SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Kamis, 31 Juli 2014
Pencarian Arsip

Analisa:

KPK Bukan Penentu Nasib Partai Demokrat
Senin, 30 Januari 2012 | 8:16

Partai Demokrat (PD) akan tinggal kenangan. Citranya di mata publik sudah hancur, sudah sampai titik nadir, dan sulit bangkit. Nama Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum semakin membusuk karena tudingan korupsi.

Fakta hukum yang muncul dalam berbagai persidangan, dengan berbagai macam saksi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), telah menambah borok kebusukan partai yang didirikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

Banyak yang melihat, penyelesaian kasus yang mendera Partai Demokrat bergantung pada SBY. Dalam pertemuan para petinggi partai di kediaman pribadi SBY di Cikeas, Jawa Barat, beberapa waktu lalu, diputuskan aturan ditegakkan terkait posisi Anas. Tidak jelas apa maksud kalimat keputusan rapat petinggi Partai Demokrat itu.

Apakah itu artinya, SBY baru bertindak setelah ada keputusan hukum yang menjadikan Anas sebagai tersangka?  Apakah itu artinya, nasib Partai Demokrat akan ditentukan KPK?

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Ahmad Mubarok dalam berbagai kesempatan mengatakan, belum cukup alasan untuk memecat Anas.  ”Sekarang belum ada alasannya. Anas belum tersangka, saksi juga belum, baru dipanggil saja," kata Mubarok.

Mubarok adalah salah satu pendukung setia Anas Urbaningrum. Ia masih memiliki pengaruh yang kuat di internal PD dan terus berjuang menyelamatkan Anas. Sayang, perjuangan Mubarok hanya sebatas melihat dari sisi hukum, dan dia lupa bahwa Partai Demokrat adalah organisasi politik, yang memiliki mekanisme tersendiri yang jauh berbeda dengans hukum.

Pengamat politik dan juga Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia, Prof Maswadi Rauf, mengatakan, kecenderungan partai yang terus membela kadernya, meskipun publik menduga keras yang bersangkutan melakukan kesalahan besar, justru mencoreng nama partai sendiri.

Dalam kasus Anas, kata Maswadi, Partai Demokrat menggunakan hukum sebagai tameng argumennya, padahal sikap semacam ini justru memperburuk citra partai.  "Justru sikap semacam itu, ditambah pembelaan dari kader-kader lain yang menyebut Anas tak bersalah, Anas tak menerima dana, dan seterusnya, makin membuat publik curiga," katanya seperti dirilis BBC baru-baru ini.

"Pertimbangan yang dipakai Partai Demokrat lebih banyak ke soal hukum, padahal politik mestinya lebih luwes dari hukum, karena politik terkait citra dan nama baik. Ini yang dipersoalkan publik," katanya.

Seruan SBY sebagai sosok penentu kebijakan Demokrat yang mengatakan, "Akan menegakkan hukum dan disiplin partai, mereka yang tak bisa menyesuaikan diri silakan mundur,"  menurut Maswadi juga berkesan sloganistis belaka

"Justru sikap semacam itu, ditambah pembelaan dari kader-kader lain yang menyebut Anas tak bersalah, Anas tak menerima dana, dan seterusnya, makin membuat publik curiga," katanya.

Meski bukan sebagai penyebab tunggal, Maswadi meyakini, rentetan kasus Anas turut menyeret melorotnya popularitas partai dan Yudhoyono, seperti yang dikatakan dalam berbagai jajak pendapat dan survei politik setahun terakhir. "Mestinya Demokrat mengambil dua langkah yakni  mendorong percepatan penyidikan,  dan ini bisa dilakukan karena Yudhoyono adalah kepala pemerintahan, dan menonaktifkan, bukan memberhentikan, Anas untuk sementara,"saran Maswadi.

Penonaktifan  bukan merupakan pengakuan bahwa Anas bersalah, tetapi untuk menunjukkan adanya pemisahan antara citra Anas dan partai. Karena hasil kesepakatan rapat dewan pembina partai menyebut menyerahkan keputusan ke tangan Ketua Dewan Pembina, SBY, maka  tak ada alasan Yudhoyono tak mengambil tindakan.

"Kalau dibiarkan bersikap begini, yang untung benar-benar partai lain. Demokrat justru rugi sendiri," katanya.

Harus Dibedakan

Senada dengan Maswadi, pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin di Jakarta, Senin (30/1), mengatakan, Partai Demokrat  harus bisa membedakan antara kepastian hukum dan kepastian politik terhadap permasalahan kader-kadernya tersebut.  

Partai Demokrat jangan mendorong atau mengerem KPK, untuk memastikan status kadernya yang bermasalah dengan hukum sebagai tersangka atau tidak. Harus disadari,  KPK bergerak di wilayah hukum, tidak ada urusan dengan politik.  

Urusan citra Partai Demokrat yang terpuruk dengan kasus yang melibatkan kadernya adalah urusan internal, dan itu urusan politik murni.  "Mau tersungkur atau tidak citranya, itu  urusan internal PD dan tidak ada urusan dengan KPK," kata Irman.  

 Langkah PD yang baru akan menjatuhkan hukuman bagi kadernya yang bermasalah atau mempertahankan kadernya berdasarkan keputusan hukum atau menunggu KPK, menurut Irman, sama saja Partai Demokrat berusaha menarik pranata hukum untuk kepentingan politiknya.  

"Mau pecat siapa, mempertahankan siapa, menaikkan siapa, itu urusan PD. Untuk apa melibatkan pranata hukum, melibatkan KPK?" katanya.   Irman Putra Sidin mengingatkan, jangan sampai terjadi KPK seolah menjadi penentu siapa ketua umum partai atau hal lainnya.

”Jika dibiarkan, maka KPK bisa menentukan hitam putihnya negeri ini. Semua memohon pada KPK, rusak negeri ini jadinya," katanya.  

Tentu kita tidak menghendaki nasib Partai Demokrat hanya sampai Pemilu 2014 saja. Pasalnya, proses hukum terhadap kader partai yang bermsalah bisa berlarut-laut.

Ini akan menjadi kampanye gratis bagi lawan politik untuk menghancurkan PD, jika SBY tidak mengambil tindakah politik yang tegas. Ingat, keputusan KPK bukan penentu nasib Partai Demokrat. Hanya Partai Demokrat sendirilah yang bisa menyelamatkan dirinya dari badai yang tengah menimpa partai berlogo Mercy itu.  [SP/Gusti Lesek]




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!



Pemilu 2014

selengkapnya »»