Jika Terbukti Bersalah, Demokrat Harus Pecat Anas
Kamis, 10 Mei 2012 | 14:55

Anas Urbaningrum [google]

Berita Terkait

• Anas Dipastikan Penuhi Panggilan KPK

• Anas Siap Dijadwalkan Ulang Diperiksa KPK

• Kuasa Hukum Anas Mengundurkan Diri dari Demokrat

• Buyung Yakin Anas Ksatria, Tidak Seperti Gayus

• Adnan Buyung: Anas Terzalimi di Kasus Hambalang

[JAKARTA] Direktur Eksekutif Indo Barometer, M. Qodari mengatakan Partai Demokrat (PD) memang harus memecat dan memberhentikan kadernya yang terlibat korupsi, apabila terbukti bersalah.

“Namun masalahnya status Anas belum menjadi tersangka secara hukum. Ia baru menjadi tersangka dalam opini publik saja, walaupun itu jelas berpengaruh negatif pada partai. Hal ini akan berdampak besar bila pengadilan menetapkan Anas sebagai tersangka secara hukum,” ungkapnya ketika dihubungi SP, Kamis (9/5).

Hal ini sulit bagi partai karena aturan yang ada dalam AD/ART menyebutkan kader akan diberhentikan bila terbukti secara hukum menjadi tersangka. Akhirnya, pihak Demokrat pun menjadi tersandera oleh situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan. Menurut Qodari, bisa saja AD/ART partai yang menyebut bahwa kader dipecat dari jabatannya bila sudah ditetapkan sebagai terdakwa, dipertimbangkan untuk diubah bila anggota partai menginginkannya. 

Tentunya, hal itu harus melewati aturan yang berlaku di partai. Namun diakui, hal tersebut tergantung forum yang berwenang seperti munas, rakernas atau salah satu departemen atau bidang di PD. “Kalau munas itu jelas 5 tahun sekali dan akan repot nantinya, sementara bila munas luar biasa sulit terjadi, bila masalah benar-benar gawat dan mengancam partai. Kuncinya ada pada sosok SBY yang memiliki pengaruh. Namun ia terkesan membiarkan proses ini berjalan dengan dinamika yang ada. Ia akan melihat kondisi kedepan,” jelas dia.

Ditegaskan, bila Angie dicopot dari jabatannya di PD, tidak akan berdampak besar, karena secara hukum jelas bersalah dan statusnya sebagai tersangka. Sementara Anas bila dipecat yang belum resmi bersalah secara hukum, akan menimbulkan gejolak internal partai dengan melakukan perlawanan dari para pendukung ketua umum tersebut, baik di DPD maupun DPP.

“Ini bisa berdampak negatif pada PD sendiri yang merugikan dari sisi pamor partai di mata konstituen maupun internal partai. Namun, SBY lebih memilih internal partainya tetap utuh, meskipun opini publik sudah mengatakan negatif. Ia khawatir hal ini sewaktu-waktu bisa menjadi bom waktu yang tak bisa diperkirakan,” kata Qodari.

Oleh karena itu, bagi SBY, internal partai lebih penting untuk diselamatkan dan masalah pencitraan bisa dilakukan berikutnya dan diangkat kembali. Tetapi, SBY diyakini tidak akan mendorong terjadinya munas luar biasa. [H-15]