Pemerintah Sambut Perlindungan Tenaga Kerja Informal
Senin, 16 April 2012 | 10:49

Muhaimin Iskandar [google]

Berita Terkait

• Muhaimin Terbitkan Revisi Permen Komponen Hidup Layak

• Dhany Sebut Rp 1,5 Miliar Jatah untuk Muhaimin Iskandar

• Muhaimin Minta Dana Rp 750 Juta

• Muhaimin : Calon TKI Jangan Berangkat Kalau Belum Siap

• Perusahaan BUMN Harus Jadi Contoh Hubungan Industrial yang Harmonis

[JAKARTA] Struktur ketenagakerjaan di Indonesia lebih didominasi  pekerja  di sektor informal sebesar 65,76 persen dibandingkan mereka yang bekerja di sektor formal sebesar 34,24 persen dari 119,40 juta angkatan kerja yang terdaftar.    

Karena itulah ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) yang mengatur tentang program jaminan sosial bagi mereka yang bekerja di luar hubungan kerja (sektor informal) untuk mengurangi risiko sosial yang bisa terjadi bagi pribadi dan keluarganya.  

Demikian dikatakan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar, dalam sambutan dibacakan Direktur Jaminan Sosial  Etty Suharti dalam Seminar Nasional “Jaminan Ssial Tenaga Kerja Hak Semua Warga Negara” sekaligus pencanangan Gerakan Nasional Sadar Jaminan Sosial yang diselenggarakan DPP Serikat Pekerja Sektor Informal  Indonesia (SPINDO) di kota Medan, baru-baru ini.
         
Menurut  Muhaimin, sistem jaminan sosial nasional yang tercermin dalam UU Nomor 40/2004 telah mengatur bahwa seluruh warga negara memperoleh manfaat jaminan sosial. Secara lebih detil lagi melalui UU Nomor 24/2011 telah dibentuk dua Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yaitu BPJS I mengatur kesehatan dan BPJS II mengatur Ketenagakerjaan.   

‘’Nantinya untuk tahap pertama, seluruh warga negara akan memperoleh jaminan kesehatan yang dijalankan oleh BPJS I, dimana fakir miskin dan mreka yang tidak mampu iurannya dibayar oleh negara,’’ terangnya.  

Sementara itu, untuk sistem jaminan sosial ketenagakerjaan, dibentuk BPJS II yang akan selenggarakan lima program, meliputi, program Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK) dan Jaminan Pensiun.   Saat ini, kata Muhaimin, pemerintah sudah mendorong Jamsostek yang nantinya menjadi leading sector BPJS II melakukan tujuh kali peningkatan pemberian manfaat terhadap para peserta jaminan sosial.  

“Dan yang kedelapan melalui penerbitan PP Nomor 14/1993 yang juga bisa menyertakan para pekerja di luar hubungan kerja (sektor informal) untuk menjadi peserta Jamostek,’’ terangnya.  

Karena itu, Muhaimin menambahkan, menyambut baik upaya diselenggaranya seminar jaminan sosial dan gerakan nasional sadar jaminan sosial untuk meningkatkan perlindungan sosial terhadap para pekerja sektor informal.  

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Abdul Latif Algaff mengatakan, jaminan sosial untuk menghindari terjadinya risiko sosial  bagi seluruh warga negara sudah tercantum dalam UUD 1945 yang diamandemen yaitu Pasal 28 dan 34.  Selain itu, sistem jaminan sosial nasional juga dicantumkan dalam piagam PBB yang sudah diratifikasi oleh pemerintah RI.   

“Jadi sistem jaminan sosial nasional mesti dijalankan oleh negara tinggal lagi instrumen pelaksanaannya mesti tepat sehingga tidak menjadi beban negara,’’ terangnya.   

Terkait pemberian jaminan sosial nasional terhadap para pekerja sektor informal, Latief menganalogikan, mereka yang bekerja di sektor informal tergolong kaum Sadikin dan paling rentan. Padahal dari sekitar 70 juta pekerja informal yang baru terlindungi jaminan sosial masih di bawah 1 juta pekerja informal.  

“Mereka itu kan kaum Sadikin, Sakit sedikit langsung jatuh miskin. Tapi sebenarnya dalam perundangan kita, para pekerja sektor informal sudah masuk terutama dalam UU BPJS Nomor 24/2011, hanya memang disinggungnya beberapa ayat saja dan perlu lagi ada regulasi yang mempertegas,’’ terangnya.
     
Sementara itu, Kepala Kantor Cabang Jamsostek kota Medan M Sinulingga menjelaskan, saat ini terdapat sekitar 2.043 para pekerja informal yang menjadi peserta Jamsostek di kota Medan.  

"Memang diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk menjangkau mereka terutama terkait dengan instrumen pembayaran iuran yang mesti dilakukannya,'' katanya.
       
Acara diskusi yang juga sekaligus pencanangan Gerakan Nasional Sadar Jaminan Sosial di kota Medan itu dihadiri para aktivis buruh dan pekerja . Diskusi juga mendengarkan pemaparan Ketua K-KSPI M Satya, Ketua Umum Kesatuan Buruh Marhaen (KBM) Mangatar Pasaribu dan pengamat ketenagakerjaan dari USU Medan Hisar Siregar. [E-8]