Menteri PU Akui Jalan Pantura Rusak Lagi
Kamis, 10 Mei 2012 | 10:48

Menteri PU Djoko Kirmanto [google]

Berita Terkait

• Terkait Pembangunan Tol, Menteri PU Surati Kemnag Mengenai Tanah Wakaf

• Menteri PU Usul Penyertaan Sunk Cost pada SPAM Umbulan

• Menteri PU Dukung Pembangunan Smart Tunnel untuk Jakarta

• Konsorisium Perbankan Hambat Pembangunan Tol Cikampek

• Kementerian PU Inisiasi Kembangkan Kota Hijau

[JAKARTA]  Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengakui adanya laporan, sejumlah titik di ruas jalan nasional di Pantai Utara Jawa Barat dan Jawa Tengah mengalami kerusakan sehingga berpotensi mengganggu kenyamanan pengguna lalu lintas.  

"Kami sudah menerima laporan, ada sejumlah titik jalan nasional di Pantura Jabar dan Jateng sudah rusak. Padahal, tiga-empat bulan lagi lebaran," katanya seusai membuka Seminar "Membangun Struktur Industri Konstruksi Nasional yang Kokoh dan Menunjang Pemerataan Kesempatan Kerja Bagi Seluruh Pelaku Jasa Konstruksi" di Jakarta, Rabu (9/5).  

Ia mengatakan, kerusakan tersebut karena adanya salah persepsi terhadap ketentuan swakelola Ditjen Bina Marga, terhadap setiap ruas jalan, termasuk di Pantura Jabar dan Jateng. "Setiap ruas kan ada penanggung jawabnya. Harusnya swakelola, maksudnya ketika ada jalan berlobang, maka si penanggung jawab, harusnya segera memperbaiki, bukan dibiarkan, dikumpulkan dulu, untuk kemudian ditender," katanya.

Oleh karena itu, pihaknya sudah memerintahkan kepada jajaran Ditjen Bina Marga agar menerapkan pola swakeloa seperti dalam petunjuk teknis selama ini yakni, lubang di jalan nasional, tidak boleh lebih dari lima hari.

Kontraktor kecil Terkait dengan seminar tersebut, Djoko membenarkan bahwa daya saing kontraktor kecil di Indonesia hingga saat ini makin lemah karena praktiknya berjuang sendiri dan kalah dengan yang besar.

"Ke depan, kami dukung agar yang besar ini menggandeng yang kecil dan yang kecil hendaknya menjadi 'specialist', bukan kontraktor umum. Yang besar yang layak menjadi kontraktor umum," katanya.

Oleh karena itu, pihaknya mendukung agar asosiasi terkait seperti Lembaga Pembina Jasa Konstruksi Nasional dan Gapensi mengusulkan regulasi yang memungkinkan kontraktor kecil wajib digandeng oleh kontraktor besar. "Indonesia jangan hanya jadi pasar, tetapi sebaiknya pelaku jasa konstruksi jadi tuan rumah di negeri sendiri. Bila perlu jangan terlalu banyak, sedikit tapi berkualitas," katanya.

Data Gapensi menyebut, hingga saat ini, total kontraktor di Indonesia mencapai 160 ribu perusahaan, dengan komposisi sebagian besar menengah-kecil dan hanya sedikit berkategori besar.

Data Kementerian Pekerjaan Umum menyebutkan, industri skala kecil sekitar 90 persen dari pelaku jasa konstruksi nasional, hanya menguasai 30 pasar konstruksi nasional. Sedangkan pelaku jasa konstruksi besar menguasai 70 persen proyek besar di Indonesia, meski jumlahnya hanya 10 persen dari jumlah badan usaha jasa konstruksi yang ada saat ini. [E-8]