14 Barang Tambang Kena Bea Keluar
Rabu, 2 Mei 2012 | 11:15

Jero Wacik [google]

[JAKARTA] Pemerintah dalam waktu dekat mengenakan bea keluar (BK) terhadap 14 barang tambang. Pemerintah tengah membahas besaran BK tersebut.  

“BK pada 6 Mei akan diumumkan dan pemberlakuannya segera,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik usai rapat koordinasi pembahasan BK  tambang di Jakarta, Selasa (1/5).  

Rapat digelar di Kantor Kementerian ESDM, dipimpin Menko Perekonomian Hatta Rajasa.  Ke-14 komoditas tambang yang dipastikan kena BK adalah tembaga, emas, perak, timah, timbal, kromium, platinum, bauksit, bijih besi, pasir besi, nikel, molibdenum, mangan, dan antimon.  

Jero menjelaskan, setelah pengumuman tersebut akan ada klarifikasi mengenai Peraturan Menteri (Permen) ESDM No 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral. Beleid ini keluar pada 6 Februari 2012.   
“Permen No 7 Tahun 2012 menyatakan, tiga bulan setelah aturan keluar tidak boleh ada ekspor (barang tambang mentah) lagi. Pada 6 Mei nanti akan ada peraturan baru,” kata dia.  

Berdasarkan data yang ada, besaran BK kemungkinan berkisar 20-50%. Misalnya BK tembaga akan ditetapkan 20% dan bauksit 50%. Berdasarkan pasal 21 Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2012, larangan perusahaan tambang mengekspor bijih mineral paling lambat diberlakukan 6 Mei nanti. Permen tersebut dibuat antara lain karena banyak perusahaan tambang berlomba-lomba meningkatkan produksi dan ekspornya secara besar-besaran menyusul terbitnya Undang-Undang (UU) No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). UU tersebut mengamanatkan pengolahan tambang minerba di dalam negeri paling lambat 2014, atau dilarang ekspor dalam bentuk bahan mentah mulai tahun itu.  

“Berdasarkan UU Minerba, pada 2014 tidak bisa lagi mengekspor bahan mentah. Untuk itu dilakukan pengaturan,” ujar Hatta.   

Sebelum 6 Mei nanti, perusahaan tambang yang akan mengekspor wajib memenuhi tiga persyaratan, yakni menyerahkan rencana kerja pembangunan pengolahan dan pemurnian sebelum 2014, menandatangani pakta integritas, serta tidak bermasalah (clear and clean). Jika perusahaan sudah memenuhi ketiga persyaratan, mulai 6 Mei 2012 hingga sebelum 2014, mereka boleh mengekspor barang tambang mentah namun dikenakan BK.  

“Syarat lain untuk mengekspor bahan mentah adalah telah memenuhi kewajiban royalti dan menandatangani pakta integritas, yang mewajibkan pengembangan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah. Royalti harus ada, karena nantinya tidak boleh ekspor tahun 2014. Itulah sebabnya investor yang mau ekspor kami kendalikan,” papar dia.

Pemerintah juga berencana memperketat persyaratan pengekspor komoditas tambang. Saat ini, lanjut dia, masih banyak izin usaha pertambangan (IUP) yang belum berstatus clean and clear.  

Hatta menegaskan, pengenaan BK terhadap komoditas tambang mineral bukan dimaksudkan menambah penerimaan negara. Tapi, hal ini merupakan disinsentif agar ekspor tambang terkendali dan ada pengembangan smelter atau pengolahan di dalam negeri.  

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Indonesia (Indonesian Mining Association/IMA) Syahrir AB menilai, pemerintah selalu terburu-buru dalam membuat kebijakan bagi perusahan pertambangan. Perusahaan selaku objek kebijakan tidak pernah diajak “duduk bersama” untuk membuat kebijakan terkait sektor ini.  

Dengan diputuskannya pengenaan BK bagi 14 komoditas mineral dalam rapat koordinasi yang dipimpin menko Perekonomian, menurut dia, hal itu menunjukkan bahwa pemerintah tidak merespons surat IMA. Belum lama ini, pihaknya telah mengirimkan surat kepada Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, yang intinya meminta wacana pengenaan BK bisa diputuskan secara komprehensif dengan melihat bahwa beban fiskal cukup berat sudah ditanggung perusahaan pertambangan.  

Syahrir menandaskan, pengenaan BK sebesar 20-50% memberatkan. Saat ini saja misalnya, perusahaan pemegang kontrak karya (KK) dengan hasil tambang berupa emas, nikel, dan tembaga sudah harus membayar beban fiskal yang besarnya sekitar 30% dari penerimaan kotor. Perusahaan ini antara lain adalah PT Freeport Indonesia, PT Newmont Nusa Tenggara, dan PT Vale Indonesia Tbk (dulu PT Inco Tbk). Beban fiskal itu berupa pajak dan pungutan nonpajak, retribusi, hingga kewajiban sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR).  

Dia juga mempertanyakan pemberlakuan kebijakan pengenaan BK terkait kebijakan larangan ekspor bahan mentah (raw material) seperti diatur dalam Permen ESDM No 7 Tahun 2012. “Saat ini Permen ESDM itu masih jadi polemik, namun kebijakan baru sudah disiapkan,” ujar dia. 

 Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perdagangan, Distribusi, dan Logistik Natsir Mansyur mengatakan, pihaknya mendukung diberlakukannya Permen ESDM No 7 tahun 2012. Namun, jika BK mencapai 25-50% terlalu tinggi.   Ia menjelaskan, di tingkat menteri sudah ada kehendak baik untuk mendukung pengusaha menghadapi peraturan yang berlaku Mei 2012 tersebut. Sayangnya, belum kunjung diselesaikan.  

“Seharusnya, di tingkat teknis dengan dirjen ini juga diberlakukan ‘clear and clean’. Namun, masih menjadi masalah karena tidak jalan sinkronisasinya. Karena terlalu sibuk, tidak segera dibereskan pembicaraannya dengan Kadin,” ucap Natsir.

Ia menjelaskan, banyak persoalan hingga kini belum tuntas dibicarakan antara dirjen Minerba Kementerian ESDM dan Kadin. Masalah itu antara lain adalah masih tumpang tindihnya lahan, persoalan lingkungan, perhatian terhadap investasi pengusaha daerah, dan pajak. [ID/H-12]