KPK Panggil Dua Pimpinan Banggar DPR
Kamis, 5 April 2012 | 10:36

Mirwan Amir [google]

Berita Terkait

• Sebut Keterlibatan Banggar, Fahd Mengaku Mendapat Ancaman

• Diperiksa Lima Jam, Mirwan Ditanya Soal Pembahasan APBN

• Mirwan dan Mekeng Kompak Diam

• KPK Kantongi Bukti, Pimpinan Banggar DPR RI Akan Dipanggil

[JAKARTA] Setelah sebelumnya memeriksa dua pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, yaitu Tamsil Linrung dari Fraksi PKS dan Olly Dondokambey dari Fraksi PDi-P, saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan panggilan pemeriksaan terhadap dua orang pimpinan Banggar lainnya pada Kamis (5/4) ini.

Dua pimpinan Banggar yang dipanggil tersebut adalah Ketua Banggar dari Fraksi Golkar Melchias Markus Mekeng dan Wakil Ketua Banggar dari Fraksi Demokrat, Mirwan Amir.

Saat dikonfirmasi, Kabag Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha mengatakan pemanggilan keduanya dilakukan sebagai saksi kasus dugaan suap alokasi anggaran Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) dari APBN 2011 dengan terdakwa Wa Ode Nurhayati (WON).

"Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka WON," kata Priharsa Nugraha melalui pesan singkat, Kamis (5/4) pagi.

Seperti diketahui, Wa Ode Nurhayati menyatakan keterlibatan Pimpinan Banggar dalam kasus yang telah menjeratnya. Bahkan, telah memastikan bahwa bukti yang diserahkannya ke KPK mampu membuktikan dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan pimpinan Banggar.

"Semua data terkait PPID itu sudah saya serahkan ke penyidik, tinggal proses hukum," ujar Nurhayati.

Hanya, saja politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini, tetap merahasiakan nama pimpinan Banggar yang disebutnya "bermain" dalam pengalokasian anggaran DPPID.

"Bukti-bukti sudah saya serahkan ke penyidik, nanti biar penyidik yang jelaskan. Yang pasti fakta persidangan tentu akan kelihatan semua," ungkapnya.

Wa Ode Nurhayati sendiri telah resmi ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 9 Desember 2011 lalu. Atas dugaan, menerima janji atau hadiah.

Wa Ode diduga menerima pemberian berupa uang Rp 6 miliar dari pengusaha Fahd A Rafiq yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka, terkait penetapan tiga kabupaten di Aceh, yaitu Pidi, Benar Meriah, dan Aceh Besar, sebagai daerah penerima dana PPID.

Menurut informasi, dana tersebut merupakan komitmen fee sebanyak 5-6 persen dari dana PPID untuk tiga kabupaten di Aceh dengan total nilai Rp 40 miliar. Tetapi, dikabarkan, sebagaian dana yang diterima tersebut sudah dikembalikan karena salah satu kabupaten gagal mendapatkan dana PPID. (N-8)