Pemerintah Belum Tentu Gunakan Haknya Menaikan Harga BBM Bersubsidi
Selasa, 3 April 2012 | 10:53

Hatta Rajasa [Dok. SP]

Berita Terkait

• Dukung BBM Naik, Partai Koalisi Terancam Tenggelam di Pemilu 2014

• Harga Sembako Naik, Ibu Rumah Tangga Menjerit

• Golkar dan PPP Setuju Kompensasi BBM

• Ahok Dukung Dicabutnya Subsidi BBM

• Harga BBM Bersubsidi Naik Setelah 17 Juni

[JAKARTA] Pemerintah belum tentu menggunakan haknya untuk menaikkan harga BBM bersubsidi seperti diatur dalam pasal 7 ayat 6a UU APBN-P 2012 kendati rata-rata harga minyak Indonesia (ICP) selama enam bulan telah menembus batas minimal US$ 120,75 per barel. Batas minimal yang menjadi syarat bagi pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tersebut tercapai apabila rata-rata Indonesia Crude Price (ICP) selama April sebesar US$ 134,64 per barel atau rata-rata selama April-Mei sebesar US$ 123,8 per barel.  

Sementara itu, dengan batalnya rencana kenaikan harga BBM per 1 April, subsidi BBM berpotensi membengkak sekitar Rp 4-5 setiap bulan. Program bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) juga dibatalkan dan dialihkan ke cadangan risiko energi. Pemerintah pun berniat mengajukan RUU APBN Perubahan tahap II, memotong anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp 18,9 triliun, dan memanfaatkan Sisa Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp 30,6 triliun.  

Demikian terungkap dalam jumpa pers dengan Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik di Jakarta, Senin (2/4).   Hatta menjelaskan, APBN-Perubahan 2012 yang disetujui rapat paripurna DPR, Sabtu (31/3) lalu, merupakan katup pengaman, khususnya dengan pasal 7 ayat 6a apabila terjadi lonjakan harga minyak mentah di pasar global. Pasal itu memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi apabila rata-rata ICP selama enam bulan terakhir melampaui US$ 120,75 per barel, atau 15% di atas asumsi APBN-P sebesar US$ 105 per barel.  

Namun, tegas Hatta, pemerintah tidak serta merta menggunakan haknya untuk menaikkan harga BBM bersubsidi bila level itu tertembus. “Pemerintah tidak otomatis menaikkan harga BBM jika rata-rata ICP melampaui US$ 120,75. Menaikkan harga BBM adalah opsi terakhir yang akan digunakan pemerintah. Jika harga BBM dinaikkan pun, pemerintah sudah punya bantalan, yakni program-program kompensasi,” ujarnya.  

Jero menambahkan, apabila rata-rata ICP selama April mencapai US$ 134,64 per barel, pemerintah berhak menaikkan harga BBM bersubsidi karena rata-rata enam bulan terakhir (November-April) melampaui US$ 120,75 per barel. Atau bila rata-rata ICP selama April-Mei US$ 123,8 per barel, pemerintah juga berwenang menaikkan harga BBM karena rata-rata enam bulan (Desember-Mei) menembus US$ 120,75 per barel. “Tapi kan belum tentu juga dinaikkan. Itu kewenangan pemerintah, kalau pemerintah menganggap tidak perlu ya tidak perlu dinaikkan,” kata Wacik.  

Jero menjelaskan, rata-rata harga minyak mentah Indonesia selama Maret US$ 128,14 per barel. Dengan demikian, rata-rata ICP enam bulan terakhir (Oktober-Maret) sekitar US$ 116 per barel, atau baru 10,47% di atas asumsi ICP APBN-P 2012. [ID/H-12]