Kepala Daerah Ikut Demo BBM Ditegur Gubernur Jatim
Rabu, 11 April 2012 | 10:31

Gubernur Jatim, Soekarwo [google]

Berita Terkait

• BBM Naik, Tarif Angkutan DIY Ikut Naik

• Wapres: Dukungan Perbankan Percepat Kenaikan Harga BBM

• Perbanas Desak Pemerintah Soal Kepastian Harga BBM

• BBM Naik, Batal Beli Mobil Baru, Warga Incar yang Bekas

• Maruarar: Efisiensi Bisa Dilakukan Tanpa Perlu Naikan BBM

[SURABAYA] Gubernur Provinsi Jawa Timur Soekarwo dalam waktu dekat akan menjatuhkan sanksi kepada sejumlah kepala daerah yang ikut turun dalam aksi demo menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) beberapa waktu lalu. Sanksi itu bersifat administratif berupa teguran tertulis.   

“Kita sudah siapkan, menyusul surat dari Mendagri yang merespon keterlibatan sejumlah kepala daerah yang ikut terjun dalam aksi demo, kendati kemudian kenaikan harga BBM itu harus ditunda,” ujar Pakde Karwo, panggilan akrab Soekarwo menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri Apel Komandan Satuan (Dansat) di Dodikjur Rindam V/Brawijaya, Kota Malang, Selasa (10/4).  

Lebih lanjut Pakde Karwo mengatakan, sanksi berupa teguran itu sesuai dengan SK Nomor 131/1091A/SJ tertanggal 29 Maret 2012 yang diterimanya dari Mendagri, Kamis (5/4) pekan lalu. Dalam surat itu disebutkan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 32/2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23/2011 yang berisi, kepala daerah harus menjaga keamanan dan ketertiban serta etika dalam birokrasi.  

“Saya hanya diminta Mendagri memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis. Itu saja,” ujar Pakde Karwo sambil menambahkan, bahwa kendati sudah ada perintah Mendagri, namun ia sendiri mengaku belum menandatangani surat teguran itu.

Diungkapkan Pakde Karwo, cepat atau lambat, ia akan segera mendisposisikan kepada sejumlah kepala daerah, khususnya yang ikut dalam aksi penolakan BBM beberapa waktu lalu.   “Kalau soal pencopotan jabatan kepala daerah, itu kewenangan Mendagri, bukan saya,” ujarnya ketika ditanyakan, apakah sanksi teguran itu bisa berbuntut pencopotan kepala daerah nantinya.  

Sementara itu Wali Kota Malang, Peni Suparto yang dikonfirmasi secara terpisah menyatakan tidak takut dengan sanksi tersebut, sebab undang-undang secara tegas, jelas melindungi dirinya karena dipilih langsung oleh rakyat. “Sebagai pejabat publik, pemecatan tidak berkaitan hanya gara-gara menyampaikan aspirasi rakyat Kota Malang. Apa sanksinya? Kita sama sekali tidak salah memihak kepada suara mayoritas rakyat Kota Malang,” ujar Peni yang juga Ketua DPC PDIP Kota Malang itu.  

Dari catatan di Pemprov Jatim, selain Peni Suparto dan Wakil Wali Kota (Wawali) Surabaya, Bambang D Hartono, sosok yang ikut mendukung secara tidak langsung aksi demo menolak kenaikan harga BBM di Provinsi Jatim cukup banyak. [ARS]