KPK Telaah Kasus Dana Hibah Rp 340 Miliar di Banten
Selasa, 4 Desember 2012 | 15:22

Logo KPK. [Antara]

Berita Terkait

• KPK Tak Serius Usut Dana Hibah Rp 340 Miliar di Banten

[SERANG] Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini sedang menelaah kasus dugaan korupsi dana hibah pada APBD Banten 2011 senilai Rp 340 miliar dan bantuan sosial (bansos) senilai Rp 51 miliar. Telaahan ini dilakukan sebagai tindak lanjut laporan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Aliansi Lembaga Independen Peduli Publik (ALIPP) beberapa waktu lalu.

Juru bicara KPK Johan Budi ketika dihubungi, Selasa (4/12) menjelaskan, KPK  saat ini masih dalam proses telaahan terhadap berkas laporan yang disampaikan oleh ICW dan ALIPP terkait dugaan korupsi dana hibah dan bantuan sosial di Banten tersebut. Langkah telaahan ini akan ditindaklanjuti dengan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan audit investigasi.

“Mekanisme dan prosedur yang selalu dilakukan KPK dalam menerima setiap laporan yang masuk adalah melakukan telaahan dan selanjutnya langkah audit investigasi. Yang pasti, KPK serius menangani kasus itu,” jelasnya.

Sementara itu, Ade Irawan dari ICW menjelaskan, pihaknya selalu mengawal dan memantau perkembangan penanganan oleh KPK terhadap  kasus dugaan korupsi dana hibah dan dana bantuan sosial di Provinsi Banten itu. “Intinya bola panas itu sudah ada di KPK. Kami selaku pelapor berkewajiban untuk tetap mengawal dan memantau perkembangan penanganan kasus tersebut,” ujar Ade.

Ade mengungkapkan, sekitar dua pekan lalu, pihaknya mendatangi Kantor KPK  menemui salah satu pimpinan KPK yakni Busyro Muqodas guna menanyakan perkembangan penyelidikan kasus dugaan korupsi dana hibah dan bansos di Banten itu. “Kami memperoleh informasi dari Pak Busyro Muqoddas bahwa kasus dana hibah dan bantuan sosial di Banten itu akan dilakukan audit investigasi oleh BPK. Kami sangat berharap kasus ini segera ditindaklanjuti, guna memberikan rasa keadilan bagi masyarakat Banten,” tegasnya.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif ALIPP Suhada S Sos, selaku sebagai salah satu pelapor  menegaskan, pihaknya mempertanyakan keseriusan KPK dalam menangani kasus dugaan korupsi dana hibah dan bantuan sosial di Provinsi Banten.

“Kami dari ALIPP bersama ICW sudah secara resmi melaporkan kasus ini ke KPK pada tanggal 28 September 2011 lalu. Berkas laporan kami sudah mengendap di KPK selama setahun lebih. Kami mendesak KPK untuk segera memproses kasus tersebut. Modus dugaan tindakan korupsi dalam kebijakan dana hibahg dan bansos itu sudah  sangat jelas yakni pemotongan dana hibah dan bansos sehingga tidak utuh sampai di tangan penerima dan adanya indikasi sejumlah lembaga/organisasi fiktif. Semua berkas dan data lengkap sudah kami serahkan ke KPK, tinggal ditelusuri kebenarannya di lapangan,” tegas Suhada.

Suhada menegaskan, berdasarkan hasil penelusaran dan investigasi yang dilakukan lembaganya, dari 221 lembaga/organisasi penerima dana hibah dan bansos pada tahun 2011 di Banten, sebanyak 62 lembaga/organisasi di antaranya diduga fiktif. Belum lagi lembaga/organisasi yang  dananya  dipotong  oleh  oknum di Pemprov Banten, jumlahnya sangat siginfikan. “Fakta lain yang kami temukan yakni sebagian besar lembaga/organisasi penerima dana hibah dan bansos tersebut dipimpin oleh anggota keluarga dan kerabat dari Gubernur Banten Hj Ratu Atut Chosiyah. Jadi ada modus KKN juga dalam pembagian dana hibah dan bansos tersebut,” ujarnya.

Untuk diketahui, berdasarkan hasil analisis ICW yang dilakukan di Banten, diduga anggaran hibah dan bansos tersebut digunakan untuk kepentingan politik Hj Ratu Atut Chosyian menjelang pemilihan gubernur dan wakil gubernur  tahun 2011 lalu. Hal itu terlihat dari aliran dana hibah dan bansos yang mengalir ke beberapa lembaga yang dipimpin oleh keluarga Atut, di antaranya Tagana, KNPI Banten, PMI Banten dan sebagainya.

ICW juga menemukan fakta bahwa lembaga-lembaga penerima hibah dan bansos diduga sebagian besar  fiktif. Pasalnya, dari hasil investigasinya yang dilakukan selama satu bulan setengah di daerah Banten, seperti Pandeglang dan Tangerang Selatan ditemukan lembaga penerima hibah yang terdaftar di daftar penerima, tetapi tidak ada lembaganya. [149]