SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Kamis, 3 September 2015
BS logo


TAJUK RENCANA

Bersatu Saat Sulit

Tuntutan para buruh yang hari ini berunjuk rasa mendesak pemerintah agar mencegah terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran bisa dipahami. Meski saat ini kondisi perekonomian tengah melesu, PHK massal sebaiknya dihindari agar tidak menimbulkan dampak sosial-ekonomi yang besar. Selasa, 1 Sep 2015 | 19:55

Memasuki Era Kereta Cepat

Perlu Terobosan Pemerintah

Bersama Menata Jakarta

SUARA PEMBACA

Polemik Peluncuran 'Website' Revolusi Mental

Keterbukaan informasi saat ini didukung dengan semakin menyebarannya penggunaan media sosial. Hal ini yang berusaha dimanfaatkan oleh Pemerintah Indonesia saat ini untuk membangun kerja sama dan kepercayaan publik. Selasa, 1 Sep 2015 | 20:03

Mobil Boks Merajai Jalanan

Kecelakaan di Jalan Tol Cukup Tinggi

Layanan JNE Tidak Profesional


Selengkapnya »

BERITA UTAMA LAIN

KMP Memahami Sikap PAN Gabung Ke KIH

[JAKARTA] Koalisi Merah Putih (KMP) memahami sikap politik Partai Amanat Nasional (PAN) yang memilih bergabung ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Kamis, 3 Sep 2015 | 19:13

Wapres Nyatakan Tidak Ada Pencopotan Kabareskrim

[JAKARTA] Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan tidak ada pencopotan jabatan Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komjen Pol. Budi Waseso karena ada kasus tertentu yang sedang ditangani Polri. Kamis, 3 Sep 2015 | 19:10

35 Penerbangan Hang Nadim Terganggu Kabut Asap

[BATAM] Otoritas Bandara Internasional Hang Nadim Batam mengatakan dalam tujuh hari terakhir setidaknya ada 35 penerbangan dari sejumlah wilayah Sumatera tujuan Batam ditunda dan dibatalkan akibat gangguan asap kebakaran hutan yang semakin meluas. Kamis, 3 Sep 2015 | 19:07

Presiden Putuskan Kereta Cepat Tak Gunakan APBN

[JAKARTA] Presiden Joko Widodo memutuskan bahwa proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung tidak menggunakan anggaran pemerintah. Kamis, 3 Sep 2015 | 19:04

Uji Materi UU Pilkada

Jerry: Gugatan Pembatalan Dana Kampanye Sudah Tepat

[JAKARTA] Mahkamah Konstitusi (MK) bisa saja mengabulkan uji materi Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (UU Pilkada), khususnya soal dana kampanye yang dibiayai negara. Kamis, 3 Sep 2015 | 17:26

Buwas Dicopot, Presiden Bisa Dituding Lindungi Koruptor Dan Mafioso

[JAKARTA] Kabareskrim Mabes Polri, Budi Waseso alias Buwas adalah figur polisi yang dirindukan publik untuk memberantas berbagai mafia dan korupsi di negeri ini. Kamis, 3 Sep 2015 | 16:04

Idrus: Sanksi Untuk PAN Di Tangan Rakyat

[JAKARTA] Koordinator Harian Koalisi Merah Putih Idrus Marham menyatakan sanksi bagi Partai Amanat Nasional (PAN) yang memutuskan bergabung dengan pemerintah diserahkan kepada rakyat yang sudah menyoroti segala peristiwa politik di negeri ini. Kamis, 3 Sep 2015 | 15:59

Kapolri: Mutasi Pejabat Polri Masih Diproses

[JAKARTA] Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Badrodin Haiti mengatakan mutasi pejabat tinggi Polri masih diproses oleh Dewan Jabatan dan Pangkat Tinggi (Wanjakti). Kamis, 3 Sep 2015 | 15:44

70 Persen SD Kaltim Terapkan Kurikulum 2013

[SAMARINDA] Sekitar 70 persen sekolah dasar di Provinsi Kalimantan Timur sudah menerapkan Kurikulum 2013, sehingga diupayakan pada 2016 seluruh SD di daerah setempat sudah bisa menerapkannya sesuai dengan target nasional. Kamis, 3 Sep 2015 | 15:41

Social Media Corner - Beritasatu.com
POLLING

Presiden dan Wakil Presiden adalah simbol negara dan harus dihormati. Karena itu, pemerintah akan menghidupkan kembali pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam revisi KUHP. Bagaimana tanggapan Anda?

1. Kita memiliki budaya saling menghormati, apalagi pemimpin bangsa. Karena itu, saya sangat mendukung karena presiden dan wakil presiden itu simbol negara, pemimpin tertinggi di negeri ini yang harus dihormati.

2. Saya tidak mendukung karena ini alam demokrasi, dimana orang bebas berkomentar apa saja.

3. Saya tidak punya sikap.


Lihat hasil polling