SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Kamis, 28 Agustus 2014
Pencarian Arsip

Perampasan Lahan Batubara Rakyat

Pimpinan PT KPUC Harus Penuhi Panggilan Polisi
Rabu, 28 September 2011 | 17:00

Pablo Christalo Pablo Christalo

[JAKARTA] Pemilik dan pimpinan PT Kayan Putra Utama Coal (KPUC) harus penuhi panggilan pihak Kepolisian Resor Kutai Kartanegara (Polres Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim), terkait dugaan perampasan lahan rakyat di Desa Bhuana Jaya, Tenggarong Seberang, Kukar.

Kuasa hukum warga yang menuntut hak-haknya, Pablo Christalo di Jakarta, Rabu (28/9) mengatakan, pihak Polres Kukar pekan lalu sudah memanggil pimpinan PT KPUC, namun hingga belum dipenuhi. Panggilan ditujukan pada pimpinan PT KPUC, khususnya Juanda Lesmana, terkait dugaan perampasan lahan batubara dan pemalsuan data kepemilikan lahan masyarakat di Desa Bhuana Jaya, Tenggarong Seberang, Kukar.

Puluhan hektar (ha) lahan warga di Desa Bhuana Jaya, Tenggarong Seberang, diduga telah dirampas PT KPUC sejak beberapa tahun lalu. Salah satu pemilik lahan, Alwi Jamidin pun melakukan tuntutan terhadap PT KPUC. Dalam kasus ini, Alwi menilai hak-haknya telah dirampas dengan modus pemalsuan dokumen yang sistematis dan penguasaan sepihak atas lahan tersebut.

Pablo yang juga kuasa hukum Alwi mengatakan, sejumlah upaya para pemilik lahan untuk memperoleh hak mereka sudah dilakukan, namun belum menuai hasil. Bahkan, rasa ketidakadilan tersebut semakin menimpa warga sekalipun bukti-bukti sangat mendukung kepemilikan mereka. Saat  ini, baru dilaporkan pada lahan seluas 32 ha, namun dalam beberapa waktu mendatang akan bertambah lagi karena banyak pemilik mulai berani untuk mengajukan tuntutan atas hak mereka.

Dikatakan, pemanggilan pimpinan PT KPUC, Juanda Lesmana, dalam kasus penggelapan hak tanah/mengerjakan lahan tanpa izin pemegang hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 385 KUHPidana. Pemanggilan tersebut seharusnya dilakukan pada Senin (26 September 2011) lalu, namun tidak ada yang hadir.

“Pihak PT KPUC seharusnya bersedia hadir untuk memberikan klarifikasi atas sejumlah bukti, data, dan informasi atas puluhan hektar lahan milik warga yang selama ini diduga disalahgunakan pihak tertentu,” kata Pablo.

Selain penggelapan hak tanah, kata Pablo, pihaknya mendukung perluasan pengusutan oleh Polres Kukar atas legalitas perizinan kegiatan menambang PT KPUC.  Hal ini mengingat dalam Pasal 135 Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menentukan “Pemegang Izin Usaha Penambangan (IUP) Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.” Pasal 136 ayat (1) menggariskan “Pemegang Izin Usaha Penambangan (IUP) sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pablo menjelaskan, selaku kuasa hukum Alwi Jamidin yang hak atas tanahnya diduga digelapkan sejak Oktober 2010 itu, mendukung sepenuhnya langkah Polres Kukar untuk memanggil kembali pihak PT KPUC.

Sementara Kasatreskrim Polres Kukar Safi’i  Nafsikin yang dikonfirmasi SP menyebutkan pihaknya mengikuti prosedur penyidikan dan tetap memeriksa saksi-saksi yang terkait dalam kasus tersebut. [H-12]




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!



Pemilu 2014

selengkapnya »»