SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Sabtu, 23 Agustus 2014
Pencarian Arsip

Gubernur Jabar Mangkir dari Panggilan PTUN
Kamis, 14 Maret 2013 | 11:52

Ahmad Heryawan [jakartaglobe] Ahmad Heryawan [jakartaglobe]

[BANDUNG] Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung Lulik Tri Cahyaningrum mengaku kecewa dengan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan yang mangkir saat dipanggil ke pengadilan.  

Pemanggilan itu terkait gugatan dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, serta Federasi Gabungan Serikat Buruh Independen yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia. Mereka menggugat Surat Keputusan Gubernur Jabar Nomor 561/Kep.56-Bangsos/2013 Tentang Izin Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum  Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2013.  

“Tergugat sama sekali tidak pernah hadir saat dipanggil. Gubernur tidak kooperatif. Kuasa hukumnya juga tidak hadir,” ungkap Lulik di Bandung, Rabu (13/3).  

PTUN memanggil gubernur untuk meminta berbagai dokumen dan berkas-berkas yang melatarbelakangi penerbitan objek sengketa. PTUN Bandung perlu memeriksa berkas-berkas tersebut.  

Akhirnya, sambung Lulik, pihaknya mencari berkas-berkas tersebut sendiri lewat internet. “Kalau nanti gubernur tidak hadir juga kami akan panggil lewat Menteri Dalam Negeri atau lewat izin Presiden. Undang-undang memungkinkan kami untuk melakukan hal itu,” ujar dia.  

Majelis Pekerja Buruh Indonesia menggugat gubernur karena memberikan izin kepada 257 perusahaan di Jabar untuk menangguhkan pelaksanaan upah minimum tahun 2013. “Proses keluarnya izin penangguhan itu diduga tidak disertai kelengkapan syarat atau prosedur yang berlaku,” kata salah seorang kuasa hukum buruh, Arip Yogiawan dari Lembaga Bantuan Hukum Bandung.  

Arip mengungkapkan, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Mininum, pengajuan penangguhan itu harus dilengkapi persetujuan dari serikat pekerja sebagai salah satu persyaratannya.  

“Banyak yang belum mendapatkan izin atau kesepakatan itu dari serikat pekerja tapi mengajukan penangguhan dan dikabulkan gubernur,” ujar Arip.  

Sebelumnya, gubernur menetapkan kenaikan upah minimum yang diajukan oleh 26 pemerintah kabupaten dan kota pada bulan November 2012 lalu. Kenaikan rata-rata upah minimum kabupaten dan kota di Jabar untuk tahun 2013 mencapai 25,6%. Angka ini didapat dari perhitungan rata-rata kenaikan upah minimum lima kawasan industri.  

Beberapa wilayah yang upah minimumnya menembus angka Rp 2 juta, antara lain, Kota Bekasi yang upah minimumnya naik dari Rp1.470.000 jadi Rp 2,1 juta, Kota Bogor dari Rp 1.174.200 menjadi Rp 2.002.000, Kabupaten Bogor dari Rp1.269.320 menjadi Rp2.002.000, dan Kabupaten Karawang dari Rp1.269227 menjadi Rp 2 juta.  

Perusahaan-perusahaan yang mengajukan penangguhan pembayaran itu tersebar 11 wilayah. Namun mayoritas berada di kawasan industri Karawang, Bogor, dan Purwakarta.  

Terkait proses persidangan yang bakal digelar pekan depan, Lulik mengatakan dirinya akan menjadi hakim ketua dalam kasus itu. “Karena ini penting, banyak buruh yang berunjukrasa. Sidang juga akan kita jadwalkan seminggu dua kali sehingga bisa cepat selesai,” kata Lulik. [153]    




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!



Pemilu 2014

selengkapnya »»