SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Kamis, 24 Juli 2014
Pencarian Arsip

KPK: Vonis Nazaruddin Peluang Mengungkap Kasus Lain
Rabu, 18 April 2012 | 10:46

Bambang Widjojanto. [Dok.SP] Bambang Widjojanto. [Dok.SP]

[JAKARTA] Terdakwa kasus suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games, Muhammad Nazaruddin rencananya akan mendengarkan putusan atau vonis dari Majelis Hakim pada sidang yang akan digelar, Jumat (20/4) mendatang. Terkait itu, Wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto mengatakan vonis tersebut membuka peluang ke kasus-kasus lain yang diduga melibatkan mantan Bendahara Umum (Bendum) DPP Partai Demokrat tersebut.

"Mudah-mudahan majelis hakim bisa melihat. Bahwa kasusnya banyak dan kita kumpulkan, ini (vonis) bisa membuka pintu kasus-kasus lainnya," kata Bambang Widjojanto di Jakarta, Rabu (18/4).

Seperti diketahui, Ketua KPK Jilid II, Busyro Muqoddas sempat mengumumkan bahwa diduga ada lebih dari 30 kasus yang melibatkan Nazaruddin. Dengan total kerugian negara diperkirakan lebih dari Rp 6 triliun.

Diantaranya adalah, kasus pengadaan alat bantu belajar mengajar pendidikan dokter spesialis di Rumah Sakit (RS) pendidikan dan rujukan.

Kedua, kasus Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) pada Departemen Kesehatan tahun 2009 dengan nilai proyek Rp 490 miliar. Ketiga, kasus pengadaan peralatan pembangunan fasilitas produksi riset dan teknologi vaksin flu buru pada Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan tahun 2008-2010. Dengan total nilai proyek Rp 1,3 triliun.

Keempat, kasus pengadaan peralatan laboratorium di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) tahun 2010. Kelima, kasus pengadaan laboratorium beserta mebel di Universitas Sriwijaya, Palembang tahun 2010.

Keenam, kasus pengadaan peralatan laboratorium pusat riset dan pengembangan bidang ilmu di Universitas Soedirman, Purwokerto tahun 2010. Ketujuh, kasus pengadaan peralatan laboratorium di Univeritas Sultan Agung Tirtayasa, Banten

Sedangkan, yang paling baru adalah kasus dugaan pencucian uang terkait pembelian saham PT Garuda. Di mana, Nazaruddin sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak Senin (13/2).

Nazaruddin diduga melakukan upaya pencucian uang melalui pembelian saham PT Garuda sebesar Rp 300,8 miliar. Sehingga, disangkakan dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b UU Tipikor, subsider Pasal 5 ayat 2 UU Tipikor, subsider pasal 11, UU Tipikor. Sedangkan, untuk pencucian uang dijerat dengan Pasal 3 atau Pasal 4 jo Pasal 6 UU No. 8/2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (N-8)




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!



Pemilu 2014

selengkapnya »»