SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Rabu, 17 September 2014
Pencarian Arsip

Asia Human Rights: Kasus GKI Yasmin Pelanggaran HAM Serius
Senin, 9 Mei 2011 | 13:42

GKI Yasmin disegel Pemkot Bogor [google] GKI Yasmin disegel Pemkot Bogor [google]

[JAKARTA] Asia Human Rights Watch menilai pelarangan ibadah jemaat Gereja Kristen Indonesia (GKI) Taman Yasmin Kota Bogor merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) serius. Selain melanggar HAM tentang kebebasan beragama yang diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD)1945, pelarangan ibadah jemaat juga melanggar ketentuan hukum internasional (The International Covenant on Civil and Political Rights /ICCPR).

Wakil Direktur Divisi Asia Human Rights, Phil Robertson menjelaskan, masalah GKI Taman Yasmin sudah tidak bisa diselesaikan pada tingkat daerah. Sejak keluar keputusan Mahkamah Agung (MA), tidak ada niat baik (political will) dari Wali Kota Bogor, Diani Budhiarto untuk menyelesaikan masalah tersebut.

“Kami prihatin atas apa yang terjadi di Gereja Yasmin. Seharusnya, semua berjalan dalam ketetapan hukum yang telah dikeluarkan. Setiap warga negara berhak mendapat perlindungan dalam menjalankan peribadatan,” kata Phil Robertson, baru-baru ini.

Menurut Phil, pihaknya akan membicarakan masalah GKI Taman Yasmin dan upaya penegakkan hukumnya kepada pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dalam kesempatan yang sama, untuk mengingatkan Wali Kota Bogor, Asia Human Rights Watch juga akan mengirimkan surat tertulis.

Phil menekankan, ketidaktegasan penegakkan hukum di Indonesia, apalagi menyangkut pelanggaran hak asasi manusia di bidang kebebasan beragama bisa dilaporkan dalam sidang HAM Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss.

Pemerintah Indonesia nantinya harus bisa menjelaskan apa yang terjadi sesungguhnya dalam kasus GKI Taman Yasmin. Peribadatan jemaat GKI Yasmin di ujung Jalan KH Abdullah bin Nuh, Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, dibekukan setelah keluar Surat Keputusan (SK) Nomor 645.45-137 Tahun 2011 tentang pembekuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Penerbitan SK pembekuan IMB telah dilakukan untuk yang kesekian kalinya walaupun Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan peninjauan kembali (PK) Wali Kota Bogor dengan dikeluarkannya keputusan PK MA No 127/PK/TUN/2009 tertanggal 9 Desember 2010.

Setelah Pemerintah Kota Bogor membekukan IMB, ratusan jemaat GKI Taman Yasmin terpaksa beribadah di pinggir jalan di depan gereja. Namun, beberapa bulan belakangan ini, untuk menghambat jemaat beribadah di tempat tersebut, Kepolisian Resor Kota Bogor memarkir sejumlah kendaraan antihuru hara tepat di depan gereja. [Y-7]  




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

tongirlos | 5:14pm May 9, 2011

Dasar negara ini Pancasila tapi tidak berlaku untuk minoritas di daerah2 yang mayoritas muslim seperti Jawa Barat ini. Apalagi Gubernurnya PKS.




Pemilu 2014

selengkapnya »»