SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Rabu, 10 Februari 2016
BS logo


TAJUK RENCANA

PP Pengupahan demi Buruh dan Pengusaha

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) 78/2015 tentang Pengupahan. Poin penting dari beleid baru itu adalah formula baku upah minimum yakni didasarkan pada laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Formula itu menjadi dasar bagi gubernur untuk menetapkan besarnya upah minimum buruh setiap tahun. Selasa, 3 Nov 2015 | 22:06

Revolusi Mental Melalui Olahraga

Subsidi Listrik Tepat Sasaran

Era Baru Kontrak Karya Freeport

SUARA PEMBACA

Seruan Kami Tidak Takut Teror

Kami, warga Jakarta tergerak untuk membela kota kami. Mempertahankan tempat tinggal kami dari upaya sekelompok pengecut yang ingin menghancurkan fondasi kehidupan kota ini, dengan cara menebar ketakutan dan kebencian, lewat aksi teror yang terjadi di Jalan MH. Thamrin, Jakarta pada Kamis (14/01/2016) siang. Jumat, 15 Jan 2016 | 15:22

Catatan Penerbangan Nasional di Penghujung 2015

Gerakan Kebajikan Pancasila Harus Dilanjutkan

Ongen Adalah Sosok Brilian dan Inovatif


Selengkapnya »

BERITA UTAMA LAIN

Menkopolhukam: Indonesia Tidak Bisa Didikte Negara Lain

[JAKARTA] Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan menegaskan bahwa Indonesia tidak bisa didikte negara lain dalam hal apa pun terlebih dalam penegakan hukum. Rabu, 10 Feb 2016 | 5:31

KPK Akan Periksa Seluruh Komisi V Yang Ikut Kunker Ke Ambon

[JAKARTA] Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut akan memeriksa seluruh anggota Komisi V DPR yang ikut serta dalam kunjungan kerja (kunker) ke Ambon, Maluku. Rabu, 10 Feb 2016 | 5:28

Pemerintah Wajib Angkat Tenaga Honorer K2 Jadi CPNS

[JAKARTA] Komisi II DPR terus menagih janji pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk mengangkat tenaga honorer K2 atau tenaga honorer per 1 Januari 2005 dan tidak mendapat upah dari APBN/APBD menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) secara bertahap mulai tahun ini sampai 2019. Sebab, sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah menyelesaikan masalah ini untuk memenuhi hak para tenaga kerja honorer K2 ini yang dijamin oleh konstitusi. Rabu, 10 Feb 2016 | 5:24

Luhut Bantah Istana Tidak Suka Dikritik SBY

[JAKARTA[ Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan membantah anggapan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengatakan pihak Istana tidak suka dikritik Presiden ke-6 Indonesia tersebut. Rabu, 10 Feb 2016 | 5:19

Menpar Jajaki Penerbangan Timur Tengah-Lombok

[MATARAM] Menteri Pariwisata Arief Yahya menyatakan tengah menjajaki kemungkinan maskapai Timur Tengah bisa melakukan penerbangan langsung ke Lombok, Nusa Tenggara Barat. Rabu, 10 Feb 2016 | 5:17

Tokoh Hukum Berikan Dukungan Kepada KPK

[JAKARTA] Sejumlah tokoh hukum memberikan dukungan kepada KPK terkait rencana revisi UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Rabu, 10 Feb 2016 | 5:14

Ahok: Genangan Muncul Karena Saluran Tersumbat

[JAKARTA] Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan penyebab utama munculnya genangan air di sejumlah wilayah ibu kota adalah saluran-saluran air yang tersumbat. Rabu, 10 Feb 2016 | 5:11

Hary Tanoesoedibjo: Kewenangan DPD Dipertajam Bukan Pembubaran

[MATARAM] Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo mengaku lebih sependapat jika kewenangan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI lebih dipertajam bukan justru mewacanakan pembubaran. Rabu, 10 Feb 2016 | 5:09

KPK Tetapkan Staf Ahli Mentan Tersangka Kasus Korupsi Pupuk Hayati

[JAKARTA] Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Hortikultura Kementerian Pertanian, Hasanudin Ibrahim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan fasilitasi sarana budidaya mendukung pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) atau pupuk hayati di Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian tahun anggaran 2013. Rabu, 10 Feb 2016 | 5:06

Inspiring Young Leader
Social Media Corner - Beritasatu.com
POLLING

Anggota DPR diduga korupsi. Penyidik KPK dikawal Brimob menggeledah ruang kerja mereka. DPR marah karena merong-rong kewibadaan dewan. DPR akan panggil KPK dan Polri untuk memprotes penggeledahan itu. Setujukan Anda dengan reaksi DPR tersebut?

1. Saya sangat setuju karena DPR adalah lembaga negara yang harus dihormati.

2. Saya dukung tindakan KPK karena DPR sudah menghina dirinya sendiri dengan melakukan korupsi.

3. Saya sebagai rakyat sangat setuju dengan penggeledahan itu. DPR tidak menunjukkan wajahnya sebagai anggota dewan terhormat, malah membuat tindakan yang sangat tidak terhormat, tidak terpuji dan keji.


Lihat hasil polling