Pemerintah Dorong BUMN Buka Lahan Kedelai
Senin, 30 Juli 2012 | 10:57

Menko Kesra Agung Laksono menyerahkan bantuan [SP/Dina Manafe]

Berita Terkait

• Harga Kedelai dan Daging Tak Stabil

• Kedelai Lokal Tidak Dikembangkan

• Indonesia Tanpa Kedelai Makin Perparah Asupan Nutrisi

• Kedelai, Potret Ketakberdayaan Negara

• SBY: Kenaikan Harga Kedelai Bukan Keinginan Pemerintah

[JAKARTA] Pemerintah harus mendorong perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membuka lahan kedelai. Dengan produksi lebih besar di dalam negeri,Indonesia tidak perlu bergantung kepada kedelai impor.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono di sela-sela kunjungan kerja dalam rangka Safari Ramadhan ke Bekasi dan Cirebon hingga Minggu (29/10). Agung mengatakan hal ini menanggapi aksi mogok sejumlah pengrajin tahu dan tempe karena mahalnya kacang kedelai sebagai bahan baku.

Agung menambahkan, pemerintah mendorong adanya kemampuan swasembada untuk meningkatkan kapasitas produksi kedelai di dalam negeri. Produksi dalam negeri hanya mencukupi 800.000  ton dari total kebutuhan nasional 2,5 juta ton. Sisanya atau sekitar 1,7 juta ton masih diimpor yang sebagian besar atau 70% dari Amerika, sisanya dari Tiongkok dan India.

Akibat musim kemarau yang hebat di Amerika dan Amerika Selatan menyebabkan kelangkaan kedelai, sehingga harganya pun melonjak. “Jika produksinya dinaikan dua kali lipat saja, kita tidak perlu bergantung lagi kepada impor,” kata Agung yang ditemani putranya Dave Laksono, Kepala BKKBN Sugiri Syarief, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, staf ahli Menko Kesra Leo Nababan dan sejumlah deputi di Kemenko Kesra.

Agung mengatakan, meskipun Indonesia beriklim tropis, terdapat sejumlah daerah yang berpotensi  untuk swasembada kedelai, di antaranya Grobogan,Jawa Tengah.  Hasilnya tidak akan mengecewakan dari produksi Amerika yang beriklim sub tropis. Kementerian Pertanian sudah ditugaskan untuk mengidentifikasi lahan di daerah mana saja yang berpotensi ditanami kedelai. Akan tetapi karena ini sifatnya rintisan, maka sebaiknya BUMN terlebih dahulu berinvestasi untuk membuka lahan.

Selain mendorong BUMN meningkatkan produksi, pemerintah juga mendorong Bulog untuk menambah komiditinya. Sebagai penyangga pangan, Bulog ke depan tidak hanya mengurus beras tetapi juga kedelai untuk mengantisipasi kelangkaan. Agung menambahkan, Safari Ramadhan  bertujuan untuk meninjau langsung perkembangan pembangunan di daerah, berdialog dengan masyarakat secara langsung mengenai masalah ataupun kendala yang dihadapi.

Dalam kunjungannya ke Bekasi, menurut Agung, masalah yang dihadapi daerah itu adalah kekhawatiran masyarakat mengenai lahan abadi untuk pertanian seluas 50.000 hektare yang akan dijadikan lahan perumahan. Ia meminta pemeritah Kabupaten Bekasi agar tetap mempertahankan lahan pertanian tersebut dan lahan lainnya yang masih kosong untuk pertanian. Menurutnya, Bekasi sebagai kawasan industri perlu dikembangkan untuk memberikan kesejahteraan bagi para pekerjanya, namun tidak melupakan kepentingan pertanian.

“Untuk industri dan perumahan ada lahannya sendiri, dan untuk pertanian juga ada lahannya sendiri.  Jangan sampai lahan pertanian dialihkan untuk perumahan ataupun industri,” kata Agung mengingatkan.

Disamping berdialog, Menko Kesra juga menyerahkan bantuan kepada masyarakat maupun pemerintah daerah yang berasal dari berbagai kementerian/lembag. Di antaranya, untuk Bekasi Agung memberikan bantuan pendidikan, kursi roda,  tongkat putih untuk tuna netra, paket buku dan parcel untuk mesjid. Saat melanjutkan perjalanan ke Cirebon, Menko Kesra meninjau RSUD Arjawinangun, puskesmas, pasar tradisional dan sekolah dasar. 

Agung juga menyerahkan bantuan secara simbolik kepada Pemkab Cirebon berupa makanan pendamping ASI sebanyak 1 ton, bantuan beasiswa dari Kementerian Agama sebesar Rp 9,1 juta, bantuan pendidikan dasar Rp 47,8 juta, bantuan pendidikan menengah 204 juta lebih, dana untuk RS Arjawinangun sebesar Rp 8 juta. Juga Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp 4,8 juta,Jampersal 4 juta,Jamkesmas dasar dan rujukan Rp 18 juta lebih, dan obat senilai Rp 7,7 juta.[D-13]