SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Rabu, 3 September 2014
Pencarian Arsip

Kompensasi BBM Agar Fokus untuk Kesehatan Rakyat
Jumat, 21 Juni 2013 | 14:27

Ilustrasi BBM [google] Ilustrasi BBM [google]

[JAKARTA] Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Gerindra,  Putih Sari menegaskan, jika pemerintah akhirnya menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), maka selayaknya realokasi subsidi tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan anggaran kesehatan yang masih hanya sekitar 1,9% dari total APBN.

 “Dana kompensasi itu  harus dialokasikan untuk meningkatkan anggaran kesehatan rakyat,” katanya di Jakarta, Kamis(20/6).

 Dengan penambahan anggaran untuk kesehatan rakyat, lanjut Putih Sari, pemerintah bisa memperluas  cakupan peserta  Jamkesmas atau Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS di Tahun 2014. Kemudian meningkatkan premi PBI-nya yang selama ini masih dianggap terlalu rendah, serta menambah  fasilitas kesehatan, seperti penambahan kamar kelas III, penambahan tempat tidur, dan alat –alat kesehatan maupun obat –obatan dalam rangka menghadapi pelaksanaan BPJS 1 Januari 2014.

 ‘Kalau hal itu dilakukan, rakyat miskin yang akan terkena dampak dari kenaikan harga BBM akan lebih ringan bebannya dalam menghadapi masalah kesehatan keluarganya,” katanya.

 Menurut Putih Sari, derajat kesehatan masyarakat kita masih rendah,  di bawah  Singapura, Malaysia dan Thailand. Berbagai indikator Millenium Development Goals (MDGs)  bidang kesehatan juga banyak yang diprediksikan meleset di tahun 2015.   Walaupun pemerintah mengatakan akan terus menggenjot kemampuan mencapai target, namun ada tiga target MDGs yang dianggap sulit dicapai pada tahun 2015, yaitu target penurunan angka kematian ibu melahirkan, penurunan angka penyebaran virus HIV/AIDS, serta akses air bersih dan sanitasi dasar.

Masalah krusialnya, lanjut Putih Sari, minimnya anggaran kesehatan, yang dari tahun ke tahun hanya 2% dari total APBN. Seharusnya alokasi anggaran kesehatan sesuai amanat UU Kesehatan No 36/2009, minimal 5% dari total APBN (di luar gaji pegawai). Anggaran kesehatan tahun 2013, hanya Rp 31,2 triliun atau baru sekitar 1,9% dari APBN 2013.   Anggaran kesehatan yang kecil  itu akan berdampak terhadap program – program pembangunan kesehatan.

 “Atas dasar itu, jika pemerintah nantinya akan menaikkan harga BBM, maka sudah sepatutnya kompensasinya diarahkan untuk meningkatkan anggaran kesehatan rakyat,” imbuh dia.

Di Jawa Barat (Jabar), kata Putih Sari, minimnya anggaran membuat kesenjangan kebutuhan layanan dengan ketersediaan tempat tidur.   Penerima Jamkesmas dan Jamkesda di propinsi ini berjumah kurang lebih 15 juta. Namun, jumlah tempat tidur kelas 3 hanya 12.743 dari 64 rumah sakit . 

 “ Untuk itu jumlah tempat tidur kelas 3 mesti ditambah agar bisa memberikan akses pelayanan yang lebih baik kepada rakyat miskin yang berjumlah 10 % dari total penduduk Jabar,” kata Anggota DPR dari daerah pemilihan (dapil) Jabar ini.

Putih Sari memberi contoh jumlah tempat tidur  kelas III  di RSUD Bayu Asih Purwakarta , saat ini hanya  167 unit.  Setiap bulan, tempat tidur itu terisi penuh pasien. Bahkan, pasien yang rawat inap mengalami peningkatan sekitar 30 % dari jumlah kapasitas tempat tidur.

 “Idealnya jumlah ruangan kelas 3 minimal harus 25 persen dari total perawatan yang ada di rumah sakit,”tegasnya seraya menambahkan,  RS swasta   perlu diwajibkan menambah jumlah tempat tidur kelas III yang saat ini baru sekitar 10 persen dan diharapkan mencapai 25 persen. [M-16]




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!



Pemilu 2014

selengkapnya »»