SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Selasa, 4 Agustus 2015
BS logo


TAJUK RENCANA

Hormati Hak Politik Calon Tunggal

Pelaksanaan pilkada serentak pada 9 Desember mendatang masih menyisakan sejumlah persoalan. Salah satu hal yang mendasar adalah kehadiran calon pasangan kepala daerah tunggal. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memutuskan untuk menunda pelaksanaan pilkada di daerah yang hanya memiliki calon tunggal hingga pilkada serentak 2017. Selasa, 4 Agu 2015 | 15:42

Tulus Membangun Papua

Rakyat Butuh BPJS Kesehatan

Maraknya Mahar Politik

SUARA PEMBACA

Pilih Mana, Go-Jek, Grabbike, atau Ojek?

Go-Jek, dan Grabbike dinilai merupakan pilihan yang realistis untuk saat ini di tengah perkembangan teknologi yang semakin berkembang serta kemapanan ekonomi masyarakat. Dengan perkembangan teknologi masyarakat saat ini sangat dimanjakan cukup satu klik di tangan "ojek" pun datang ke rumah, tak perlu pilih waktu, karena layanan sistem online adalah 24 jam. Selasa, 4 Agu 2015 | 16:03

Mencegah Terjadi Kebakaran Akibat Listrik

Tol Cipali Terbaik di Indonesia Saat Ini

Jalan yang Dicor Mulai Rusak


Selengkapnya »

BERITA UTAMA LAIN

Perppu Pilkada Korbankan Balon Kepala Daerah

[JAKARTA) Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra menilai, Perppu Pilkada tidak perlu dipaksakan untuk diterbitkan terkait adanya calon tunggal dalam pelaksanaan pilkada serentak. Pasalnya, dari 269 kabuaten/kota yang bakal mengadakan pilkada serentak, hanya tujuh daerah saja yang memiliki calon tunggal. Selasa, 4 Agu 2015 | 16:05

Risma Bertemu Yuddy Bahas Kepegawaian Kota Surabaya

[JAKARTA] Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini bertemu dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi di Jakarta, Selasa (4/8), guna membahas masalah kepegawaian Surabaya, terutama terkait dengan kurangnya tenaga pelayanan masyarakat seperti dokter dan guru. Selasa, 4 Agu 2015 | 16:00

Muktamar Muhammadiyah Jangan Hanya Soal Regenerasi

[JAKARATA] Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay berharap Muktamar Muhammadiyah yang berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan tidak hanya fokus pada persoalan regenerasi dan pemilihan pimpinan, tetapi juga membahas persoalan bangsa. Selasa, 4 Agu 2015 | 15:56

Presiden Minta Asumsi RAPBN 2016 Realistis

[JAKARTA] Presiden Joko Widodo meminta asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 ditetapkan secara realistis mengikuti perkembangan ekonomi terkini. Selasa, 4 Agu 2015 | 15:53

DPR Temui Presiden Bahas Pilkada Pada Rabu

[JAKARTA] Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengatakan pimpinan DPR RI dijadwalkan temui Presiden Joko Widodo pada Rabu (5/8) di Istana Bogor untuk membahas berbagai hal, salah satunya terkait persoalan di Pilkada serentak. Selasa, 4 Agu 2015 | 15:49

Rapat Bersama Putuskan BPJS Kesehatan Tidak Haram

[JAKARTA] Rapat bersama antara BPJS Kesehatan, MUI, Kementerian Kesehatan, DJSN, dan Otoritas Jasa Keuangan telah memutuskan bahwa proses serta tindakan program BPJS Kesehatan tidak haram. Selasa, 4 Agu 2015 | 15:46

Demonstran Sebar Tikus Ke Halaman Kejari Bekasi

[BEKASI] Puluhan warga yang tergabung dalam wadah Pemuda Bekasi Bersatu ketika berdemonstrasi melepas puluhan tikus hidup ke halaman kantor Kejaksaan Negeri Bekasi, Jalan Veteran, Bekasi Selatan, Selasa (4/8) siang. Selasa, 4 Agu 2015 | 15:43

Hormati Hak Politik Calon Tunggal

Pelaksanaan pilkada serentak pada 9 Desember mendatang masih menyisakan sejumlah persoalan. Salah satu hal yang mendasar adalah kehadiran calon pasangan kepala daerah tunggal. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memutuskan untuk menunda pelaksanaan pilkada di daerah yang hanya memiliki calon tunggal hingga pilkada serentak 2017. Selasa, 4 Agu 2015 | 15:42

Presiden Gelar Rapat Paripurna Bahas Anggaran 2016

[JAKARTA] Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar sidang kabinet paripurna membahas sejumlah hal terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2016 di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (4/8). Selasa, 4 Agu 2015 | 15:38

Social Media Corner - Beritasatu.com
POLLING

Presiden dan Wakil Presiden adalah simbol negara dan harus dihormati. Karena itu, pemerintah akan menghidupkan kembali pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam revisi KUHP. Bagaimana tanggapan Anda?

1. Kita memiliki budaya saling menghormati, apalagi pemimpin bangsa. Karena itu, saya sangat mendukung karena presiden dan wakil presiden itu simbol negara, pemimpin tertinggi di negeri ini yang harus dihormati.

2. Saya tidak mendukung karena ini alam demokrasi, dimana orang bebas berkomentar apa saja.

3. Saya tidak punya sikap.


Lihat hasil polling