Imparsial: Publik Tak Puas dengan Kinerja Polisi
Senin, 18 Juli 2011 | 16:26

Ilustrasi aksi pengerebekan teroris [google]

Berita Terkait

• Oknum Polisi Diduga Tabrak Lari Mobil Pejabat

• 88 Anggota Polisi Dipecat Selama 2011

• Terlibat Kasus Suntik Tabung Gas, Oknum Perwira Polisi Diringkus

• Diduga Mencuri Mobil Rental, Anggota Polisi Udara Ditembak

• Penyiraman Soda Api, Dua Oknum Polisi Ditahan

[JAKARTA] Publik di Jakarta menyatakan ketidakpuasan terhadap kinerja semua bidang oleh polisi terkecuali dalam penanganan kasus terorisme, sebut LSM Imparsial.

"Dari survei yang kami peroleh, nampak ketidakpuasan publik di DKI Jakarta terhadap konerja polisi cukup tinggi dan hampir di semua bidang. Terkecuali dalam penanganan kasus terorisme. Meski penanganan terorisme memperoleh respon positif tapi tidak bisa menjadi ukuran bahwa kinerja polisi telah membaik," kata ketua survei tersebut Ghufron Mabruri kepada pers di Jakarta, Senin (18/7).

Hasil survei itu dilakukan sehubungan hari ulang tahun ke-65 Bhayangkara di DKI Jakarta selama periode 17 Juni-04 Juli 2011 untuk mengetahui dan mengevaluasi kinerja polisi di masa reformasi.

Ghufron menambahkan bahwa reformasi kepolisian seharusnya dijalankan untuk memperbaiki institusi dan kinerja polisi.

Ketidakpuasaan masayarakat bisa menjadi salah satu indikasi adanya kegagalan reformasi di tubuh kepolisian saat ini.

Ia juga mengatakan, hasil survei yang dilakukan oleh Imparsial, yaitu sebanyak 61,2 persen tidak puas, 33,4 persen puas, dan sebesar 5,4 persen tidak tahu.

Kepuasaan kinerja polisi dirasakan masyarakat di bidang penanganan terorisme sebesar 67,0 persen yang mengaku puas.

Namun, untuk bidang penanganan korupsi, penanganan lalulintas, penanganan curanmor, penegakkan hukum dan HAM, penanganan narkoba, penanganan premanisme dan penanganan SARA masyarakat mengaku tidak puas dengan kinerja kepolisian DKI Jakarta.

Ghufron melanjutkan, ketidakpuasan masyarakat DKI Jakarta juga dipengaruhi oleh indikator lainya yaitu, keterlibatan aparat polisi dalam sejumlah kasus kejahatan dan penyimpangan khususnya KKN, seperti dugaan keterlibatan dalam korupsi, mafia hukum, pungutan liar, narkotika, dan masih melakukan penyiksaan saat melakukan investigasi.

Ia melanjutkan, lemahnya pengawasan terhadap institusi kepolisian merupakan hambatan tertinggi dalam kinerja kepolisian dalam menghadapi persoalan yang dihadapi kepolisian, lalu disusul oleh persoalan korupsi, tingkat kesejahteraan, dan ketiadaan sanksi.

Pendiri Imparsial, Rusli Marpaung mengatakan bahwa hasil ini nantinya akan disampaikan langsung kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Kapolri.

Survei ini dilakukan dengan jumlah sampel sebanyak 500 orang yang memenuhi syarat 17 tahun keatas atau sudah menikah, dilakukan di lima kota madya se-DKI Jakarta.

Adanya survei tersebut diharapkan akan menimbulkan efek domino untuk kepolisian di berbagai daerah di luar DKI Jakarta, agar memeperbaiki kinerja kepolisan di mata masyarakat Indonesia. [Ant/L-9]