KBRI Harus Dievaluasi

Katakan TKI adalah Perampok, Polisi Malaysia Mengada-ada
Sabtu, 28 April 2012 | 10:49

Polisi Malaysia [google]

Berita Terkait

• Keluarga TKI Tewas Ditembak di Malaysia Dimintai Keterangan Polda NTB

• Telusuri Kasus Penembakan TKI, Tim DPD Temui KBRI Kuala Lumpur

• RI Pantau Proses Hukum Penembakan Tiga TKI di Malaysia

• Malaysia Janji Investegasi Kasus Penembakan TKI Lombok Sampai Tuntas

• Keluarga 3 TKI Lombok Pertanyakan Alasan Penembakan Pihak Malaysia

  [JAKARTA] Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah menyakini ketiga TKI asal Lombok NTB yakni Herman, Abdul Kader Jaelani, dan Mad Noor, bukanlah perampok seperti yang dituduhkan pihak kepolisian Malaysia. Menurutnya, kepolisian Malaysia hanya mengada-ada saja.

Dalam peristiwa menghilangkan nyawa warga negara, harus ada evaluasi dari aparat yang terkait. “Informasi yang diberikan Kementerian Luar Negeri Indonesia adalah info dari polisi Malaysia bahwa mereka penjahat pakai topeng, bawa parang. Sementara rekam jejak dari keluarga tidak pernah ada tindakan kriminal. Kalaupun terbukti kriminal, harus ada proses hukum, ada pengadilan,” kata Anis dalam diskusi "Urus TKI Setengah Hati" di Jakarta, Sabtu (28/4).

Migrant Care melihat fakta-fakta dari keluarga korban, yakni bapak dari korban Herman yakni Maksum menyatakan bahwa kedua bola mata sudah tidak ada, otak diisi plastik, alat operasi yang teringgal dan ada organ-organ dalam yang yang terputus dan tidak pada tempatnya lagi. Walaupun Maksum bukan ahli forensik, lanjut Anis, apa yang disaksikan keluarga menjadi catatan penting bagi pemerintah.

Seharusnya pemerintah menindaklanjuti pernyataan pihak keluarga. KBRI dinilai tidak melakukan pengecekan saat pemulangan jenazah ketiga TKI ke Tanh Air. Ia berharap, pemerintah Indonesia memberi waktu mengusut kasus tersebut ke Malaysia. Apalagi, jenazah TKI yang diautopsi ulang di Lombok kemungkinan besar hasilnya berbeda.

Anehnya, KBRI di Malaysia mengatakan TKI mati minum racun. Anis meminta pemerintah mengevaluasi KBRI di Malaysia. Sebab, belum adanya pengumuman resmi atau tak resmi soal dugaan pencurian organ, para TKI tetap tanggung jawab pemerintah.

"Secara institusi, KBRI harus dievaluasi. Kalau kasus tidak tercium oleh publik, bisa jadi semua yang terjadi seperti ini. Apalagi kematian TKI paling banyak di Malaysia. Rata-rata 700-an orang per tahun, bisa beda sekitar 35 persen dari tingkat kematian di negara lain," jelas Anis. [H-15]