AS: 27 juta Orang Hidup dalam Perbudakan
Kamis, 28 Juni 2012 | 11:19

Menteri Luar Negeri AS, Hillary Rodham Clinton

[WASHINGTON] Sebanyak 27 juta orang masih hidup dalam perbudakan di seluruh dunia. Pernyataan itu dilontarkan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton, Selasa (19/6) saat AS meluncurkan laporan tahunan kasus perdagangan manusia. Saat pemerintah menyadari persoalan tersebut, ada banyak kemajuan dalam menghapus momok perdagangan manusia.  

"Sayangnya, akhir perbudakan resmi di Amerika Serikat dan di negara-negara lain di seluruh dunia belum berarti akhir dari perbudakan. Diperkirakan sebanyak 27 juta orang di seluruh dunia menjadi korban perbudakan modern, yang kita sebut perdagangan manusia," kata Clinton pada peluncuran laporan di Departemen Luar Negeri.  

Dikatakan, saat Amerika bersiap untuk menandai peringatan ke-150  tahun proklamasi emansipasi budak AS, setiap orang harus mencerminkan daya upaya untuk membebaskan seluruh 27 juta korban perbudakan.  

"Mereka yang menjadi korban perbudakan modern adalah perempuan dan laki-laki perempuan dan anak lelaki, dan cerita mereka mengingatkan kita pada jenis perlakuan tidak manusiawi sebagai manusia. Apa pun latar belakang mereka, di mana mereka hidup, setiap napas mengingatkan bahwa pekerjaan pemberantasan perbudakan tetap belum selesai," tambahnya.  

Dari 185 negara yang termasuk dalam laporan tahun 2012, hanya 33 negara sudah sesuai sepenuhnya dengan hukum untuk mengakhiri perdagangan manusia. Tapi lima negara telah pindah dari daftar hitam urutan bawah yang dikenal sebagai tingkat 3, termasuk Myanmar dan Venezuela. Dua negara itu masuk di antara 42 negara yang sekarang sebagai daftar pantauan tingkat 2.  

Myanmar telah dihapus dari daftar hitam karena pemerintahnya mengambil sejumlah langkah belum pernah terjadi sebelumnya untuk mengatasi kerja paksa dan wajib militer tentara anak. Myanmar telah melakukan sejumlah langkah untuk sebuah komitmen yang kredibel untuk melakukan anti-perdagangan reformasi selama tahun mendatang.  

Namun kini Suriah jatuh ke dalam daftar hitam untuk pertama kalinya, dalam sebuah langkah yang dapat memotong setiap bantuan AS. Suriah membuat lebih sulit untuk mendapatkan dukungan AS untuk dana dari organisasi seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional. 

 "Pemerintah Suriah tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum untuk pemberantasan perdagangan manusia dan tidak melakukan upaya yang signifikan untuk melakukannya," bunyi laporan Perdagangan Manusia 2012.  

Di antara 16 negara lain di daftar hitam antar alain Aljazair, Republik Demokratik Kongo, Libia, Korea Utara dan Arab Saudi.  Kenya merosot masuk ke daftar pantauan untuk kali pertama dalam lima tahun. Sementara Nigeria kehilangan tempatnya di tingkat 1, bergerak turun di daftar laporan tersebut karena banyak kasus perempuan dan anak-anak dipaksa menjadi buruh dan perdagangan seks.  

Tapi Clinton memuji fakta bahwa total 29 negara telah ditingkatkan ke peringkat yang lebih tinggi. Hal itu berarti pemerintah mereka telah mengambil langkah yang tepat.  

Clinton menyebutkan contoh negara Bangladesh, yang naik hingga dua tingkat karena membuat upaya yang signifikan untuk memenuhi standar minimum, termasuk lewat undang-undang anti perdagangan manusia yang komprehensif pada bulan Desember 2011.  

Duta Besar Luis CdeBaca, Direktur Kantor Anti Perdagangan Manusia, mengatakan jumlah orang yang secara resmi diidentifikasi sebagai korban perdagangan manusia dan perbudakan telah naik sebesar 28 persen sejak tahun 2011 menjadi 42.291 orang. Jumlah penuntutan pada tahun 2012 juga meningkat sebesar 10 persen menjadi 3.969 kasus.   Laporan tahun ini berfokus pada bagaimana untuk melindungi korban, dan mendesak pemerintah untuk memenuhi tantangan ke depan. "Para pelaku adalah penjahat.  Pemerintah yang memiliki kekuatan untuk menghukum penjahat dan memberikan jalur hukum kepada korban, ternyata berbuat dalam upaya mereka untuk menghadapi perbudakan modern," kata laporan itu.  

Tetapi juga pihak berpendapat bahwa perdagangan manusia dikemas dalam banyak cara terselubung. Perdagangan manusia tidak hanya tentang orang bergerak lintas batas untuk menjebak korban dalam prostitusi.  

"Pemerintah Amerika Serikat, dan masyarakat internasional, memandang perdagangan manusia sebagai istilah semua bentuk perbudakan modern yang dianggap kriminal. Inti dari pengalaman perdagangan adalah penolakan kebebasan, termasuk kebebasan untuk memilih mana dan bagaimana seseorang hidup, kebebasan untuk bekerja atau memilih untuk tidak bekerja, kebebasan dari ancaman, dan kebebasan integritas tubuh," kata laporan itu. [AFP/U-5]