Argentina dan Spanyol Rebutan Minyak
Rabu, 18 April 2012 | 11:35
Sejumlah demonstran membawa spanduk dengan warna bendera Argentina yang bertuliskan “YPF milik Argentina” di Buenos Aires, Argentina, Senin (16/4). Unjuk rasa ini mendukung pengambilalihan perusahaan eksplorasi minyak Spanyol oleh pemerintah Presiden Cristina Fernandez [AP] [BUENOS AIRES] Presiden Argentina Christina Fernandez telah
membuat marah Spanyol dengan memutuskan bahwa pemerintahannya akan
menasionalisasi perusahaan milik negara itu, Yacimientos Petrolíferos Fiscales
(YPF) dengan mengambil alih 51 persen saham yang dimiliki Repsol, perusahaan
milik Spanyol. Analis menilai nasionalisasi perusahaan YPF mungkin menjadi
pemecahan jangka pendek akan kebutuhan energi negara itu, tapi itu akan
mengirim sinyal buruk bagi iklim berinvestasi di Argentina.
YPF sendiri merupakan perusahaan milik negara sejak 1920-an
tinggal memiliki saham 7 persen. Niat
Fernandez mengambil alih semua saham asing di YPF juga akan mempengaruhi
perusahaan minyak milik negara Mexico, Petroleos, yang memiliki 10 persen saham
Repsol.
Fernandez telah menasionalisasi maskapai penerbangan
Argentina, dan dana pensiun swasta.
Dia mengatakan bahwa tujuannya tidak lain
untuk memulihkan kedaulatan negaranya. Fernandez menuduh Repsol menyebabkan
krisis energi dengan mengekspor terlalu banyak minyak Argentina dan gagal
berinvestasi secara lokal, bahkan membayar deviden besar ke luar negeri.
Nasionalisasi YPF merupakan pertaruhan untuk meningkatkan
popularitas Fernandez yang menurut jajak pendapat Poliarquia merosot dari 70
persen pada Januari menjadi 50 persen pada April ini. Popularitas Fernandez
semakin menurun menyusul skandal melibatkan wakil presidennya, inflasi tinggi,
ekonomi stagnan, pengurangan subsidi transportasi dan utilitas lain.
Rakyat Argentina telah memuji langkah Fernandez untuk
menasionalisasi YPF. Sekelompok orang telah memasuki pabrik YPF di La Plata dan
mengganti bendera Repsol dengan Argentina. Kemudian mereka menginjak bendera
Spanyol dan mengendarai mobil melindas bendera itu.
Spanyol merespons dengan mengeluarkan pernyataan mengecam
dan memprotes keputusan Fernandez. Madrid bersumpah akan membalas dendam.
Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy mengatakan bahwa
langkah itu telah merusak hubungan baik kedua negara dan akan merusak reputasi
internasional Argentina.
“Kebijakan tersebut merupakan langkah permusuhan dengan
Repsol, dan oleh karena itu juga dengan bisnis Spanyol, dengan demikian juga
bermusuhan dengan negara Spanyol sendiri,” kata Menteri Perindustrian Jose
Manuel Soria.
Pemerintah Spanyol mempersiapkan langkah balasan. Komisi
Eropa telah menunda pertemuan perdagangan bilateral antara Uni Eropa dan
Argentina, tanpa batas waktu. Negara-negara Barat lain mempertimbangkan
langkah-langkah perlawanan ekonomi, hukum dan diplomatik.
“Hal ini menciptakan sebuah ketidakpastian, yang tidak
membantu untuk hubungan ekonomi kami dan bagi perekonomian secara keseluruhan,”
kata Presiden Komisi Eropa Jose Manuel Barroso.
Sementara Presiden Meksiko Felipe Calderon mengingatkan
bahwa jalan menuju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan bukan jalan
pengambialihan.
Parlemen Argentina akan membahas rancangan undang-undang
untuk mendukung secara hukum langkah-langkah nasionalisasi YPF. Fernandez telah
menunjuk Menteri Perencanaan Julio de Vido dan Wakil Menteri Ekonomi Axel
Kicillof untuk menjalankan perusahaan. De vido mengungkapkan pengambilalihan
akan mengubah YPF menjadikan perusahaan lebih kuat, berprospek, tidak lagi
“konyol, bodoh dan autis”. Repsol memiliki 67 persen saham di YPF, dengan nilai
US$ 10,5 miliar. Bila Argentina mengambil alih 51 persen, maka saham Repsol
tinggal 6 persen. [AFP/AP/D-11]
Komentar Untuk Artikel Ini
Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!
Wah...Ternyata 10% Pengguna Facebook Bukan Manusia?
Sekuel Star Trek Puncaki Box Office
Satu Lagi Teman Wanita Fathanah Kembalikan Uang Ke KPK
Berdharma Wisata Ke Tanah Lot, Siswa SMP Lumajang Nyolong Motor
Klewang Libatkan Keluarga Bentuk Kerajaan Geng Motor
Pesawat Lion JT 0535 Rusak Lagi, Penumpang Kecewa
Pemprov DKI Jakarta Harus Beri Sanksi 16 RS Mundur Dari Program KJS
