SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Senin, 28 Juli 2014
Pencarian Arsip

DPR Ingin Pemilu 2014 Lebih Baik
Selasa, 28 Agustus 2012 | 9:42

[JAKARTA]  Ketua Komisi II DPR RI,  Agun Gunanjar Sudarsa mengatakan,  kekurangan yang terjadi selama Pemilu 2009 harus dijadikan pembelajaran untuk mengupayakan pemilu yang lebih baik pada 2014.

"Apa yang terjadi di Pemilu 2009 sudah terjadi dan kita harus belajar dari situ. Yang terpenting sekarang bagaimana membangun Pemilu 2014 menjadi lebih terukur, lebih berkualitas, lebih jujur dan adil," kata dia saat dihubungi di Jakarta, Selasa (28/8).

Agun Gunandjar mengemukakan, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu yang akan datang sudah mulai diupayakan dengan perbaikan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu dan seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Undang-Undangnya sudah diperbaiki semua. KPU dan Bawaslu sudah terbentuk jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan pemilu agar tidak terulang lagi kekurangan-kekurangan selama pemilu 2009," ujarnya.

Peningkatan kualitas pemilu, menurut dia, dapat terlihat pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta, khususnya hal yang menyangkut Daftar Pemilih Tetap (DPT).

"Pemilu DKI bisa menjadi contoh betapa e-KTP itu sangat berguna sebagai barometer untuk menguji DPT," katanya.

Bukan batasi Selanjutnya, Agun menilai baik tindakan KPU mengadakan pendaftaran akreditasi pemantau pemilu. Dia menganggap tindakan tersebut sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas dalam pengawasan proses pemilu.

"Pendaftaran akreditasi pemantau pemilu itu tidak bermaksud membatasi, namun untuk mengatur agar 'stakeholder'(pemangku kepentingan,red) yang terlibat betul-betul memiliki legitimasi dan kompetensi yang cukup untuk menjadi pemantau," kata dia.

Walaupun demikian, dia mengatakan, dirinya tetap memandang positif kekhawatiran yang dikemukakan Sekjen DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Tjahjo Kumolo mengenai terulangnya kejanggalan pemilu 2009, khususnya yang berhubungan dengan DPT dan teknologi informasi KPU.

Dia mengatakan, kekhawatiran itu merupakan kekhawatiran semua pihak sehingga menjadi suatu peringatan agar kekurangan yang terjadi pada pemilu yang lalu tidak terulang pada masa mendatang.

Selain itu, Agun menghormati keinginan PDI-P agar penanganan kasus dugaan mafia suara pada pemilu 2009 tetap dilanjutkan.

"Kalau PDI-P tetap menuntut dituntaskannya kasus pemilu 2009 itu hak mereka. Saya rasa hal itu menjadi pilihan dan kebijakan yang dilakukan PDI-P," ujarnya. [Ant/L-8]




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!



Pemilu 2014

selengkapnya »»