SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Senin, 21 April 2014
Pencarian Arsip

Bus Layang, Alternatif Solusi Kemacetan Jakarta
Kamis, 22 September 2011 | 11:59

Ilustrasi bus layang [google] Ilustrasi bus layang [google]

[JAKARTA] Bus layang bisa menjadi salah satu alternatif solusi transportasi dan kemacetan di Jakarta. Hal ini terjadi karena bus tersebut tetap memakai jalan yang ada. Tetapi hanya membangun rel di atas jalan raya yang sudah ada saat ini. Sehingga tidak memerlukan penambahan jalan baru.

Selain itu, terowongan di bawah rel bus setinggi dua meter tersebut tetap bisa dilalui kendaraan kendaraan berukuran kecil dan sedang, seperti sedan dan kendaraan jenis MPV (multipurpose vehicle). Demikian dikatakan Direktur Infinity Wahana, Jopie Widjaja saat mempresentasikan bus layang tersebut kepada perwakilan instansi terkait dari Pemprov di Jakarta, baru-baru ini.

Bus layang ini merupakan kerja sama antara Infinity Wahana, sebuah perusahaan swasta nasional dan Shenzen Hashi Future Parking Equipment Co dari Tiongkok.

Dikatakan, bus layang dengan panjang 10 meter dan lebar 6,45 meter ini mampu mengangkut sekitar 300 penumpang dalam satu gerbong bus. Setiap bus bisa membawa empat gerbong setiap perjalanan.

Dengan demikian bus ini mampu mengangkut 1.200 penumpang sekali jalan. Kelebihan lainnya yakni bus ini menggunakan listrik tenaga surya yang membuatnya murah dan bebas polusi. Dijelaskan, biaya operasional bus ini jauh lebih murah dibanding dengan subway atau monorail.

“Biaya operasi subway tinggi, karena AC yang ada di terowongan, sedangkan untuk monorail keamanan penumpang kurang terjamin,” kata Jopie.

Ia menjamin pengadaan bus layang tidak membutuhkan waktu yang lama. Bila sudah ada payung hukum dan penandatangan kesepakatan (MoU) antara Pemprov dan pihaknya, maka dalam satu tahun bus layang sudah dapat beroperasi di jalanan Jakarta.

 “Untuk tarif sekali jalan sekitar Rp 5.000,” kata Jopie.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Sayogo Hendro Subroto mendukung bus layang ini. Dukungan ini berdasar pertimbangan tidak diperlukannya anggaran dari daerah, karena pengadaan dan pengelolaan sepenuhnya dilakukan oleh pihak swasta. Selain itu, sulit bagi Jakarta saat ini untuk terus menambah ruas jalan.

“Jakarta sudah tidak mungkin bangun jalan lagi. Biaya pembangunan jalan sangat tinggi dan itu membuat anggaran terus tersedot,” ungkapnya. [FFS/H-14]




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!



Pemilu 2014

selengkapnya »»

AKTIVITAS & REKOMENDASI TEMAN