SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Selasa, 29 Juli 2014
Pencarian Arsip

Gubernur NTT Tolak Perpanjangan Masa Dinas Pejabat Eselon II dan III
Selasa, 1 Februari 2011 | 8:04

Gubernur NTT, Frans Lebu Raya Gubernur NTT, Frans Lebu Raya

[KUPANG]  Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Frans Lebu Raya menolak usulan Ketua DPRD NTT Ibrahim Agustinus Medah untuk memperpanjang masa dinas sejumlah pejabat eselon II dan III yang akan memasuki masa pensiun atau purna bhakti dengan alasan kaderisasi.

Penolakan itu disampaikan Gubernur Lebu Raya kepada SP di Kupang, Selasa (1/2) pagi.

Dikatakan, surat Ketua DPRD tertanggal 5 Januari 2011 nomor 09/SK/B/DPRD/2011 perihal dukungan terhadap kebijakan perpanjangan batas usia pensiun bagi PNS yang menduduki jabatan eselon I dan II sesuai PP Nomor 65 Tahun 2008, tidak dapat diterima dengan berbagai alasan, diantaranya kaderisasi. Penolakan resmi sudah disampaikan lewat surat nomor Up.013.1/1/24/JS/2011.

Gubernur menyampaikan terima kasih kepada DPRD yang telah memberikan perhatian terhadap kebutuhan pejabat di lingkup Setda NTT. Gubernur sangat menghargai  surat Ketua DPRD NTT namun permintaan itu tidak dapat diterima demi kaderisasi pejabat  di birokrat.

Aturan yang menyepakati  batas usia pensiun  PNS yang menduduki jabatan esolon I dan II dapat di perpanjang dari  56 tahun sampi 60  tahun jika memiliki keahlian dan pengalaman yang sangat dibutuhkan organisasi, memiliki moral dan integritas yang baik dengan menunjukkan kinerja yang baik, sehat jasmani, dan rohani serta mempertimbangkan proses kaderisasi di lingkungan instansi pemerintah.

Ia menambahkan, sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian dia dapat menetapan kebijakan untuk memperpanjang atau tidak memperpanjang usia pensiun  dengan menetapkan pejabat-pejabat yang memenuhi  syarat kumulatif. Sejak tahun 2008, pemerintah telah mengambil kebijakan tidak memeperpanjang usia pensiun bagi eselon I dan II. Mereka yang telah mencapai usia pensiun 56 tahun diberhentikan dari jabatan stukturalnya dan diberikan masa bebas tugas atau masa persiapan pensiun paling lama satu tahun, sejak yang bersangkutan diberhentikan.    

Sebelumnya, Ketua DPRD NTT Ibrahim Agustinus Medah dalam suratnya mengatakan, sehubungan dengan meningkatnya kebutuhan pelayanan bagi masyarakat NTT yang membutuhkan peran dan fungsi aparatur pemeritah yang berkualitas dan handal, DPRD memberikan dukungan politik kepada gubernur berdasarkan data pejabat eselon II, dalam tahun 2011 tercatat 10 orang yang memasuki masa pensiun.

Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, menurut surat Ketua DPRD NTT itu, tanpa bermaksud mencampuri kewenangan gubernur dan wakil gubernur di bidang kepegawaian, DPRD mendukung kebijakan perpanjangan batas usia pension PNS yang menduduki jabatan eselon II sesuai PP nomor 32 tahun 1979 dan PP nomor 65 tahun 2008, jo Surat Edaran Menpan nomor SE.04/M.PAN/03/2006 tanggal 28 Maret 2008. [YOS/ 120] 
 




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!



Pemilu 2014

selengkapnya »»