Demokrat Pakai Survei Cari Capres 2014
Selasa, 8 Mei 2012 | 10:04
Hayono Isman (Foto: Istimewa) [JAKARTA] Partai Demokrat (PD) sampai saat ini belum
mengumumkan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang
akan diusung pada Pemilihan Presiden (pilpres) 2014. Mereka masih akan melihat hasil survei dan juga
mendengarkan aspirasi kader di daerah terlebih dahulu sebelum menetapkan capres
dan cawapres.
Hal tersebut disampaikan anggota Dewan Pembina (Wanbin) PD
Hayono Isman di Jakarta, Senin (7/5). Dikatakan, sesuai arahan Wanbin PD maka kader PD belum diperbolehkan membahas
mengenai figur yang bakal diusung menjadi capres maupun cawapres. Namun,
menurut dia, kemungkinan adanya pembicaraan informal dari kader PD menyangkut
capres bisa saja terjadi. "Kita baru akan bahas (capres-cawapres, Red)
pada 2013," tegas Hayono.
Ketika ditanya kemungkinan PD mengusung Wakil Presiden 2004-2009, Jusuf Kalla
(JK) sebagai capres, Hayono menjawab bukan suatu hal mustahil, kalau JK juga
akan jadi salah satu calon yang dibahas.
Artinya, lanjut dia, PD bisa saja mengusung capres dari
luar partai. Sedangkan untuk cawapres dari PD. Tapi, bisa juga sebaliknya.
"Pak JK seorang tokoh yang dihormati. Bukan mustahil Pak JK jadi salah
calon yang dibahas. Tapi sekali lagi, belum sekarang PD bicarakan capres,"
tandasnya.
Ditambahkan, PD yakin tidak akan terlambat meskipun partai
lain sudah memunculkan beberapa nama yang bakal diusung. "Arahan Pak SBY
(Ketua Wanbin Susilo Bambang Yudhoyono, Red ) tentu sudah diperhitungkan. Insya Allah tidak terlambat. Sehingga
capres-cawapres Demokrat, bisa dikenal saat kita ikut Pilpres 2014,"
tandas Hayono.
[CKP/O-2]
Komentar Untuk Artikel Ini
Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!
Wah...Ternyata 10% Pengguna Facebook Bukan Manusia?
Sekuel Star Trek Puncaki Box Office
Satu Lagi Teman Wanita Fathanah Kembalikan Uang Ke KPK
Klewang Libatkan Keluarga Bentuk Kerajaan Geng Motor
Berdharma Wisata Ke Tanah Lot, Siswa SMP Lumajang Nyolong Motor
Pesawat Lion JT 0535 Rusak Lagi, Penumpang Kecewa
Pemprov DKI Jakarta Harus Beri Sanksi 16 RS Mundur Dari Program KJS
