Jaksa Kecewa Nama Muhaimin Hilang dalam Putusan Hakim
Kamis, 29 Maret 2012 | 15:07

Ilustrasi

Berita Terkait

• Kesuksesan Muhaimin, ’Bangkrutkan’ PPTKIS

• Nama Muhaimin Tak Disebut dalam Putusan Dua Anak Buahnya

• 2017, PRT ke Luar Negeri Dihentikan

• KPK Kini Dalami Peran Muhaimin di Kasus Suap DPPID

• Dadong Mendengar Muhaimin Butuh Rp 1,5 Miliar untuk Kyai

[JAKARTA] Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menangani perkara suap Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) dengan terdakwa I Nyoman Suisnaya dan Dadong Irbarelawan tidak dapat menutupi kekecewaannya ketika mendengar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta. Sebab, nama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Abdul Muhaimin Iskandar tidak disebutkan dalam putusan terhadap dua terdakwa tersebut.

Ditemui usai sidang, salah satu JPU yang menangani perkara dengan terdakwa Nyoman, Muhibuddin menyatakan pertimbangan Majelis Hakim kering. Di mana, diduga karena tidak disebut nama Muhaimin dalam amar dan pertimbangan putusan Nyoman

"Pertimbangan hakim kering kerontang," kata Muhibuddin ketika ditanya tidak disebutnya nama Muhaimin dalam putusan Majelis Hakim, usai persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (29/3).

Sedangkan, JPU yang menangani perkara dengan terdakwa Dadong mengaku menghormati putusan Majelis Hakim yang tidak menyebutkan nama Muhaimin Iskandar.

Tetapi, menegaskan bahwa penyelidikan baru terkait kasus suap DPPID tidak hanya tergantung dari putusan Majelis Hakim.

"Penyelidikan baru tidak tergantung dari putusan Majelis Hakim. Kita bisa memulai kapan saja," kata jaksa M Rum ketika ditanyakan apakah tidak disebutnya nama Muhaimin akan menghalangi dibukanya penyelidikan baru, usai sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (29/3).

Seperti diketahui, nama Muhaimin Iskandar tidak disebut dalam amar putusan dua anak buahnya, yaitu  Kabag Perencanaan dan Evaluasi di Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT), Dadong Irbarelawan dan Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) P2KT, I Nyoman Suisnaya.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta yang menyidangkan Dadong dan Nyoman hanya menyatakan bahwa kedua terdakwa tersebut terbukti menerima uang Rp 1,5 miliar dari kuasa direksi PT Alam Jaya Papua, Dharnawati. Sebab, memasukkan empat kabupaten di Papua, yaitu Keerom, Manokwari, Mimika dan Teluk Wondama sebagai daerah penerima alokasi anggaran Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) dari APBN-P 2011 sebesar Rp 73 miliar.

"Terdakwa telah memasukan empat kabupaten untuk menerima DPPID. Untuk itu, saksi Dharnawati telah berikan uang Rp 1,5 miliar sebagai bagian dari komitmen fee sebagaimana kesepakatan antara terdakwa, Sindu Malik dan Dharnawati," kata Hakim anggota yang menyidangkan Nyoman, Eka Budi saat membacakan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (29/3).

Padahal, dalam tuntutan terhadap Dadong secara gamblang disebutkan bahwa uang Rp 1,5 miliar dari Dharnawati diperuntukkan bagi Muhaimin Iskandar.

"Kami berkesimpulan uang Rp 1,5 miliar benar-benar untuk kepentingan Muhaimin Iskandar," kata Jaksa Siswanto dalam sidang dengan terdakwa Dadong di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (12/3).

Demikian juga, dalam dakwaan Nyoman juga disebutkan bahwa uang Rp 1,5 miliar dari Dharnawati untuk Muhaimin Iskandar.

"Tanggal 23 Agustus saksi Dadong atau sepengetahuan terdakwa Nyoman menelepon Dharnawati tentang adanya kepeluan Rp 1,5 miliar untuk Muhaimin Iskandar," kata Muhibuddin saat membacakan dakwaan untuk terdakwa Nyoman.

Oleh karena itu, lanjut Muhibuddin, jaksa menyatakan bahwa perbuatan Nyoman dapat dipersalahkan karena telah menerima hadiah. Walaupun, penerima uang tersebut bukan untuk terdakwa, yaitu uang Rp 1,5 miliar dicairkan untuk keperluan Muhaimin. (N-8)