KPK Harus Segera Periksa Jajaran Direksi PT PP
Sabtu, 28 April 2012 | 8:44

[google]

[JAKARTA] Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera menuntaskan pemeriksaan kasus dugaan suap pengesahan Perda No 6/2010 tentang Pembangunan Venue Lapangan Tembak Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII 2012 di Riau, Sumatera.

Penuntasan pemeriksaan tersebut untuk memberikan efek jera kepada elite politik di seluruh negeri ini yang suka melakukan korupsi kebijakan, dan menghentikan langkah berbagai pihak di BUMN, yang suka menyuap untuk mendapatkan proyek.

Hal itu dikatakan Koordinator Seknas FITRA Uchok Sky Khadafi  di Jakarta, Sabtu (28/4). FITRA melihat pemeriksaan yang dilakukan KPK sangat lambat, padahal kasus dugaan korupsi PON Riau sangat gamblang melibatkan banyak pihak, termasuk jajaran direksi PT Pembangunan Perumaan (PP).

Uchok melihat, pembagian uang suap dari PT PP kepada anggota dewan di Riau sebsar Rp 900 juta adalah perbuatan korupsi dan harus diusut. Rahmat Syahputra (RS) itu hanya karyawan PT PP. Dia tidak punya kuasa membagi-bagi uang sebesar Rp 900 juta, kalau tidak disetujui oleh jajaran direksi PT PP.  

“Itu perbutan korupsi yang harus diusut tuntas. KPK jangan berhenti hanya sampai pada pegawai PT PP yang ditahan yakni RS. Karena uang suap Rp 900 juta hanya bisa dicairkan kalau sudah disetujui tingkat direksi,” katanya.

Keterlibatan jajaran direksi PT PP dalam kasus ini juga diungkap pengacara salah satu tersangka kasus tersebut, MFA (M Faisal Aswan) yakni Sam Daeng Rany.

"Itu kan dana dari mereka (PT PP, Red)," kata Sam ketika ditanya apakah ada keterlibatan PT PP dalam kasus dugaan suap tersebut, usai mendampingi kliennya diperiksa di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (25/4).

Hanya saja, Sam tidak bersedia menjelaskan lebih jauh perihal dugaan keterlibatan perusahaan BUMN tersebut. Sebab, menurutnya tidak berwenang menjelaskan hal itu.  "Tidak etis jika kita jelaskan," ujar Sam.

Menurut informasi yang didapat, suap pembahasan perda terkait penyelenggaraan PON di Riau tersebut melibatkan Direktur Pemasaran PT PP Pusat I Wayan Karioka. Di mana, I Wayan diduga sebagai insiator penyuapan kepada Dispora Riau.

Uchok mengatakan, pernyataan pengacara tersebut adalah sinyalemen yang sangat kuat untuk KPK segera memeriksa  jajaran  direksi PT PP, terutama direktur pemasarannya.

“Bagaimana mungkin sebuah BUMN melakukan praktik suap, yang  jelas-jelasnya arahnya korupsi,” kata Uchok.

Sebelumnya, KPK memeriksa mantan  Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Provinsi Riau, Lukman Abbas, Jumat (27/4), terkait dugaan kasus suap pengesahan Perda No 6/2010 tentang Pembangunan Venue Lapangan Tembak Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII 2012 di Riau, Sumatera.

Lukman seusai diperiksa enggan membeberkan pemeriksaan yang dia jalani mengenai kasus ini. Terutama, ketika disinggung peran Gubernur Riau Rusli Zainal dan PT PP.

Dia hanya bergegas menuju mobil Avanza berwarna perak, yang didampingi dua ajudannya. Seperti diketahui, dalam kasus ini Lukman dan Rusli Zainal telah dicegah KPK. Dalam pengembangannya, KPK telah menetapkan empat tersangka yang telah ditahan secara terpisah di Jakarta.

Dua di antaranya merupakan anggota DPRD Riau, yaitu anggota DPRD dari Partai Golkar  M Faisal Aswan dan Muhammad Dunir dari PKB.

Sementara yang lainnya adalah Kepala Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Riau Eka Dharma Putra, dan karyawan PT Pembangunan Perumahan (PP) Persero Rahmat Syahputra.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, sejauh ini belum memeriksa pihak dari PT PP di Jakarta. Pemeriksaannya bertahap, dan siapa yang diduga terlibat, terutama berkaitan dengan pembuatan kebijakan akan dipanggil.  

"Untuk saat ini, belum ada jadwal diperiksa, baru yang di Riau saja. Kita tunggu dalam waktu dekat ini, akan ada yang dipanggil lagi," kata Johan. [ECS/L-8]