Pemerintah Tingkatkan Manfaat Jamsostek
Rabu, 9 Mei 2012 | 11:20

Berita Terkait

• Atasi Masalah Hukum, Jamsostek Kerja Sama dengan Kejagung

• Menuju BPJS Kelas Dunia, Jamsostek Kembangkan Budaya Solid

• 2013, PT Jamsostek Kirim 10 Karyawan Studi di Eropa

• Tingkatkan Kesejahteraan Pekerja, Jamsostek Rangkul Bank BTN

• Peserta Jamsostek di Bengkulu 117.162 Tenaga Kerja

[JAKARTA] Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan atas PP Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)  yang  ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal  23 April 2012.  
Dengan terbitnya PP No 53 tahun 2012 ini, pemerintah telah meningkatkan jaminan dan manfaat dari program Jamsostek yang merupakan program perlindungan dasar bagi tenaga kerja dan keluarganya.  

“Penerbitan PP ini untuk memberikan manfaat program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang lebih baik bagi tenaga kerja dan keluarganya dengan cara meningkatkan manfaat jaminan dan kemudahan pelayanan bagi tenaga kerja dan keluarganya,” kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, seusai pelantikan pejabat Eselon II dan III di Kantor Kemnakertrans  pada Selasa (8/5).  

Muhaimin mengatakan, penerbitan PP 53 tahun 2012 itu adalah perubahan kedelapan dari PP Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan program Jamsostek. PP 44/1993  yang telah mengalami tujuh kali perubahan ini yang merupakan peraturan pelaksanaan UU  3 /1992 tentang Jamsostek.  

Selama ini pekerja/buruh mendapatkan perlindungan dasar melalui pelaksanaan Jamsostek yang meliputi empat program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK). “Sesuai peraturan untuk Program JKK, JK dan JPK sepenuhnya ditanggung pengusaha sedangkan untuk JHT sebesar 5,7 % ditangggung pengusaha sebesar 3,7 % dan Pekerja 2%,” kata Muhaimin.

Lebih lanjut, Muhaimin menjelaskan, dalam PP 53/ 2012 ini terdapat dua perubahan penting yang mengatur iuran jaminan pemeliharaan Kesehatan (JPK) yang besarnya 3% untuk lajang dan 6 % untuk keluarga serta Jaminan Kematian (JK) bagi pekerja/buruh.  

"Saat ini biaya pelayanan kesehatan meningkat cukup signifikan. Oleh karena itu batas atas upah Rp1 juta sebagai dasar perhitungan iuran JPK sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang, sehingga perlu diubah," kata Muhaimin.

Muhaimin menjelaskan, dasar perhitungan iuran JPK yang sebelumnya maksimal Rp1 juta dari upah sebulan, kini diubah menjadi paling tinggi 2 kali PTKP-K1 (pendapatan tidak kena pajak keluarga dengan anak satu) per bulan atau setara dengan Rp 3. 080.000 ( 2 X Rp 1.540.000)

Jadi, lanjutnya, dengan kenaikan besaran iuran JPK itu maka manfaat jaminan itu akan mengalami peningkatan, di antaranya mencakup cuci darah, jantung, kanker, dan HIV/AIDS.  

“Peningkatan dimaksud akan diatur lebih lanjut melalui perubahan Permenakertrans No.12/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran luran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja,” kata Muhaimin.

 Sedangkan perubahan lainnya adalah untuk manfaat jaminan kematian (JKM) yang semula diberikan sebesar Rp16,8 juta berubah menjadi Rp21 juta per orang. [E-8]