KPK Konsultasi Soal Sumbangan Pembangunan Gedung
Senin, 25 Juni 2012 | 16:50

Bambang Widjojanto. [Google]

Berita Terkait

• KPK Bangun Gedung, Puluhan Bangunan Liar di Setiabudi Ditertibkan

• Effendi Choirie Sumbang KPK

• Artis Turut Sumbang Pembangunan Gedung KPK

• Pembangunan Gedung KPK, Sikap Demokrat Berbeda

• SBY Serahkan Gedung Baru KPK Melalui Prosedur Berlaku

[JAKARTA] Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto mengaku bahwa lembaganya akan meminta pendapat dari unsur pemerintah dan pengamat mengenai sumbangan yang digalang oleh masyarakat untuk pembangunan gedung bagi KPK.

"KPK harus serius mengkaji dan meminta pendapat bagaimana menyalurkan hak. Kami ingin mengkaji dari pemerintah dan pengamat. Bagaimana caranya atau partisipasi publik semacam ini," kata Bambang saat jumpa pers di kantor KPK, Jakarta, Senin (25/6).

Menurut Bambang, pihaknya tidak ingin menghentikan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan gedung KPK. Tetapi, di sisi lain juga harus berhati-hati. Sehingga, membutuhkan pendapat dari berbagai pihak.

"Dalam Undang-Undang (UU) tentang KPK tertulis memang ada peran serta masyarakat. Artinya, masyarakat memiliki hak untuk berperan serta dalam pemberantasan korupsi. Jika, masyarakat ingin menyumbang maka KPK berterimakasih," ujar Bambang.

Pendapat berbeda dikatakan Penasehat KPK, Abdullah Hehamahua. Dia mengatakan bahwa lembaganya tidak akan menerima atau mengelola uang sumbangan pembangunaan gedung tersebut.

"KPK tidak akan menerima atau mengelola uang itu. Sebab, bisa berbenturan dengan sistem keuangan negara," tegas Abdullah.

Sebelumnya, berbagai kalangan masyarakat tengah menggalang dukungan dana untuk mendukung pembangunan gedung baru bagi KPK.

Bahkan, pada Senin (25/6) seorang perwakilan Pedagang Kaki Lima (PKL), Junaedi Sitorus mendatangi kantor KPK, Jakarta untuk menyerahkan uang sebesar Rp 1 juta untuk menyumbang pembangunan gedung KPK.

Wacana mengumpulkan uang receh untuk KPK mengemuka setelah Komisi III DPR RI masih membintangi anggaran pembangunan gedung baru KPK. Dengan alasan efisiensi anggaran. (N-8)