Harga Bahan Pokok Di Buru Naik Tiga Kali Lipat
Kamis, 20 September 2012 | 7:27

Ilustrasi sembako [google]

[AMBON] Temuan dan eksploitasi kandungan  emas di Gunung Botak, Kabupaten Buru, ternyata tidak serta merta membawa berkah bagi perekonomian daerah. 
 
Direktur Eksekutif Moluccas Economyc Reform Institute (Moeri), Tammat R. Talaohu mengatakan, fenomena ini terlihat nyata ketika harga-harga barang kebutuhan pokok masyarakat di daerah penghasil minyak kayu putih itu naik hingga tiga kali lipat yang dipicu inflasi, hingga 300 persen. 

Kondisi ekonomi Buru diperparah dengan tiadanya tindakan nyata dari pemda setempat. Satu ikat sayur kangkung misalnya, dalam kondisi normal, harganya tak lebih dari Rp 5.000. Kini harganya melonjak hingga Rp 20.000/ikat 

“Harga bahan bakar minyak (BBM) juga mengalami kenaikan hingga tiga kali lipat yang memicu kenaikan ongkos transportasi. Dampak paling tragis adalah terpukulnya sektor pertanian,” kata Tammat kepada SP di Ambon, Kamis (20/9). 

Dikatakan Tammat, Buru adalah lumbung pangan nasional dalam blue print ketahanan pangan yang ditetapkan pemerintah. Tetapi saat ini, sektor pertanian, utamanya produksi padi Pulau Buru telah mengalami kemerosotan drastis hingga mencapai level yang belum pernah terjadi sebelum ini.  
 
“Bahkan kemarau panjang yang ekstrim sekalipun tidak pernah berakibat pada penurunan produksi padi seperti yang terjadi saat ini. Fenomena ini tidak saja berdampak memberatkan dan merugikan perekonomian Buru, tetapi sekaligus akan membahayakan bagi perekonomian Maluku,” kata Tammat.

Sebab Buru Tammat menambahkan, adalah penyuplai utama bahan pangan bagi pasar Ambon.

“Anehnya, Pemkab Buru dan Pemprov Maluku tidak melihat hal ini sebagai suatu ancaman sehingga sampai saat ini belum kelihatan adanya langkah-langkah preventif yang ditempuh untuk meminimalisir dampak tersebut.  Apa yang terjadi di Buru adalah hyper inflasi. Kabupaten itu secara ekonomi sebenarnya sudah bangkrut dan pemerintahannya praktis telah gagal melakukan fungsi pelayanan dan memenuhi kebutuhan dasar warganya. Selain itu, tugas utama pemerintah untuk melindungi warganya juga tidak terlaksana,” papar Tammat. 
 
Sederhananya, pemerintahan di Buru adalah pemerintahan bebek yang lumpuh (lame duck goverment). Sebab praktis sudah tidak ada lagi fungsi-fungsi untuk menjalankan roda perekonomian, pelayanan dan perlindungan terhadap warganya. Keamanan dan ketertiban di Buru pasca temuan tambang emas seperti daerah tak berhukum.

“Pembunuhan, perampokan, penipuan, prostitusi, perampasan hak-hak warga terjadi secara kasat mata setiap hari tetapi tidak ada upaya signifikan dari Pemkab untuk menanganinya,” jelasnya. 
 
Guna meredakan melambungnya harga-harga kebutuhan pokok, Pemkab tidak bisa lagi mengandalkan operasi pasar, karena hanya berdampak sementara. Perlu sinergi antara Pemkab, Pemprov dengan Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan sebagai motor dan tim utama.  
 
Selain itu, perlu ada insentif baru bagi petani, perlindungan harga, pembangunan dan perbaikan insfrastruktur irigasi hingga perbaikan teknologi pasca panen. Semua ini diperlukan untuk membuat sektor pertanian kembali menarik mengalahkan kemilau emas. ‘Hal penting lainnya adalah memastikan bahwa hukum ditegakkan, ketertiban tercipta sehingga ada rasa aman dan nyamandalam masyarakat,” kata dia. [156]