SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Kamis, 24 Juli 2014
Pencarian Arsip

Program BPJS, Semua Masyarakat Miskin Dibayar Pemerintah
Kamis, 23 Agustus 2012 | 10:18

Ilustrasi RUU BPJS [google] Ilustrasi RUU BPJS [google]

[JAKARTA] Begitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional (BPJSN) berlaku,  maka semua masyarakat Indonesia masuk BPJS. Sedangkan untuk masyarakat yang tidak mampu membayar iuran BPJS akan dibayar pemerintah.  

Demikian dikatakan Ketua Umum Serikat Pekerja Informal Indonesia (Spindo), Maliki Sugito, kepada SP di Jakarta. Maliki mengatakan seperti itu karena sampai sekarang sebagian besar masyarakat masih binggung dengan program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang akan dilaksanakan BPJS.  

“Ini amanat UU 24 / 2011 tentang BPJS. Kalau pemerintah tidak melaksanakan UU ini, maka semua masyarakat Indonesia terutama yang miskin bisa menggugat pemerintah,” kata Maliki.  

Ketentuan Umum angka 6  UU 24 / 2011 tentang BPJS berbunyi,”Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerintah”.  

Selanjutnya angka 7 dalam Ketentuan Umum UU tersebut berbunyi,”Bantuan uiran adalah iuran yang dibayar pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta jaminan sosial”.   

Menurut Maliki, bunyi dua huruf dalam ketentuan umum UU tersebutlah yang menjadi dasar bagi warga untuk menggugat pemerintah jika pemerintah tidak membayar uiran untuk masyarakat miskin dalam program BPJS.  

Maliki menegaskan, warga Negara mendapat jaminan social merupakan hak asasi yang sudah diatur dengan tegas dalam UUD 1945. Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen kedua, menyatakan,”Setiap orang berhak atas jaminan social yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”.

Pasal 34 ayat (2) perubahan keempat UUD 1945 menyatakan,”Negara mengembangkan system jaminan social bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.  

Maliki yakin dengan disyahkannya UU BPJS, maka ke depan pemerintah dan DPR sepakat menyediakan dana khusus untuk masyarakat masyarakat miskin untuk diikutsertakan dalam program BPJS. “Pemerintah harus siapkan dana khusus di APBN untuk program BPJS bagi masyarakat miskin,” kata Maliki.  

Senada Ketua Serikat Pekerja BUMN, Abdul Latif Agaff, mengatakan, di Negara-negara lain seperti Malaysia, Singapura dan Amerika Serikat (AS) serta negara-negara Eropa sudah lama menyediakan dana khusus untuk program jaminan social bagi semua masyarakat bukan hanya masyarakat kurang mampu.  

Sebagaimana ditegaskan dalam UU BPJS, BPJS ada dua jenis yakni BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan.  

Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.   BPJS Ketenagakerjaan mulai berlaku sejak 1 Januari 2014 dan mulai beroperasi paling terlambat sejak 1 Juli 2015. Sedangkan BPJS Kesehatan mulai berlaku dan beroperasi sejak 1 Januari 2014. [E-8]      




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!



Pemilu 2014

selengkapnya »»