Indonesia Terus Diremehkan

Kasus Pembunuhan TKI di Malaysia, SBY Harus Berani Bertindak
Senin, 30 April 2012 | 10:09

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). [Antara]

Berita Terkait

• Keluarga TKI Tewas Ditembak di Malaysia Dimintai Keterangan Polda NTB

• Telusuri Kasus Penembakan TKI, Tim DPD Temui KBRI Kuala Lumpur

• RI Pantau Proses Hukum Penembakan Tiga TKI di Malaysia

• Malaysia Janji Investegasi Kasus Penembakan TKI Lombok Sampai Tuntas

• Keluarga 3 TKI Lombok Pertanyakan Alasan Penembakan Pihak Malaysia

  [JAKARTA]  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perlu mengambil langkah tegas dengan menarik Perwakilan RI di Kuala Lumpur, Malaysia sekaligus mengusir Duta Besar Malaysia di Jakarta, terkait kasus pemberondongan tembakan oleh lima polisi negara itu terhadap tiga TKI asal Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat hingga membuat ketiganya masing-masing Herman (34), Abdul Kadir Jaelani (25), dan Mad Noor (28) tewas secara mengenaskan.  

Demikian dikatakan Ketua Dewan Direktur Sabang-Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan, di Jakarta, Minggu (29/4). "Ini, kan sudah keterlakukan dan sadis seperti menembaki binatang saja, apalagi pihak Malaysia terkesan masih menutupi kasus itu di samping sangat terlambat melaporkan peristiwanya ke KBRI," jelas mahasiswa program S3 ilmu kesejahteraan sosial Universitas Indonesia itu.  

Ia mengatakan, kasusnya terjadi pada 24 Maret 2012 dini hari dan pemberitahuannya baru terjadi sekitar 2 April 2012, jelas tidak bisa ditoleransi sama sekali. Selain menarik Dubes RI dan mengusir Dubes Malaysia, lanjut Syahganda, pemerintah RI juga harus terus mengusut peristiwa tersebut sampai tuntas serta membawanya ke mahkamah internasional, demi menjaga kehormatan bangsa dan membela warga negaranya atas penistaan Malaysia.  

Ia menambahkan, jika pemerintah RI terkesan mendiamkan atau tidak bersikap keras, maka Malaysia akan semakin menganggap remeh Indonesia sebagaimana berbagai kasus penistaan lainnya beberapa waktu lalu.

Menurutnya, kepolisian Malaysia telah melakukan kejahatan kemanusiaan karena melakukan penembakan membabi-buta pada warga negara lain khususnya TKI, meski terdapat alasan ketiga TKI diindikasikan sebagai perampok. "Di negara mana pun prosedur penanganan atau untuk menembak seseorang itu ada tahap-tahapnya, bukan langsung dibunuh," tegasnya.

Syahganda mengungkapkan, pemerintah RI memang harus mempertimbangkan pemutusan hubungan diplomatik kedua negara akibat Malaysia sering menodai kehormatan warga negara ataupun kedaulatan wilayah Indonesia. "Kita ini bangsa dan negara besar, tidak boleh takut sedikit pun kepada Malaysia jika tak ingin ada TKI dibunuh lagi, termasuk mendapat pelecehan terus-menerus," ujarnya. [E-8]