SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Rabu, 5 Agustus 2015
BS logo


TAJUK RENCANA

Hormati Hak Politik Calon Tunggal

Pelaksanaan pilkada serentak pada 9 Desember mendatang masih menyisakan sejumlah persoalan. Salah satu hal yang mendasar adalah kehadiran calon pasangan kepala daerah tunggal. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memutuskan untuk menunda pelaksanaan pilkada di daerah yang hanya memiliki calon tunggal hingga pilkada serentak 2017. Selasa, 4 Agu 2015 | 15:42

Tulus Membangun Papua

Rakyat Butuh BPJS Kesehatan

Maraknya Mahar Politik

SUARA PEMBACA

Pilih Mana, Go-Jek, Grabbike, atau Ojek?

Go-Jek, dan Grabbike dinilai merupakan pilihan yang realistis untuk saat ini di tengah perkembangan teknologi yang semakin berkembang serta kemapanan ekonomi masyarakat. Dengan perkembangan teknologi masyarakat saat ini sangat dimanjakan cukup satu klik di tangan "ojek" pun datang ke rumah, tak perlu pilih waktu, karena layanan sistem online adalah 24 jam. Selasa, 4 Agu 2015 | 16:03

Mencegah Terjadi Kebakaran Akibat Listrik

Tol Cipali Terbaik di Indonesia Saat Ini

Jalan yang Dicor Mulai Rusak


Selengkapnya »

BERITA UTAMA LAIN

Putusan MK Perkuat Landasan Hukum Pengawasan Keuangan

[JAKARTA] Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Rahmat Waluyanto mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan gugatan Tim Pembela Ekonomi Bangsa sebagai keputusan yang memperkuat landasan hukum OJK dalam kewenangannya mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan. Selasa, 4 Agu 2015 | 16:54

Menko PMK Minta Sumber Daya Penelitian Diperkuat

[JAKARTA] Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani meminta sumber daya penelitian diperkuat guna mendorong peningkatan daya saing bangsa. Selasa, 4 Agu 2015 | 16:49

Dengan 25 Blok Migas, Rakyat Maluku Tidak Mungkin Miskin

[JAKARTA] Provinsi Maluku memiliki 25 blok minyak dan gas (Migas). Sebanyak 15 blok di antaranya sudah dimiliki investor, sedangkan 10 blok sedang dalam proses tender untuk mencari investor di Dirjen Migas. Selasa, 4 Agu 2015 | 16:46

Fadli Zon: Pasal Penghinaan Presiden Harus Dicabut

[JAKARTA] Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan pemerintah dalam draft revisi UU KUHP harus dicabut karena bisa menjadi instrumen membungkam pihak pengkritik presiden. Selasa, 4 Agu 2015 | 16:43

Komisi II DPR Kunker Ke Lampung

[BANDARLAMPUNG] Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Provinsi Lampung untuk mengetahui secara langsung mengenai persiapan dan kesiapan pelaksanaan pilkada di daerah itu. Selasa, 4 Agu 2015 | 16:41

Kerangka Acuan Penelitian Iptek Optimal 2016

[JAKARTA] Kerangka dasar atau acuan (grand design) riset yang saat ini sedang disusun dalam buku putih riset belum dalam tahap implementatif dan masih bersifat kompilasi. Diperkirakan grand design ini akan optimal tahun 2016-2017. Selasa, 4 Agu 2015 | 16:40

Pengembangan Iptek Perlu 'Grand Design'

[JAKARTA] Untuk menjadi negara besar dengan penelitian dan inovasi yang kuat, Indonesia memerlukan sumber daya penelitian yang kuat. Selasa, 4 Agu 2015 | 16:38

Densus 88 Periksa Jaringan ISIS NTT

[KUPANG] Tujuh anggota Detasemen Khusus (Densus) 88 tiba di Kupang, NTT untuk memeriksa dua terduga anggota jaringan "Islamic State of Irac dan Syria/ISIS" Zyamsudin Uba (40) dan Zakaria Kiri (40) yang ditangkap pada Jumat (31/7) lalu. Selasa, 4 Agu 2015 | 16:36

Menag Buka Konferensi Internasional Studi Al Quran

[YOGYAKARTA] Menteri Agama Lukamn Hakim Saifuddin membuka Konferensi Internasional Tren Baru Studi Al Quran di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Selasa (4/8). Selasa, 4 Agu 2015 | 16:36

Social Media Corner - Beritasatu.com
POLLING

Presiden dan Wakil Presiden adalah simbol negara dan harus dihormati. Karena itu, pemerintah akan menghidupkan kembali pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam revisi KUHP. Bagaimana tanggapan Anda?

1. Kita memiliki budaya saling menghormati, apalagi pemimpin bangsa. Karena itu, saya sangat mendukung karena presiden dan wakil presiden itu simbol negara, pemimpin tertinggi di negeri ini yang harus dihormati.

2. Saya tidak mendukung karena ini alam demokrasi, dimana orang bebas berkomentar apa saja.

3. Saya tidak punya sikap.


Lihat hasil polling