SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Jumat, 25 April 2014
Pencarian Arsip

106 Rumah elite Milik BPS Terancam Dibongkar
Jumat, 2 Desember 2011 | 11:47

Ilustrasi rumah dibongkar [google] Ilustrasi rumah dibongkar [google]

[JAKARTA] 106 rumah yang berada di perumahan elite milik Badan Pusat Statistik (BPS) di Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, terancam dibongkar petugas dari Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Banguna (Sudin P2B) Jakarta Timur. Pasalnya, pembangunan perumahan tersebut belum mengantongi IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Penyegelan dan penyerahan Surat Perintah Bongkar (SPB) pun telah dilakukan sebelumnya.  

Kepala Seksi Penertiban Sudin P2B Jakarta Timur, Yarneddy memperkirakan, eksekusi pembongkaran akan dilakukan pada pekan depan. Hal itu karena hingga saat ini belum ada langkah-langkah yang dilakukan pemilik untuk melaksanakan proses perizinan perumahan yang rencananya diperuntukkan untuk para pegawai BPS tersebut.  

“Rencananya pekan depan eksekusi pembongkaran dilakukan karena sejak seminggu lalu kita berikan SPB, tapi sampai sekarang belum ada permohonan IMB dari pihak pemilik perumahan,” kata Yarneddy, di Jakarta, baru-baru ini.  

Kepala Seksi Pengawasan Bangunan Kecamatan Duren Sawit, Sugeng membenarkan pemilik belum mengurus IMB. Dikatakan pihak pengembang pun tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan persoalan tersebut.  

Padahal proses pembangunan 106 unit rumah elit itu sudah mencapai 40 persen. Seharusnya menurut Sugeng, sebelum pembangunan dimulai, pihak pemilik atau pengembang untuk mengurus IMB terlebih dulu. Namun yang terjadi, pengembang memilih membangun terlebih dahulu, baru mengurus izin. Rencananya di dalam kawasan perumahan tersebut, terdapat bangunan milik pemerintah, perkantoran pemerintah, tempat ibadah dan militer.  

 “Ada prioritas dalam perizinan. Artinya ada izin khusus bagi mereka," katanya.

Sugeng mengatakan, masalah yang berkaitan dengan bangunan telah diatur dalam Perda nomor 7 tahun 2010 tentang Perizinan Bangunan. Selain itu ada Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 72 Tahun 2000 Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan, setiap bangunan harus terlebih dahulu memiliki Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ).   Sejauh ini pihak pengembang belum dapat dikonfirmasi terkait perizinan perumahan tersebut. Saat mencoba untuk meminta konfirmasi, ponsel salah satu penanggung jawab, Budi, tidak aktif. [FFS/M-16]




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!



Pemilu 2014

selengkapnya »»

AKTIVITAS & REKOMENDASI TEMAN