SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Selasa, 2 September 2014
Pencarian Arsip

KPK Tak Bertaring Tangani Kasus Korupsi Dana Hibah di Banten
Jumat, 17 Mei 2013 | 7:01

Komisi Pemberantasan Korupsi. [Antara] Komisi Pemberantasan Korupsi. [Antara]

[SERANG] Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sama sekali tidak memiliki taring dalam menangani kasus dugaan korupsi dana hibah di Provinsi Banten pada tahun 2011 senilai Rp 340,46 miliar.

Padahal laporan resmi sudah disampaikan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Aliansi Lembaga Independen Peduli Publik (ALIPP) dua tahun yang lalu. Namun ironisnya, hingga saat ini tidak ada respon yang serius dari KPK.  

Direktur Eksekutif ALIPP, Suhada S Sos, kepada SP, di Serang, Kamis (16/5) menegaskan, pihaknya selaku sebagai salah satu pelapor merasa kecewa dengan kinerja KPK.

Padahal, kata Suhada, laporan yang disampaikan ke KPK sudah sangat lengkap disertai bukti yang otentik. Selain itu, dana yang diduga diselewengkan sangat besar.  

"Kami kehabisan cara untuk mendorong KPK menindaklanjuti laporan terkait dugaan korupsi dana hibah di Banten senilai Rp 340,46 miliar pada tahun 2011 lalu. Setiap kali kami bertanya ke KPK, jawabannya sama saja, sedang ditelaah dan akan ditangani, hanya soal waktu. Dua tahun sudah berlalu, berkas laporan yang kami sampaikan terus mengendap di KPK. Kami menganggap KPK secara tidak langsung membiarkan perampok di Banten terus menggerogoti uang negara dan rakyat Banten terus menderita," tegas Suhada.  

Suhada menegaskan, dirinya bersama ICW melaporkan kasus dana hibah itu ke KPK risikonya sangat besar, karena di balik penyelewengan dana hibah itu ada kekuatan yang besar dan konspirasi kepentingan kelompok penguasa di Banten. Namun, lanjutnya, respon KPK yang lamban dan terkesan tidak serius, sungguh membuat kecewa.  

"Kami sebagai warga negara khususnya sebagai warga Banten ingin melaksanakan kewajiban sebagai warga negara untuk ikut berperan memberantas korupsi. KPK sendiri juga pernah mengimbau kalau ada temuan terkait kasus dugaan korupsi, laporkan saja ke KPK. Namun, ketika kami laporkan malah KPK melempem. Seolah tidak memiliki keberanian menangani kasus-kasus korupsi besar di Banten. Itu baru soal danah hibah tahun 2011. Belum lagi dana hibah tahun 2012, dan berbagai kasus lainnya," tegasnya.  

Suhada juga menuturkan, modus dugaan tindakan korupsi dalam kasus dana hibah dan bantuan sosial itu  sudah  sangat jelas yakni pemotongan dana hibah, sehingga tidak utuh sampai di tangan penerima dan adanya indikasi sejumlah lembaga/organisasi penerima fiktif.  

"Semua berkas dan data lengkap sudah kami serahkan ke KPK, tinggal ditelusuri kebenarannya di lapangan.    Berdasarkan hasil penelusaran dan investigasi yang kami lakukan, dari 221 lembaga/organisasi penerima dana hibah dan bansos pada tahun 2011 di Banten, sebanyak 62 lembaga/organisasi di antaranya diduga fiktif. Belum lagi lembaga/organisasi yang  dananya  dipotong  oleh  oknum di Pemprov Banten, jumlahnya sangat siginfikan. Fakta lain yang kami temukan yakni sebagian besar lembaga/organisasi penerima dana hibah dan bansos tersebut dipimpin oleh anggota keluarga dan kerabat dari Gubernur Banten Hj Ratu Atut Chosiyah. Jadi ada modus KKN juga dalam pembagian dana hibah dan bansos tersebut,” ujarnya.    

Mahasiswa Demo

Sebelumnya mahasiswa Banten yang tergabung dalam gerakan Komunitas Soedirman 30 mendesak KPK untuk serius tangani kasus dugaan korupsi dana hibah pada tahun 2011 senilai Rp 340,46 miliar.  

Selain itu, para mahasiswa juga mendesak mengembalikan rumah dinas Gubernur Banten yang dibangun dengan anggaran Rp16,14 miliar dari APBD Banten 2011 dan Rp 2012, sesuai dengan fungsinya. Sebab, Gubernur Banten Hj Ratu Atut Chosiyah merencanakan untuk menjadikan rumah dinas itu sebagai wisma, untuk menerima tamu.  

Bukan hanya itu, para mahasiswa juga mendesak untuk membubarkan rezim Atut atau mereka sebut sebagai politisi antek. Sebab, hampir semua keluarga Atut mulai dari suami, anak-anaknya  hingga menantu mencalonkan diri menjadi caleg baik itu di tingkat DPRD Provinsi Banten, DPR RI maupun DPD.  

Tuntutan para mahasiswa tersebut disampaikan melalui aksi unjuk rasa dalam rangka memperingati tragedi 12 Mei 1998, di Perempatan Ciceri, Senin (12/5) lalu. Mereka mendesak agar KPK segera mengusut kasus dugaan korupsi dana hibah dan kasus dugaan korupsi pembangunan rumah dinas gubernur.  

"Kasus dana hibah dan bantuan sosial Rp340,46 miliar tahun 2011 lalu, sudah masuk ke KPK, namun hingga saat ini tidak jelas penanganannya," tegas Presidium Komunitas Soedirman, Nedy Kurniadi.     

Nedy mengatakan, dugaan penyelewengan dana hibah tahun 2011 bertepatan dengan momen Pilgub Banten. Namun hingga saat ini tidak ada kejelasan status penanganannya oleh KPK.  

"Kami jadi curiga, ada apa di tubuh KPK. Sudah  bertahun-tahun berkas laporan mengendap di KPK, namun KPK masih beralasan banyak laporan masuk, harus ada skala prioritas.  Banten ini juga termasuk Indonesia dan butuh penanganan hukum yang serius dari KPK. Jangan sampai praktik korupsi di Banten terus merajalela dan rakyat Banten terus menderita," tegas  Nedy. [149] 




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!



Pemilu 2014

selengkapnya »»