Sri Mulyani soal Suap Pegawai Pajak

Hindari Hubungan Langsung dengan Wajib Pajak
Minggu, 24 Juni 2012 | 12:18

Sri Mulyani. [Dok. SP]

[ST PETERSBURG] Reformasi sistem perpajakan mutlak dilakukan untuk mencegah terjadi suap di kalangan pegawai Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menghindari korupsi perpajakan adalah menghindari hubungan langsung antara pegawai Ditjen Pajak dan pihak perusahaan wajib pajak.

Hal itu dikatakan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarwati saat ditemui empat wartawan Indonesia di St Petersburg, Rusia, Jumat (22/6) malam waktu setempat atau Sabtu (23/6) dinihari WIB.  

Wartawan SP, Asni Ovier DP melaporkan, Sri Mulyani berada di Rusia sebagai Managing Director World Bank untuk menghadiri St Petersburg International Economic Forum.

Sri Mulyani mengatakan, konsep reformasi birokrasi di jajaran kementerian keuangan, termasuk di Ditjen Pajak, sudah dilaksanakan ketika dia menjadi menteri keuangan (menkeu).

Intinya, dia ingin membuat Ditjen Pajak transparan dan setiap kegiatan di sana dilakukan berdasarkan prosedur operasi standar (SOP). Selain dilakukan pengawasan internal, juga perlu diperkuat kerja sama dengan pihak luar, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jaksa, polisi, dan media massa.

"Sebab, kita bicara tentang 30.000 pegawai pajak. Yang dilakukan adalah reformasi sistem. Dibuat aturan yang jelas, mengurangi transaksi langsung, memperbaiki remunerasi, dan mengawasi perusahaan-perusahaan wajib pajak mengalihkan kewajibannya ke perusahaan lain milkinya juga," katanya.

Dikatakan, dengan desain reformasi birokrasi seperti itu, besar kemungkinan pegawai pajak yang nakal ditangkap. Untuk itu, dia menyambut baik langkah yang dilakukan KPK dan aparat hukum lain menangkap beberapa pegawai pajak.

"Penangkapan pegawai pajak yang diduga terlibat korupsi dan pemberitaan yang besar dari media massa diharapkan bisa memberikan efek jera. Memang, hal itu juga akan membuat masyarakat menghakimi seluruh pegawai pajak buruk. Tapi, dulu saya katakan, daripada dipermalukan, lebih baik disiplin dulu di dalam," ujarnya.

Dia juga mengingatkan, tidak ada satu pun institusi di dunia yang lepas dari praktik kecurangan, meskipun pegawainya diberi gaji besar. Pasalnya, sikap tamak selalu ada di kalangan masyarakat mana pun.

Jadi, masyarakat jangan langsung kecewa ketika menemukan aparat negara yang ditangkap karena memiliki sikap tamak. Masalah yang harus dipecahkan bersama adalah bila ada orang tamak yang tidak ditangkap atau diadili di meja hijau. Hal seperti itu justru akan semakin menumbuhkan sikap tamak di kalangan masyarakat lain.

Dikatakan pula, korupsi yang terjadi di Indonesia harus dilihat secara mendalam, apakah hanya berupa kasus-kasus atau ada persoalan sistem. Dengan demikian, pencegahan korupsi bisa dilakukan dengan baik.

"Saya sudah pergi ke banyak negara. Semua ingin memperbaiki institusi melalui reformasi birokrasi. Jadi, harus dilihat, apakah korupsi itu karena sistem atau ada hal lain," ujarnya. *