SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Senin, 28 Juli 2014
Pencarian Arsip

Dibutuhkan GBHN untuk Bangun Indonesia Sesuai Pancasila
Senin, 30 September 2013 | 16:01

Nilai yang terkandung di Pancasila [google] Nilai yang terkandung di Pancasila [google]

[JAKARTA] Indonesia saat ini membutuhkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang dihapus semenjak bergulirnya reformasi. GBHN dibutuhkan karena saat ini tidak ada arah yang jelas dalam membangun Indonesia. Selain dianggap telah menyimpang dari nilai falsafah Pancasila, tidak adanya GBHN sebagai panduan pembangunan, membuat kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah saling tumpang tindih.

Peneliti Senior dari Indonesian Public Institute, Karyono Wibowo, mengatakan, meski merupakan produk Orde Baru, GBHN menjadi panduan yang dapat digunakan untuk membangun Indonesia dan kembali pada jalur cita-cita bangsa sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila. Dikatakan, adanya GBHN membuat kebijakan yang diambil pemangku kebijakan, mulai dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sejalan dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat.

"GBHN penting sebagai platform atau blueprint pembangunan, dan memperbaiki bangsa yang sesuai Pancasila dan UUD. Tidak adanya GBHN atau platform pembangunan membuat terjadinya bentrokan kebijakan antara Kementerian Pertanian dengan Kementerian Perdagangan misalnya," kata Karyono dalam diskusi 'Membangun Ideologi Bangsa di Kalangan Muda untuk Memperkuat Karakter dan Jatidiri Bangsa' di Condet, Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (30/9).

Dalam diskusi yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia Reformasi (PWRI) ini, Karyono memaparkan, penyimpangan terhadap Pancasila karena tidak adanya GBHN, membuat sumber energi dinikmati asing. Pertamina hanya kuasai 17 persen, sementara 70 persen dikuasai perusahaan asing, dan sisanya perusahaan lokal yang bekerjasama dengan perusahaan asing.

Belum lagi dalam hal kebijakan pangan. Tidak adanya kedaulatan pangan yang memihak pada petani, membuat Indonesia mengalami krisis pangan, dan harus impor berbagai pangan.

"Pemerintah harus konsisten untuk kembali pada jatidiri bangsa, yaitu Pancasila," tegasnya.

Menurut Karyono, selain GBHN, yang diperlukan dalam membangun Indonesia pengamalan Pancasila yang terbebas dari dogma dan simbol yang didoktrin selama Orde Baru. Dikatakan, hal itu harus dimulai dari prilaku pemimpin. Menurut dia, jangan pernah meminta rakyat mengamalkan Pancasila, tetapi prilaku pemimpin justru melanggar Pancasila.

"Rakyat sekarang jadi berpikir buat apa berprilaku Pancasila, kalau pemimpinnya korupsi," katanya. [F-5]




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!



Pemilu 2014

selengkapnya »»