses pemeriksaan terhadap dirinya nantinya dilaksanakan di tanah air. Tidak tertutup kemungkinan adanya upaya kelompok tertentu yang mencoba membungkap Nazaruddin dengan menggunakan cara - cara tidak baik. Jalan tersebut merupakan yang terbaik selain menghabisi Nazaruddin.
 
"Antisipasi demi tegakknya hukum perlu dilakukan. Oleh karena itu, segala sesuatunya harus disteriilkan. Kasus ini merupakan kepentingan bersama untuk membongkar kasus korupsi besar yang diduga melibatkan petinggi elit partai. Alasan lain, petinggi penyidik yang memeriksa Nazaruddin nantinya adalah orang yang dicap sebagai perampok besar. Bisa saja tuduhan Nazaruddin itu menimbulkan dendam. Upaya pembungkaman dilakukan lewat teror," katanya.
 
Selain LPSK, DPR pun diharapkan turut mengadvokasi perlindungan terhadap Nazaruddin dan keluarganya. Kasus ini didesak untuk diproses secara transparan. Jangan sampai DPR terlibat dalam menutupi kasus tersebut. Sebab, tuntutan masyarakat agar kasus dugaan korupsi dengan kerugian negara mencapai triliunan rupiah tersebut sangat besar. Masyarakat akan turun ke jalanan bila kasus ini ditutup - tutupi. [155]