Kasus TKI Tewas Ditembak, Buruh Desak SBY Bersikap Tegas pada Malaysia
Selasa, 1 Mei 2012 | 12:20

Presiden SBY [google]

Berita Terkait

• Keluarga TKI Tewas Ditembak di Malaysia Dimintai Keterangan Polda NTB

• Telusuri Kasus Penembakan TKI, Tim DPD Temui KBRI Kuala Lumpur

• RI Pantau Proses Hukum Penembakan Tiga TKI di Malaysia

• Malaysia Janji Investegasi Kasus Penembakan TKI Lombok Sampai Tuntas

• Keluarga 3 TKI Lombok Pertanyakan Alasan Penembakan Pihak Malaysia

[JAKARTA]  Puluhan ribu buruh yang tergabung dalam berbagai konfederasi pekerja mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk bersikap tegas pada Malaysia atas insiden terbunuhnya tiga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di negeri jiran itu.

"TKI Indonesia adalah penyumbang devisa yang besar bagi negara, kami sebagai sesama pekerja harus membela mereka," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam demonstrasi memperingati hari buruh di bundaran Hotel Indonesia Jakarta, Selasa (1/5).

Tindakan tegas yang dimaksud Iqbal adalah agar Presiden menarik seluruh TKI dari Malaysia sampai ada perlindungan dari negara pada pahlawan devisa.

Para buruh yang bersatu dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia juga menyatakan belasungkawa atas terjadinya penembakan/pembunuhan TKI Indonesia di Malaysia.

"Kami mengutuk keras tindakan tidak berperikemanusiaan aparat kepolisian Diraja Malaysia tersebut. Bila perlu, kami bahkan akan menggalang aksi solidaritas dengan menduduki Kedutaan Besar Malaysia," kata Iqbal.

Pada 25 Maret 2012, tiga TKI yang bernama Herman (34), Abdul Kadir Jaelani (25), dan Mad Nur (28) mati tertembak polisi Malaysia di kawasan Port Dickson, Negeri Sembilan, Malaysia. Diduga beberapa organ tubuh mereka diambil.

Pada hari buruh ini, sekitar 125.000 pekerja dari berbagai konfederasi dan serikat di Jakarta dan sekitarnya berdemonstrasi di bundaran HI menuju Istana Merdeka dan kemudian Gelora Bung Karno (GBK).

Di GBK, mereka akan membacakan manifesto buruh Indonesia yang berisi enam tuntutan, di antaranya adalah adanya jaminan sosial, penghapusan sistem kerja outsourcing, perbaikan komponen kebutuhan hidup layak, dan subsidi 14 triliun per tahun untuk buruh. [Ant/L-9]