SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Senin, 28 Juli 2014
Pencarian Arsip

RAPBN 2014 Masih Defisit Primer
Jumat, 16 Agustus 2013 | 10:51

Paripurna DPR bahas RAPBN 2014 [google] Paripurna DPR bahas RAPBN 2014 [google]

[JAKARTA] Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2014 masih mencatat defisit keseimbangan primer, meski jumlahnya lebih kecil dari tahun ini. Defisit keseimbangan primer itu sudah terjadi sejak 2012. Sementara itu,  pemerintah  telah menyiapkan tambahan ruang fiskal (fiscal space) sebesar Rp 21,9 triliun dalam postur RAPBN 2014. Tambahan ini dinilai bisa mengurangi defisit dalam APBN, terutama defisit keseimbangan primer, karena subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini paling besar.  

Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro menuturkan, defisit keseimbangan primer pada tahun depan akan mengecil dibandingkan tahun ini. Sedangkan pendapatan dan belanja negara sama-sama naik, kendati pemerintah menahan kenaikan pada sejumlah pos belanja kecuali belanja modal.  

"Tahun depan defisit primer mengecil, tapi masih ada. Pendapatan tahun depan lebih besar dari tahun ini. Pembiayaan kita, rasio utang terhadap PDB-nya turun. Tapi turunnya normal serperti biasa," ungkap Bambang, di Jakarta, Kamis (15/8).  

Menurut Bambang, kendati menargetkan peningkatan, pemerintah memasang target yang konservatif pada sisi penerimaan negara. Karena itu, pemerintah memasang target pertumbuhan ekonomi pada batas bawah target dalam kerangka ekonomi makro 2014 sebesar 6,4-6,9%.  

"Kita pasang konservatif karena tidak terlalu yakin dengan kondisi ekonomi 2014. Makanya kita taruh pertumbuhan di bawah, penerimaan konservatif. Kita harus realistis karena kalau tidak dapat uangnya, sedangkan belanja sudah dipatok besar, bagaimana," terang dia.  

Belanja negara pada 2014 diproyeksikan meningkat. Namun pemerintah akan mengubah komposisi kebijakan belanja, yakni belanja modal akan meningkat signifikan, belanja pegawai akan ada kenaikan standar, dan belanja barang akan flat atau tidak meningkat signifikan.  

"Dengan belanja modal kita harapkan bisa tingkatkan pertumbuhan, selama dipakai optimal," ujar dia.  

Pada 2014, menurut Bambang, masih terdapat sejumlah tantangan yang akan dihadapi Indonesia, antara lain perlambatan ekonomi yang terjadi pada negara-negara mitra dagang Indonesia, seperti Tiongkok, India, dan mitra dagang emerging markets lainnya. Kemudian, kebijakan likuiditas di Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang juga dapat berdampak pada sistem keuangan.  

Sebelumnya, Menteri Keuangan Chatib Basri menuturkan, total belanja pemerintah pusat pada 2014 akan mencapai sekitar Rp 1.800 triliun, atau meningkat dari target APBN-P 2013 sebesar Rp 1.726,2 triliun. Sedangkan total pendapatan pemerintah pusat akan berada pada kisaran Rp 1.700 triliun, atau meningkat dari target APBN-P 2013 sebesar Rp 1.502 triliun.  

Dengan demikian, menurut dia, total defisit APBN 2014 akan menjadi 1,49% atau sekitar Rp 154 triliun, atau turun dibandingkan defisit dalam APBN-P 2013 sebesar 2,38%. Rasio utang terhadap PDB pun menurun dari target tahun ini sebesar 23,4% menjadi 22,8% pada tahun depan.  

Chatib mengatakan, pada 2014 pemerintah akan memperbaiki alokasi anggaran belanja, yakni dengan menaikkan belanja infrastruktur dan membuat kebijakan belanja flat pada belanja barang dan belanja subsidi, khususnya belanja BBM. Sedangkan alokasi belanja infrastruktur pemerintah akan dinaikkan menjadi Rp 198 triliun dari sekitar Rp 180 triliun.  

Anggaran subsidi BBM pada 2014 akan berada pada kisaran Rp 190 triliun, atau tidak jauh berbeda dengan subsidi BBM dalam APBN-P 2013 yang sebesar Rp 199,85 triliun. Dengan komposisi anggaran tersebut, menurut dia, pemerintah pun berharap penyerapan anggaran yang berkualitas dapat terjadi.  

Sementara itu, Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yuna Farhan menuturkan, pihaknya bersama dengan sejumlah lembaga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk APBN telah membuat postur anggaran alternatif. Dalam postur anggaran yang disusun tersebut, anggaran pendapatan keseluruhan diproyeksi sebesar Rp 1.900 triliun dan belanja negara keseluruhan diasumsikan Rp 1.900 triliun.  

Dengan demikian, maka anggaran APBN pada tahun depan berimbang. Adapun dalam postur APBN konstitusi 2014 yang disusun oleh koalisi tersebut, pendapatan negara tersebut seluruhnya bersumber dari dalam negeri, dimana pendapatan pajak sebesar Rp 1.450 dengan asumsi tax ratio sebesar 14,5% dan asumsi PDB sebesar Rp 10.000 triliun. Pemerintah juga harus meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 448 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp 2 triliun.  

Sedangkan untuk belanja, menurut Yuna, diperlukan perubahan pada struktur belanja, khususnya pada pos belanja pegawai dan belanja barang. Menurut dia, belanja pegawai diperkirakan sebesar Rp 244 triliun atau meningkat Rp 11 triliun dari target belanja pegawai APBN-P 2013. Kemudian, belanja barang diusulkan sebesar Rp 185,4 triliun atau turun dari target APBN-P 2013 sebesar Rp 202,6 triliun.   Sedangkan belanja modal diusulkan sebesar Rp 250,3 triliun atau meningkat signifikan dibandingkan APBN-P 2013 sebesar Rp 188,3 triliun. [ID/H-12]  




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!



Pemilu 2014

selengkapnya »»