Pilgub DKI

Ada KPPS Sengaja Terlambat Beri Undangan Hak Pilih
Selasa, 10 Juli 2012 | 13:29

Pilkada DKI Jakarta. [google]

Berita Terkait

• Jokowi ke Pademangan Melihat Kawasan Kumuh

• Jokowi-Basuki Resmi Pimpin Jakarta

• Mendagri: Rakyat Menunggu Realisasi Janji Jokowi-Basuki

• Jokowi Dilantik, Pedagang Pasar Gede Bagikan Bubur Sumsum

• Sutiyoso Siap Kritik Jokowi dan Basuki

[JAKARTA] Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) menilai, ada dugaan ketidaknetralan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pilkada DKI Jakarta 2012. Dugaan ketidaknetralan dilihat dari masih banyaknya masyarakat Jakarta yang hingga satu hari menjelang hari H pelaksanaan pemungutan suara, belum mendapatkan undangan memilih.  

"Ada dugaan ketidaknetralan KPPS. Masyarakat seolah dibuat malas untuk memilih. Modusnya, pemberian undangan sengaja dilambat-lambati atau nantinya malah sengaja tidak diberikan," kata Ketua KIPP Wahyu Dinata, kepada SP, di Jakarta, Selasa (10/7).  

Menurutnya, keterlambatan pemberian undangan memilih kepada masyarakat merupakan modus lama yang selalu dilakukan untuk menggembosi perolehan suara calon tertentu. Modus demikian dilakukan terutama di wilayah kantong-kantong atau basis suara calon yang diprediksikan memiliki kekuatan jumlah pendukung yang menjadi saingan terberat.  

Dalam pertarungan Pilkada DKI Jakarta 2012 saat ini, lanjutnya, masing-masing tim sukses (timses) pasti sudah melakukan pemetaan di wilayah mana saja yang menjadi kekuatan basis massa pendukung. Oleh karena itu, keterlibatan aktif masyarakat pemilih juga sangat dibutuhkan untuk memastikan keikutsertaannya dalam pemungutan suara.  

"Seharusnya, pemberian undangan harus sudah selesai didistribusikan jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara. kondisi seperti ini harus dipertanyakan dan dijawab dengan netralitas KPPS,” katanya.    

Hingga satu hari menjelang pemungutan suara, tim sukses masing-masing pasangan calon mengeluhkan banyaknya masyarakat pendukung yang belum mendapatkan undangan. Walaupun KPU Provinsi DKI Jakarta sudah memastikan masyarakat bisa tetap memilih walaupun tidak bisa menunjukkan undangan, keterlambatan ini sangat disesalkan banyak pihak karena pemungutan suara sudah berlangsung Rabu (11/7).  

Fatah Ramli, anggota timses pemenangan pasangan cagub Alex-Nono, menjelaskan, hingga satu hari menjelang pelaksanaan pemungutan suara, hampir seluruh masyarakat basis pendukung yang ada di kelurahan Penjaringan, Koja, Jakarta Utara hingga Kelurahan Pesanggrahan Jakarta Selatan belum diberikan undangan.  

“Warga pendukung pasangan kami sudah ditandai dan undangannya belum diberikan. Tidak hanya masyarakat pendukung pasangan Alex yang jumlahnya ribuan, beberapa petinggi Partai Golkar yang berdomisili di Jakarta juga belum mendapatkan undangan,” kata Fatah.  

Menurutnya, dalam Pilkada kali ini, berbagai macam kecurangan dan ketidaknetralan sudah berlangsung secara sistematis, terstruktur, dan masif. Akibat ketidaknetralan yang terjadi hingga tingkat KPPS, ratusan warga Kelurahan Penjaringan yang sengaja tidak diberi undangan melakukan aksi unjuk rasa mempertanyakan kejadian ini.  

“Anehnya, warga yang tidak mendapat undangan hanya masyarakat pendukung calon tertentu yang sudah ditandai sebagai basis massa. Masyarakat lakukan aksi unjuk rasa untuk mempertanyakan kinerja KPPS,” katanya.  

Sementara itu, Direktur Eksekutif Seven Strategic Studies Mulyana W Kusumah mengatakan, dengan kondisi yang ada saat ini, tidak mustahil Pilkada DKI Jakarta akan berlangsung dalam tiga putaran. Namun hal itu dapat terjadi berdasarkan keputusan MK. 

 "Potensi adanya pengajuan keberatan atas hasil Pilkada DKI Jakarta di putaran pertama maupun putaran kedua untuk diselesaikan di MK tinggi sekali. Bukan mustahil, terjadi pilkada tiga putaran berdasarkan putusan MK," katanya.  

Dia berpendapat,  hal itu karena komunikasi bahkan 'dramatisasi ' soal ketidakberesan DPT berdampak terhadap psikologi politik publik. Masyarakat menjadi tidak yakin atas apapun hasil Pilkada DKI Jakarta. Ragam protes terhadap hasil Pilkada maupun langkah hukum menyoal hasil Pilkada ke MK, dipastikan akan terjadi.

"Kinerja jajaran dalam struktur birokrasi penyelenggara Pilkada sampai ke bawah, berdampak pada ketidakjelasan pemilih, apakah sudah terdaftar di DPT, di TPS mana harus memilih dan sebagainya, akan meningkatkan jumlah pemilih yang tidak menunaikan hak pilihnya," katanya.  

Dikatakan Mulyana, pemenuhan hak pilih warga negara dalam Pilkada merupakan tanggung jawab segenap jajaran birokrasi penyelenggara. Tidak bisa hanya mengandalkan partisipasi warga yang memiliki hak pilih untuk mencari tahu sendiri.  [F-5/Y-6/Y-7]