Diperiksa Lima Jam, Mirwan Ditanya Soal Pembahasan APBN
Kamis, 5 April 2012 | 17:15

Mirwan Amir [google]

Berita Terkait

• Sebut Keterlibatan Banggar, Fahd Mengaku Mendapat Ancaman

• Mirwan dan Mekeng Kompak Diam

• KPK Panggil Dua Pimpinan Banggar DPR

• KPK Kantongi Bukti, Pimpinan Banggar DPR RI Akan Dipanggil

[JAKARTA] Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, Mirwan Amir mengaku hanya ditanyakan perihal pembahasan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta pembahasan belanja daerah oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya hanya menjelaskan masalah pembahasan APBN, belanja daerah seperti apa. Itu saja," kata Mirwan usai diperiksa selama lima jam di KPK.

Sedangkan, Ketua Banggar dari Fraksi Golkar, Melchias Marcus Mekeng yang juga diperiksa oleh KPK enggan berkomentar banyak seputar pemeriksaannya. Dia hanya mengatakan kedatangannya untuk melengkapi berkas pemeriksaan saja.

"Saya hanya melengkapi berkas soal Wa Ode Nurhayati," kata Mekeng sambil berlalu menuju mobil yang akan membawanya meninggalkan kantor KPK, Jakarta.

KPK memang menjadwalkan panggilan pemeriksaan terhadap dua orang pimpinan Banggar, yaitu Ketua Banggar dari Fraksi Golkar Melchias Markus Mekeng dan Wakil Ketua Banggar dari Fraksi Demokrat, Mirwan Amir pada Kamis (5/4).

Saat dikonfirmasi, Kabag Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha mengatakan pemanggilan keduanya dilakukan sebagai saksi kasus dugaan suap alokasi anggaran Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) dari APBN 2011 dengan terdakwa Wa Ode Nurhayati.

"DIperiksa sebagai saksi untuk tersangka WON," kata Priharsa Nugraha melalui pesan singkat, Kamis (5/4) pagi.

Seperti diketahui, Wa Ode Nurhayati menyatakan keterlibatan Pimpinan Banggar dalam kasus yang telah menjeratnya. Bahkan, telah memastikan bahwa bukti yang diserahkannya ke KPK mampu membuktikan dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan pimpinan Banggar.

"Semua data terkait PPID itu sudah saya serahkan ke penyidik, tinggal proses hukum," ujar Nurhayati.

Hanya, saja politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini, tetap merahasiakan nama pimpinan Banggar yang disebutnya "bermain" dalam pengalokasian anggaran DPPID.

"Bukti-bukti sudah saya serahkan ke penyidik, nanti biar penyidik yang jelaskan. Yang pasti fakta persidangan tentu akan kelihatan semua," ungkapnya.

Wa Ode Nurhayati sendiri telah resmi ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 9 Desember 2011 lalu. Atas dugaan, menerima janji atau hadiah.

Wa Ode diduga menerima pemberian berupa uang Rp 6 miliar dari pengusaha Fahd A Rafiq yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka, terkait penetapan tiga kabupaten di Aceh, yaitu Pidi, Benar Meriah, dan Aceh Besar, sebagai daerah penerima dana PPID.

Menurut informasi, dana tersebut merupakan komitmen fee sebanyak 5-6 persen dari dana PPID untuk tiga kabupaten di Aceh dengan total nilai Rp 40 miliar. Tetapi, dikabarkan, sebagaian dana yang diterima tersebut sudah dikembalikan karena salah satu kabupaten gagal mendapatkan dana PPID. (N-8)