SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Selasa, 2 September 2014
Pencarian Arsip

Kaget dengan Vonis Hakim, Miranda Langsung Banding
Kamis, 27 September 2012 | 11:43

Miranda Gultom di ruang sidang pengadilan Tipikor [jakartaglobe] Miranda Gultom di ruang sidang pengadilan Tipikor [jakartaglobe]

[JAKARTA] Setelah mendengar vonis Majelis Hakim tiga tahun penjara dan denda Rp 100 juta atas kasus cek pelawat, Miranda Swaray Gultom mengaku kaget, dan dengan tegas langsung menyatakan akan naik banding.

"Saya kaget. Saya tidak menyangka. Saya tahu, saya tidak berbuat apa-apa. Dan Tuhan tahu, saya tidak berbuat apa-apa. Maka saya akan naik banding," tegas Miranda dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (27/9).

Seperti diketahui, Miranda Swaray Gultom dituntut dengan pidana penjara selama empat tahun dan denda Rp 150 juta. Sebab, dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama, yaitu melanggar Pasal 5 ayat 1 (b) UU Tipikor.

Sebelumnya, Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia tersebut, terancam hukuman maksimal lima tahun penjara. Sebab, dinyatakan terbukti bersama-sama terdakwa Nunun Nurbaetie memberikan traveller's cheque (TC) atau cek pelawat Bank International Indonesia (BII) senilai Rp 20,850 miliar kepada anggota DPR RI periode 1999-2004, yaitu Hamka Yandhu dari fraksi Partai Golkar, Dhudie Makmun Murod dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Endin J Soefihara dari fraksi PPP dan Udju Djuhaerie dari fraksi TNI/Polri.

"Terdakwa Miranda bersama-sama Nunun atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri pada Bulan Juni 2004 bertempat di jalan Cipete Raya dan Jalan Riau no. 17-21 atau di tempat memberi sesuatu, yaitu TC BII senilai Rp 20,850 miliar melalui Arie Malangjudo yang merupakan bagian dari total 480 cek pelawat senilai Rp 24 miliar kepada anggota DPR RI," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Supardi saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (24/7).

Di mana, lanjut Supardi, pemberian tersebut dilakukan karena berhubungan dengan pemilihan terdakwa selaku DGS BI tahun 2004. Agar terpilih sebagai DGS BI. Sehingga, dianggap melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a dan b UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Dan terancam hukuman maksimal lima tahun penjara.

Dalam penjelasannya, Penuntut Umum mengatakan perbuatan Miranda diawali dengan meminta bantuan kepada Nunun untuk dikenalkan dengan teman-teman di Komisi IX DPR RI. Guna meminta dukungan sebagai DGS BI sehingga tidak kembali gagal sebagaimana pemilihan DGS BI tahun 2003.

Kemudian, lanjut Supardi, ditindaklanjuti dengan adanya pertemuan di rumah Nunun antara Miranda dengan Endi J Soefihara, Hamka Yandhu dan Paskah Suzzeta. Dengan tujuan, agar fraksi Golkar memberi dukungan kepada Miranda.

Selain itu, terdakwa secara pribadi juga mengadakan pertemuan dengan dengan fraksi PDIP di Hotel Dharmawangsa. Di mana, meminta supaya didukung dalam pemilihan DGS BI tahun 2004.

"Terdakwa juga mengundang dari fraksi TNI/Polri untuk melakukan pertemuan. Di mana, terdakwa meminta agar para anggota Komisi IX DPR RI tidak menanyakan masalah pribadi," ujar Supardi.

Kemudian, Miranda terpilih sebagai DGS BI setelah melalui proses pengambilan suara. Dan pemberian TC BII direalisasikan pada tanggal 8 Juni 2004.

Selain memberi, Jaksa juga mengatakan Miranda telah menjanjikan sesuatu dengan sengaja menganjurkan orang lain melakukan perbuatan. Yaitu ,sengaja menganjurkan Nunun untuk melakukan perbuatan memberikan TC BII senilai Rp 20,850 miliar.

Dalam dakwaan alternatif ketiga, Jaksa mengatakan Miranda memberikan hadiah atau janji, yaitu TC BII senilai Rp20,850 miliar kepada anggota Komisi IX DPR RI karena tahu berperan dalam pemilihannya sebagai DGS BI tahun 2004. Sehingga, diancam dengan pidana Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan, dalam dakwaan alternatif keempat, Jaksa mengatakan Miranda sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan, yaitu menganjurkan Nunun untuk memberi hadiah atau janji yaitu TC BII senilai Rp 20,850 miliar. Padahal, tahu kewenangan anggota Komisi IX DPR RI memilih DGS BI tahun 2004. Sehingga, diancam dengan Pasal 13 UU Tpikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP. (N-8)




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!



Pemilu 2014

selengkapnya »»