Bandara Soetta Diperluas, 2.000 Rumah Siap Digusur
Sabtu, 11 Februari 2012 | 7:22

Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang [google]

[SERANG] Bandara Internasional Seokarno-Hatta (Soetta) saat ini telah menjadi bandara tersibuk di wilayah Asia Pasifik.

Sementara luas lahan bandara saat ini hanya 1.740 hektare. Untuk mengatasi persoalan luas bandara yang semakin tidak memadai, karena semakin banyaknya maskapai penerbangan dan banyaknya penumpang, maka PT Angkasa Pura II, selaku pengelola bandara akan membebaskan lahan seluas 830 hektare untuk memperluas lahan bandara. 

Konsekuensinya sebanyak 2.000 rumah warga akan digusur. Rumah warga yang akan terkena penggusuran perluasan Bandara Soetta itu terdapat di lima desa yang terletak di dua kecamatan, di Kabupaten Tangerang.  Kelima desa itu antara lain Desa Rawa Rengas dan Rawa Burung Kecamatan Kosambi. Selain itu, Desa Kebon Cau, Bojong Renged dan Desa Teluk Naga yang terletak di Kecamatan Teluk Naga.

Deputi General Manager PT Angkasa Pura II Cabang Soekarno-Hatta Mulya Abdi di sela-sela rapat koordinasi dengan Gubernur Banten Hj Ratu Atut Chosiyah bersama jajarannya di Pendopo Kantor Gubernur di Serang, Jumat (10/2) menjelaskan, semua rencana pembangunan perluasan Bandara Soetta dikomunikasikan terlebih dahulu dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang, Pemerintah Kota Tangerang, dan juga Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

“Seluruh grand design perluasan Bandara Soetta dikomunikasikan dengan pemeritah daerah di Tangerang dan juga Pemprov Banten,” ujarnya.

Sementara terkait rumah warga yang akan terkena perluasan bandara tersebut,  lanjut Mulya, akan diserahkan kepada pemerintah daerah yang berada di wilayah tersebut.

“Apakah nanti warga yang terkena penggusuran itu akan direlokasi atau lainnya, semuanya diserahkan kepada masyarakat dan pemerintah daerah. Namun yang pasti PT Angkasa Pura II akan memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang terkena penggusuran,” ujarnya.

Menurut Mulya untuk mengantisipasi tidak adanya gejolak pada saat pembebasan lahan, pihaknya akan menaati aturan yang telah ditetapkan pemerintah, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengadaan Tanah. “Pada waktunya nanti, kami akan menyerahkan keputusan kepada masyarakat dan pemerintah daerah yang berada di wilayah pembebasan lahan tersebut,” katanya.

Mulya mengungkapkan, perbaikan sejumlah fasilitas akan dimulai tahun 2012 ini yakni perbaikan terminal III, setelah itu terminal I dan II. Selanjutnya pada 2014, akan dibangun terminal IV. Sementara untuk pembangunan rel kereta api, kata Mulya, ada beberapa alternatif yang ditawarkan. Salah satunya melalui jalur Stasiun Tangerang-Otista-Pasar Baru-KS Tubun-Jl Dr Sitanala-Jalan Akses Barat Bandara-Terminal I/II.

“Selain itu ada juga alternatif dari Stasiun Manggarai menuju Tangerang, lalu ke bandara. Namun yang pasti, semua akses kereta nantinya akan masuk melalui pintu belakang bandara,” jelasnya.

Menanggapi sejumlah rencana PT Angkasa Pura II tersebut, Gubernur Banten Hj Ratu Atut Chosiyah menyatakan sangat mengapresiasi rencana yang bersifat nasional tersebut.

Atut berjanji akan memfasilitasi PT Angkasa Pura II guna melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah di Tangerang baik itu Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang maupun Kota Tangerang Selatan. “Saya meminta dari jauh-jauh hari, pembebasan lahan itu jangan sampai ada masalah. Selain itu, pembangunan juga harus pro masyarakat Banten,” tegas Atut.

Atut juga meminta kepada PT Angkasa Pura II untuk menyisihkan sebagian dari pendapatannya untuk Banten, karena selama ini pendapatan dari Bandara Soetta seluruhnya masuk ke pemerintah pusat.

“Dari dulu saya terus perjuangkan agar sebagian hasil dari Bandara Soetta disisihkan untuk Banten. Pendapatan dari Bandara Soetta yang diberikan ke Banten  ini tentunya untuk memperbaiki infrastruktur menuju ke Bandara Soetta,” katanya. [149]