SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Kamis, 18 September 2014
Pencarian Arsip

Bermasalah, Ayat 6(a) Pasal 7 UU APBN Perubahan Bisa Dibatalkan MK
Senin, 2 April 2012 | 13:23

Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung Wibowo. [Dok.SP] Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung Wibowo. [Dok.SP]

[JAKARTA]  Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung optimistis Mahkamah Konstitusi akan membatalkan ayat 6(a) pada pasal 7 UU APBN Perubahan 2012 karena menilai tidak konsisten dengat ayat lannya.

"Saya melihat pasal 6a pada ayat 7 UU APBN Perubahan secara prosedur dan materi bermasalah," kata Pramono Anung di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (2/4).

Menurut dia, melihat sikap partai politik pendukung pemerintah yang tidak bulat, maka UU APBN Perubahan berpeluang kalah dalam gugatan di Mahkamah Konsitusi (MK).

Mencermati adanya perbedaan sikap yang cukup tajam di antara partai politik pendukung pemerintah, menurut dia, banyak hal yang sederhana menjadi rumit.

"Hal ini rawan dilakukan gugatan uji materi ke MK," katanya.

Menurut dia, banyak hal yang sebenarnya simpel tapi menjadi rumit karena di dalam pemerintahan atau partai politik pendukungnya tampak kurang harmonis, sikapnya beda-beda sehingga rawan dilakukan gugatan uji materi.

Pramono menambahkan, selain prosesnya bermasalah, substansi materinya juga bermasalah karena Pasal 7 ayat 6 dan pasal 7 ayat 6(a) maknanya berlawanan sehingga dengan mudah diajukan uji materi.

Pasal 7 ayat 6(a) yang telah disepakati pada sidang paripurna DPR pengesahan UU Perubahan 2012, pada Sabtu (31/1) dinihari menyebutkan, "Dalam hal harga rata-rata minyak Indonesia dalam kurun waktu enam bulan berjalan mengalami kenaikan atau penurunan rata-rata sebesar 15 persen dari harga minyak internasional yang diasumsikan dalam APBN Perubahan 2012, maka pemerintah berwenang untuk melakukan penyesuaian harga BBM".

Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Golkar, Fraksi PAN, Fraksi PPP, dan Fraksi PKB setuju dengan penambahan ayat 6(a) dalam Pasal 7 itu. Sedangkan, Fraksi PDI Perjuangan, FRaksi Gerindra, Fraksi Hanura, dan Fraksi PKS, menolak tambahan ayat tersebut.

Pada kesempatan tersebut, Pramono menegaskan, apa yang terjadi di DPR dengan segala keputusan tersebut adalah sebuah proses politik sehingga tidak bisa dinilai benar atau salahnya.

"Saya optimistis, gugatan uji materi akan dimenangkan MK, karena yang ditabrak bukan hanya prosedur, tapi esensi dasar dari Undang-undang APBN 2012," ujarnya. [Ant/L-9]  




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!



Pemilu 2014

selengkapnya »»