SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Rabu, 20 Agustus 2014
Pencarian Arsip

Segera Renegosiasi BOT Hotel Indonesia
Senin, 30 April 2012 | 8:38

Iswahyudi Ashari Iswahyudi Ashari

[JAKARTA]Kerjasama pengelolaan Hotel lndonesia yang dilakukan melalui skema BOT (Built Operate Transfer) antara PT. Hotel lndonesia Natour (HlN) dengan PT. Cipta Karya Bumi lndah (CKBl) dan PT Grand Indonesia (PT GI) yang tergabung dalam Grup Djarum perlu segera diusut karena disinyalir merugikan negara.  

“Mendesak  dilakukan audit investigasi dan renegosiasi atas BOT Hotel lndonesia antara HIN dengan Grup Djarum yang dirasakan sangat mencederai rasa keadilan dalam masyarakat akibat rendahnya kompensasi yang diperoleh Negara dari hasil kerjasama BOT tersebut,” kata Ekonom Iswahyudi Ashari kepada SP, di Jakarta, Minggu (29/4).  

Dikatakan,  walaupun sudah mendapat banyak kritikan dari kalangan DPR, LSM dan tokoh masyarakat  sampai saat ini tidak pernah dilakukan audit ataupun renegosiasi atas kerjasama BOT Hotel lndonesia dengan Grup Djarum tersebut. Bahkan, tambah Iswahyudi, ditengah derasnya sorotan dari berbagai kalangan,

BOT tersebut ternyata telah pula diperpanjang dari semula 30 tahun menjadi 50 tahun.   Pembelaan dari para pimpinan HlN  yang menyatakan bahwa Hotel lndonesia yang merupakan aktiva HIN bukan berasal dari APBN sehingga sesuai dengan PP No. 6/2006 Hotel lndonesia bukan merupakaang milik negara, terbukti menunjukkan kurangnya kepekaan dari pimpinan BUMN.  

Menurut dia, pelaksanaan kerjasama BOT Hotel lndonesia dengan Grup Djarum adalah kerja sama yang merugikan kepentingan negara karena kompensasi yang diterima oleh pemerintah dalam kerjasama tersebut sangat rendah dan juga telah mendapat penolakan keras dari berbagai kalangan dan elemen dalam masyarakat.  

“Maka wajar jika masyarakat mempertanyakan tujuan atau maksud dilakukannya perpanjangan atas kerjasama BOT tersebut,” tegas Iswahyudi.  

Dikatakan, dilakukannya perpanjangan atas suatu kerja sama yang  tidak memberikan hasil kompensasi yang layak bagi negara dan telah mendapat penolakan dari berbagai kalangan termasuk dari para anggota DPR  tentunya patut menimbulkan dugaan atau indikasi adanya pernyimpangan  yang berbau KKN dari pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.  

Dia menambahkan, sesuai dengan instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dalam berbagai kesempatan telah menginstruksikan agar kontrak-kontrak kerjasama dengan pihak swasta yang merugikan negara ditinjau ulang, maka Iswahyudi meminta Menteri BUMN  Dahlan lskan mengambil langkah konkrit untuk meninjau ulang kontrak kerjasama BOT Hotel lndonesia yang sangat tidak layak dengan Grup Djarum tersebut.  

Iswahyudi mengharapkan, Kementerian BUMN berani melakukan renegosiasi kerjasama BOT Hotel lndonesia dengan Grup Djarum tersebut termasuk untuk memecat dan mengambil langkah hukum terhadap oknum di Kementrian BUMN yang mempunyai indikasi terlibat KKN dalam pelaksanaan kerjasama BOT tersebut.  

Kerjasama BOT itu  menunjukkan adanya indikasi ketidakpatutan penerimaan negara seharusnya mendapat perhatian juga dari BPK.   lndikasi adanya kerugian Negara dan permainan atau skenario kotor yang berbau KKN dalam pelaksanaan kontrak kerjasama dan perpanjangan BOT Hotel lndonesia dengan Grup Djarum tersebut, kata Iswahyudi, patut pula untuk mendapat perhatian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  

“Sesuai dengan fungsinya, KPK harus memeriksa semua pihak-pihak yang terlibat dan terkait dengan pelaksanaan kerjasama dan perpanjangan BOT Hotel lndonesia dengan Grup Djarum tersebut,” tegas Iswahyudi.  

Dijelaskan, pembiaran atas prilaku-prilaku "pengusaha-pengusaha hitam" ala Rezim Orde Baru yang dengan semena-mena mengeksploitasi kekayaan negara hanya demi kepentingan dan kemewahan dirinya  semata beserta kroni-kroninya mengabaikan begitu saja rasa keadilan dan kesejahteraan masyarakat, sudah tidak dapat ditolerir lagi .  

“Rakyat sudah "trauma" dan tidak akan dapat lagi menerima sikap dari pemerintah dan jajaran dibawahnya beserta semua institusi-institusi yang berwenang seperti BPK dan KPK yang menutup mata atas sepak terjang "pengusaha-pengusaha hitam" maupun oknum-oknum di pemerintahan yang terlibat dalam pelaksanaan dan perpanjangan kerjasama BOT Hotel lndonesia,” pungkas Iswahyudi.  

Direktur Utama PT Hotel Indonesia Natour (HIN) Intan Abdam Katopo mengatakan,  pada periode 2004 sampai 2011, perusahaan sudah menerima kompensasi Rp 80 miliar dari dana kompensasi sebesar Rp 10 miliar per tahunya.  

Dia mengatakan, nilai kompensasi terhadap perusahaan dari kontrak akan terus mengalami kenaikan mulai tahun ke 10, sehingga pada akhirnya total kompensasi tahunan selama 30 tahun mencapai Rp 355 miliar.[M-6]  




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!



Pemilu 2014

selengkapnya »»