SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Jumat, 4 September 2015
BS logo


TAJUK RENCANA

Bersatu Saat Sulit

Tuntutan para buruh yang hari ini berunjuk rasa mendesak pemerintah agar mencegah terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran bisa dipahami. Meski saat ini kondisi perekonomian tengah melesu, PHK massal sebaiknya dihindari agar tidak menimbulkan dampak sosial-ekonomi yang besar. Selasa, 1 Sep 2015 | 19:55

Memasuki Era Kereta Cepat

Perlu Terobosan Pemerintah

Bersama Menata Jakarta

SUARA PEMBACA

Polemik Peluncuran 'Website' Revolusi Mental

Keterbukaan informasi saat ini didukung dengan semakin menyebarannya penggunaan media sosial. Hal ini yang berusaha dimanfaatkan oleh Pemerintah Indonesia saat ini untuk membangun kerja sama dan kepercayaan publik. Selasa, 1 Sep 2015 | 20:03

Mobil Boks Merajai Jalanan

Kecelakaan di Jalan Tol Cukup Tinggi

Layanan JNE Tidak Profesional


Selengkapnya »

BERITA UTAMA LAIN

Emas Perpanjang Kerugian Karena Dolar Menguat

[CHICAGO] Emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange memperpanjang kerugiannya pada Kamis (Jumat 4/9 pagi WIB), karena dolar AS terus menguat sementara saham-saham AS naik. Jumat, 4 Sep 2015 | 5:49

KPU: Setiap Paslon Pilkada Akan Dapat Perlakuan Setara

[JAKARTA] Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah menegaskan bahwa setiap pasangan calon kepala daerah akan mendapatkan perlakuan yang sama dalam pilkada setentak 2015. Pasalnya, dana kampanye akan dibiaya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Jumat, 4 Sep 2015 | 5:45

KPU: Data DPS Capai 91,7 Juta Penduduk

[JAKARTA] Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay mengungkapkan bahwa per 16.00 WIB, data Daftar Pemilih Sementara (DPS) sudah mencapai 91,7 juta penduduk atau 88,1 persen. Data tersebut, katanya merupakan data yang terbaca di Sidalih. Jumat, 4 Sep 2015 | 5:43

Media Massa Merupakan Salah Satu Pilar Demokrasi Di Indonesia

[JAKARTA] Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mendesak media massa baik cetak, elektronik maupun televisi untuk menginformasikan para calon secara lengkap kepada masyarakat. Selain itu, katanya media massa juga harus menginformasikan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan masyarakat. Jumat, 4 Sep 2015 | 5:41

Perludem Gugat UU Penyelenggaraan Pemilu

[JAKARTA] Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titis Anggraini dan seorang warga negara Indonesia bernama Heriyanto, mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu di Mahkamah Konstitusi. Jumat, 4 Sep 2015 | 5:36

KMP Hormati Keputusan PAN Bergabung Dengan Pemerintahan

[JAKARTA] Sejumlah elite Koalisi Merah Putih (KMP) menghormati keputusan Partai Amanat Nasional (PAN) dalam mendukung pemerintahan. Elite KMP menilai bergabungnya PAN bisa memperkuat pemerintah untuk mengatasi berbagai persoalan bangsa. Jumat, 4 Sep 2015 | 5:30

Dukung Pemerintah, PAN Tetap Di KMP

[JAKARTA] Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkufli Hasan menegaskan bahwa PAN mendukung pemerintah namun tetap di Koalisi Merah Putih (KMP). Jumat, 4 Sep 2015 | 5:29

MK Bisa Kabulkan Gugatan Pembatalan Dana Kampanye

[JAKARTA] Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI), Jerry Sumampouw menilai Mahkamah Konstitusi (MK) bisa saja mengabulkan uji materi Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (UU Pilkada), khususnya soal dana kampanye yang dibiayai negara. Pasalnya, MK nantinya hanya memutuskan apakah anggaran dana kampanye yang dikeluarkan negara sesuai konstitusi dan untuk kepentingan rakyat banyak atau tidak. Jumat, 4 Sep 2015 | 5:24

Seskab: Kepala Daerah Tidak Perlu Khawatir Dikriminalisasi

[JAKARTA] Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Sekretariat Kabinet mengeluarkan surat edaran (SE) untuk kepala daerah se-Indonesia. Terdapat tiga prinsip dalam SE tersebut. Jumat, 4 Sep 2015 | 5:18

Social Media Corner - Beritasatu.com
POLLING

Presiden dan Wakil Presiden adalah simbol negara dan harus dihormati. Karena itu, pemerintah akan menghidupkan kembali pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam revisi KUHP. Bagaimana tanggapan Anda?

1. Kita memiliki budaya saling menghormati, apalagi pemimpin bangsa. Karena itu, saya sangat mendukung karena presiden dan wakil presiden itu simbol negara, pemimpin tertinggi di negeri ini yang harus dihormati.

2. Saya tidak mendukung karena ini alam demokrasi, dimana orang bebas berkomentar apa saja.

3. Saya tidak punya sikap.


Lihat hasil polling