Golkar dan PKS Tidak Berkoalisi dengan Demokrat
Sabtu, 26 Februari 2011 | 11:06

Wakil Sekjen Partai Golkar, Happy Bone Zulkarnain

Berita Terkait

• Pasangan Golkar Kalahkan Demokrat

• PKS Ambil Ancang-ancang Keluar dari Koalisi pada 2013

• PKS Bantah Bermain di Dua Kaki

• Buka Peluang Capres Non-Parpol

• Golkar Kuat Jika Keluar Koalisi

[JAKARTA] Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak berkoalisi dengan Partai Demokrat melainkan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Karena itu tidak elok partai yang satu mengancam partai lain dalam koalisi.

Demikian disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Golkar Happy Bone dan Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Nasir Jamil dalam diskusi bertajuk “Koalisi Pecah, Kabinet Terbelah” di Jakarta, Sabtu (26/2). Pembicara lainnya adalah pengamat politik dari UI Arbi Sanit dan Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Saan Mustopa.

“Tidak boleh ada partai mengancam partai lainnya. Kami berkoalisi dengan Presiden bukan dengan Partai Demokrat. Tujuannya adalah mengamankan Presiden SBY hingga 2014. Nah, kebijakan-kebijakan yang bertujuan mensejahterakan rakyat harus didukung oleh partai yang tergabung dalam Koalisi. Tapi mengapa, hak angket tidak didukung malah kemudian mengancam akan mengevaluasi. Padahal, Presiden tidak memberikan tanda untuk mengevaluasi,” kata Happy Bone.

Happy mempertanyakan sejarah koalisi kepada Partai Demokrat. “Koalisi adalah untuk pengamanan Presiden, yang kebetulan ketua Setgab. Komitmen itu sampai 2014. Tidak boleh mencederai proses demokrasi. Ini bukan pembelajaran politik yang baik. Tapi yang terjadi adalah politik kekanak-kanakan. Kita ini duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Hak angket itu dinamika parlemen. Yang terjadi adalah penyanderaan politik,” katanya.

Happy melanjutkan, hak angket adalah momentum yang terlewatkan untuk memberantas mafia pajak. Padahal, pemberantasan mafia pajak adalah kebijakan prioritas SBY. “Golkar di koalisi karena punya makna. Kalau Partai Demokrat menyatakan akan mengevaluasi, ini merupakan penyanderaan politik. Koalisi bukan penyanderaan politik. Koalisi bukan dipaksakan,” ucapnya.

Nasir Jamil menyatakan, Koalisi dibentuk berdasarkan kesetaraan dan kesamaan. Semua partai mempunyai hak yang sama dalam mengamankan kebijakan Presiden. “Bagaimana mungkin, karena mendukung Hak Angket kemudian Partai Demokrat malah mengancam mengeluarkan PKS dan Golkar. Padahal, usulan Hak Angket itu adalah untuk menumpas mafia pajak. Pernyataan-pernyataan dari Partai Demokrat bukanlah politik yang beretika,” katanya.

PKS, menurutnya, tetap berkomitmen dengan kontrak awal berkoalisi yakni mengamankan Presiden hingga 2014. “Kami kontrak dengan Presiden bukan dengan Partai Demokrat. Partai Demokrat juga tidak boleh melakukan ancam-mengancam,” katanya.

Sementara Wasekjen DPP Partai Demokrat Saan Mustopa menyatakan, perbedaan pendapat merupakan dinamika politik di parlemen. “Itu menjadi bahan evaluasi sebagai mitra kerja kita. Hak Angket sebagai momentum evaluasi koalisi. Semua perbedaan dan persamaan dan dinamika akan kita sampaikan, diharapkan Ketua Dewan Pembina bisa mengambil sikap. Kalau koalisi banyak perbedaan ya kita pertanyakan. Kita ingin ikhlaskan saja. Koalisi itu komitmen mengamankan Presiden sampai 2014,” katanya. [W-12]