SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Jumat, 22 Agustus 2014
Pencarian Arsip

Demi Jamsostum, Buruh Siapkan 4 Aksi Besar Hingga Agustus
Senin, 1 April 2013 | 15:27

Konferensi pers sebelum Rapat Kerja II MPBI di Hotel Puri Denpasar, Jakarta, Senin (1/4) [SP/Fana]
Konferensi pers sebelum Rapat Kerja II MPBI di Hotel Puri Denpasar, Jakarta, Senin (1/4) [SP/Fana]

[JAKARTA] Menginjak bulan April 2013, Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) menyiapkan empat aksi besar hingga pidato kepresidenan pada 16 Agustus mendatang. Keempat aksi ini mengusung isu jamsostum (jaminan sosial dan tolak upah murah) yang diperjuangkan oleh payung besar gerakan buruh Indonesia ini, yaitu menghapus outsourcing, jalankan jaminan kesehatan, dan menolak kebijakan politik upah murah.

Presidium MPBI, Andi Gani Nena Wea mengatakan empat aksi besar pertama akan digelar pada 10 April yang dilanjutkan pada 1 Mei untuk memperingati Hari Buruh atau Mayday. Selanjutnya aksi mogok nasional bersama pekerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang masih menerapkan sistem BUMN, dan mogok nasional menjelang peringatan 17 Agustus.

Dikatakan Andi, dengan peserta sekitar 10 ribu buruh, aksi pada 10 April merupakan gabungan tiga konfederasi menjelang peringatan Hari Buruh atau Mayday.

"Aksi besar pada 10 April merupakan aksi pemanasan menjelang peringatan Mayday. Dengan peserta sekitar 10 ribu buruh," kata Andi dalam konferensi pers sebelum Rapat Kerja II MPBI di Hotel Puri Denpasar, Jakarta, Senin (1/4).

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KPSI) ini mengatakan, aksi 10 April mendatang akan dimulai dari Bunderan Hotel Indonesia sekitar jam 10.00 WIB. 10 ribu buruh akan menutup akses Jalan Thamrin. Selanjutnya, massa aksi akan longmarch ke Istana Negara, Kementerian Negara BUMN, Kementerian Koordinator Kesra, dan Kementerian Kesehatan.

"Tiga kementerian ini berkaitan erat dengan isu yang diusung MPBI soal jaminan kesehatan, upah murah, dan outsourcing," katanya.

Selanjutnya, pada 1 Mei bertepatan dengan Hari Buruh, sekitar 150 ribu buruh MPBI yang berada di Jabodetabek akan menyuarakan aspirasi mereka di Jalan Thamrin dan Sudirman. Hal ini berbeda dengan peringatan Mayday sebelumnya dimana MPBI memusatkan kegiatan mereka di Gelora Bung Karno. Hal ini untuk menekan pemerintah agar tidak lagi menganggap enteng aksi buruh.

"MPBI memutuskan untuk tidak lagi di Gelora Bung Karno. Kami akan fokus di Jalan Thamrin dan Jalan Sudirman dengan 150 ribu buruh dan pekerja yang ada di Jabodetabek, karena kami melihat pemerintah bermain-main dan tidak memiliki ketegasan soal isu buruh. Kami tegaskan buruh tidak bisa dipermainkan," tegas Andi.

Dengan peserta aksi yang cukup besar, Andi mengimbau masyarakat untuk mengantisipasi kemacetan yang terjadi. Pasalnya, setelah dari Istana, massa akan menuju Gedung DPR RI hingga sekitar pukul 18.00 WIB.

"Dipastikan mulai jam 09.00 WIB  sampai jam 18.00 WIB, Jakarta akan macet total," katanya.

Presidium MPBI lainnya, Said Iqbal menyatakan, aksi besar MPBI berikutnya akan digelar pada akhir Mei untuk menyuarakan pekerja di BUMN yang saat ini masih menggunakan sistem outsourcing. Padahal, kata Said, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) no 19 tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain (outsourcing) hanya membatasi terhadap lima jenis pekerjaan yang bukan pekerjaan utama perusahaan tersebut.

"MPBI akan organisir mogok nasional pada akhir Mei untuk menghentikan proses produksi setidaknya tiga BUMN, yakni Perusahaan Listrik Negara yang memiliki sekitar 41 ribu pekerja outsourcing, Telkom yang memperkerjakan lebih dari 20 ribu pekerja outsourcing dan Pertamina yang jauh lebih banyak dari itu. Sedang kami persiapkan, dan ini serius," tegas Said.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ini menyatakan aksi tersebut ditujukan kepada Menteri Negara BUMN (Menneg BUMN) yang terkesan tidak serius menyelesaikan persoalan outsourcing di tubuh BUMN. Dia meminta sebelum November atau sebelum diberlakukannya Permenakertrans itu diberlakukan, Menneg BUMN harus menerbitkan surat edaran yang berisi tidak lagi menggunakan jasa pekerja outsourcing.

Aksi besar terakhir yang akan dilakukan MPBI yakni pada 16 Agustus bertepatan dengan pidato kepresidenan.

"Ketika preiden pidato laporan pertanggungjawaban, dalam waktu bersamaan kami demonstrasi," jelasnya. [F-5]




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!



Pemilu 2014

selengkapnya »»